Info Kilas ESDM, 2 Oktober 2012
TAMBANG
Kegiatan Operasi Tambang
Martabe Dihentikan
Perusahaan asal Hong Kong, G-Resources akhirnya menghentikan sementara
kegiatan operasi kegiatan pertambangan emas Martabe di Tapanuli Selatan,
Sumatera Utara. Dikarenakan belum terpasangnya pipa untuk mengalirkan air
limbah sisa pengolahan bijih emas, diduga limbah tersebut akan menimbulkan
pencemaran.
Menurut Presiden Direktur G-Resources, Peter Albert, perusahaan tidak
memiliki pilihan lain selain menghentikan kegiatan operasi tambang dan
aktivitas pendukung terkait.
“Ini tentunya sangat berdampak pada persepsi investor asing terhadap
Indonesia,” ujarnya.
Peter mengungkapkan, jika operasi terhenti makan akan hilang peluang
pertumbuhan sosial dan ekonomi yang bisa dipetik masyarakat di Tapanuli Selatan
dan Indonesia dari kehadiran investasi tambang terbesar di Sumatera Utara
tersebut. (Kontan-14)
Anak Usaha Antam Tunda Akuisisi
IUP Tambang Batubara
Pada tahun ini anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yaitu PT Indonesia
Coal Resources, akhirnya menunda rencananya untuk mengakuisisi tambang batubara
yang berada di Kalimantan.
Menurut Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, Bachtiar Maggalatung,
menurut rencana, Antam akan mengakuisisi minimal satu pertambangan batubara di
Kalimantan.
“Tapi rencana itu tak bisa dilakukan karena kondisi harga batubara
sekarang,” tuturnya. (Kontan-14)
Dirjen Minerba: Newmont Harus
Tunda PHK
PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akhirnya berencana melakukan pemutusan
hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, hal itu ditegaskan oleh pihak NNT
karena akibat harga komoitas tambang yang tidak bersahabat.
Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, pihaknya meminta
kepada Newmont untuk mempertimbangkan langkah tersebut.
“Turunnya harga loham tidak tepat untuk dijadikan alasan melakukan PHK.
Kami meminta manajemen untuk mempertimbangkan kembali langkah itu,” ujarnya.
Thamrin mengungkapkan, Dirjen Minerba belum menerima laporan dari newmont
terkait rencana PHK ini. lantaran berhubungan dengan masalah produksi dan
investasi, seharusnya persoalan ini dilaporkan ke Kementerian ESDM. (ID-9)
Martiono: Tidak Ada Agenda
Menekan Pemerintah
Akibat fluktuasi harga komoditas yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya
produksinya, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akhirnya telah mengeluarkan
keputusan yang cukup drastis dan mengagetkan semua pihak, yakni berencana akan
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya.
Menurut Presiden Direktur NNT, Martiono Hadianto, pihaknya melakukan
langkah itu dikarenakan ada perintah dari kantor pusat [Newmont Mining
Corporation di Corporation]. Namun, kami melakukan langkah itu tidak akan
semena-mena.
“Langkah itu tetap sesuai dengan koridor hukum seperti aturan
ketenagakerjaan, bahkan kami juga bisa melakukan dekresi berupa pemberian
insentif terhdap karyawan,” ujarnya.
Terkait dengan adanya renegosiasi kontrak, Martiono mengungkapkan, saya
tidak tahu apa itu ada kaitannya atau tidak. Namun yang jelas, kebijakan itu
hanya bagian dari kami untuk survive saja.
Tidak ada dalam benak kami menekan pemerintah. Ini lebih karena faktor kondisi
yang tidak bagus di Newmont. (ID-9)
MIGAS
Pertamina EP Kehilangan Minyak
Mentah 230.000 Barel
Sepanjang bulan Januari hingga September tahun 2012 ini, Pertamina EP
mengklaim bahwa minyak mentahnya telah hilang sebanyak 230.000 barel. Diduga
pencurian minyak mentah tersebut terjadi di jaringan pipa yang membentang dari
Tempino di Jambi hingga Kilang Plaju di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut Manajer Hubungan Masyarakat Pertamina EP, Agus Aperianto, aktivitas
pencurian minyak mentah tersebut kerap terjadi di beberapa titik pada jaringan
pipa milik PT Pertamina Gas tersebut.
“Trennya pencurian minyak memang sudah menurun. Pada September rata-rata
minyak mentah yang hilang 7% dari 11.000 barel per hari,” katanya.
Agus mengungkapkan, dengan terjadinya pencurian minyak mentah tersebut,
pertamina EP mengalami kerugian mencapai jutaan dollar Amerika. Jika dilihat
dengan harga minyak mentah Indonesia yang senilai US$ 114,82 per barel, maka
total kerugiannya mencapai US$ 25,4 juta.
(Kontan-14)
Evita: Formula Harga Gas
Tangguh Harus Berpatokan dengan ICP
Pemerintah inginkan agar formula harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari Kilang Tangguh harus berpatokan
dengan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian
Crude Price/ICP).
Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H. Legowo, pihaknya akan terus
membahas formula harga gas tangguh.
“Kami usahakan formula harga menggunakan ICP karena kita kan di Indonesia.
Tetapi kami belum tuntas membahasnya,” ujarnya.
Evita menjelaskan, pemerintah ingin menyesuaikan harga jualn LNG Tangguh
dengan daya beli offtaker (pembeli)
domestik. Namun, harga yang disetujui tetap mempertimbangkan nilai keekonomian
agar tidak merugikan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). (ID-9)
Anggota DPR: Pemerintah Harus
Batalkan Tender BBM PSO tahun 2013
Rencananya pemerintah melalui Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas) akan menggelar tender bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun 2013.
Ternyata hal itu banyak menuai kritik dari berbagai kalangan anggota DPR dan
pengamat migas.
Menurut Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Dito Ganinduto,
pemerintah harus membatalkan proses tender bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
tahun 2013.
“Kami akan panggil Menteri ESDM untuk membatalkan proses tendernya,” ujarnya.
Selama ini dalam pendistribusian BBM bersubsidi memakai dana dari negara,
Dito mengungkapkan, tidak sepantasnya diserahkan ke swasta, apalagi asing. Itu
sama saja dengan menggadaikan kedaulatan ekonomi kita. (ID-9/BI-7)
Dirjen Migas: Kilang TPPI
Harusnya Dimiliki Pertamina
Dengan gagalnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotaman (TPPI) membayar
utangnya ke PT Pertamina, seharusnya aset milik TPPI yang berupa kilang menjadi
milik Pertamina.
Menurut Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita H Legowo, kilang
TPPI tidak bisa serta merta dialihkan ke Pertamina. Pemerintah sedang mengkaji
cara terbaik untuk mengelola kilang.
“Memang ke arah sana (jadi milik Pertamina). Tapi apakah itu yang terbaik
masih kita proses. Pertamina sendiri juga mencari yang terbaik, kami juga. Jadi
tidka bisa tiba-tiba jadi milik Pertamina,”
tuturnya.
Menanggapi masalah itu, Vice President Corporate Communication Pertamina,
Ali Mundakir mengungkapkan, saat ini pihaknya masih fokus pada pengembangan
hak-hak yang ada dalam perjanjian restrukturisasi utang (master restructuring agreement/MRA). Aset-aset tersebut adalah
tanah dan jaminan yudisial. (ID-9/BI-7)
Aparat Keamanan Ternyata
Terlibat Kasus Pencurian BBM
Kasus pencurian BBM sering terjadi di wilayah Sumatera Selatan, disinyalir
bahwa ada oknum aparat yang terlibat dalam kasus pencurian BBM tersebut.
Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto,
pihaknya membenarkan adanya keterlibatan oknum aparat keamanan dalam pencurian
bahan bakar minyak bersubsidi di Sumatera Selatan. Dengan adanya keterlibatan
aparat ini diakui sangat menyulitkan penanganan pencurian bahan bakar.
“Di rapat, koordinasinya sangat mudah. Tapi di lapangan sulit penanganannya
karena terbentur masalah sosial. Ada aparat keamanan yang terlibat,” tuturnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Djoko menjelaskan, pihaknya telah mengirim
tim ke lapangan. Akan tetapi, penanganan masalah ini, sulit dilakukan
dikarenakan tim menemui beberapa kendala.
(KT-A5)
Medco Tinggalkan Proyek
Listrik, Fokus ke Migas
Mulai tahun ini PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) tidak lagi
memasukkan tenaga listrik sebagai pendapatan perusahaan, dikarenakan perseroan
mengalami penurunan pendapatan sebesar US$ 554,3 juta atau turun 5,47% bila
dibandingkan tahun lalu sekitar US$ 586,4 juta.
Menurut Direktur Utama Medco Energi, Lukman Mahfoedz, perseroan mengalami
penurunan pendapatan, maka untuk itu pihaknya mulai tahun ini tidak lagi
memasukkan penjualan tenaga listrik sebagai pendapatan perusahaan.
“Pendapatan usaha dari penjualan tenaga listrik sudah tidak
dikonsolidasikan sejak tahun 2012,” katanya.
Lukman mengungkapkan, keluarnya penjualan tenaga listrik dari pendapatan
konsolidasi perusahaan ini merupakan bagian dari strategi bisnis Medco.
Nantinya perusahaan akan berfokus pada kegiatan eksplorasi dan produksi
migas. (Kontan-14)
Harga Gas Alam Menguat
Dengan adanya permintaan gas yang terus meningkat, hal itu memberikan efek
terhadap harga gas alam yang ikut merangkak naik.
Di Bursa Nymex, harga gas alam terus menguat selama lima hari terakhir ini.
Pada kontrak gas alam untuk pengiriman November 2012, Senin (1/100, senilai US$
3,385 per million metric British thermal unit (mmbtu), menanjak 1,95% dibanding
sehari sebelumnya.
Sejak tanggal 2 April 2012, harga itu merupakan yang tertinggi. Jika
dihitung selama sepekan, harga gas alam telah menguat 11,60%.
Berdasarkan data dari Kementerian Energi Amerika Serikat (AS), persediaan
gas alam meningkat sebesar 80 miliar kaki kubik menjadi 3,576 triliun. Itu
merupakan hitungan persediaan gas alam dalam sepekan yang berakhir pada 21
September 2012. (Kontan-7)
Empat Perusahaan Berebut
Pendistribusian 2,4% BBM PSO
Saat ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sedang
melakukan tender pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sudah ada
empat perusahaan yang mengirimkan proposal kepada BPH Migas seperti, PT
Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia, PT AKR Corporindo, dan PT Surya Parna
Niaga (SPN).
Menurut Direktur BBM BPH Migas, Djoko Siswanto, pihaknya saat ini sedang
mengevaluasi empat perusahaan yang telah mengirimkan proposal dalam tender BBM
PSO. Untuk para calon distributor diwajibkan memiliki minimal dua wilayah
pendistribusian, tetapi tidak mensyaratkan peserta tender untuk memiliki kilang
minyak sendiri.
“Kami tidak wajibkan. Yang penting mereka punya kontrak suplai dan tempat
penyimpanan minyaknya,” tuturnya.
Djoko menjelaskan, besarnya persentase BBM bersubsidi yang ditenderkan
karena keuntungan bagi distributor hanya mencapai Rp 180 per liter. Keuntungan
segitu jelas tidak menguntungkan jika distribusinya hanya sedikit dan hanya di
satu wilayah. (Kontan-1)
ENERGI
Pemerintah Masih Mengkaji
Interkoneksi Listrik Indonesia-Singapura
Hingga saat ini pembangunan jaringan yang menghubungkan sistem kelistrikan
Indonesia-Singapura masih terus dikaji oleh pemerintah.
Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, harusnya ada
studi terlebih dahulu tentang kelayakan sistem kelistrikan di masing-masing
daerah yang akan dihubungkan.
“Harus dikaji dulu terkait kemampuan daya karena sistem interkoneksi ini
tidak boleh saling mengganggu,” tuturnya.
Nantinya interkoneksi listrik Indonesia-Singapura akan menjadi bagian dari
jaringan interkoneksi listrik se-Asean, tambah Jarman. (ID-9)
