TAMBANG
2013, DMO Batu Bara Turun 9,4%
Pada tahun 2013
nanti, Kementerian ESDM mengalokasikan batu bara untuk domestik (domestic markert obligation/DMO) yang
sebesar 74,32 juta ton. Angka tersebut turun 9,4% bila dibandingkan jatah pada
tahun lalu yang mencapai 82,07 juta ton.
Menurut Dirjen
Minerba Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, penurunan jatah batu bara nasional
ini disebabkan minimnya penyerapan alokasi tahun ini. utamanya, konsumsi batu
bara PT PLN yang lebih rendah dari alokasi karena keterlambatan pengoperasian
pembangkit.
“Kemarin kita jatah
24%, tapi tidak terserap. Jadi kita turunkan 20,30%,” ujarnya.
Thamrin
menjelaskan, selain rendahnya konsumsi perseroan, angka DMO juga dipengaruhi
upaya rekonsiliasi izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Berkat upaya
ini, pemerintah telah memiliki angka produksi batu bara nasional yang lebih
rinci dan akurat. Meski jatah domestik turun, pemerintah tetap akan memenuhi
seluruh kebutuhan batubara nasional.
(ID-7)
KPC Pemasok Terbesar Batu Bara untuk Domestik
Perusahaan batu
bara, PT Kaltim Prima Coal (KPC) kembali menjadi pemasok batu bara terbesar
untuk kebutuhan dalam negeri. Rencananya, tahun depan, pemerintah mewajibkan
KPC menjual batu bara untuk domestik sebesar 10,76 juta ton.
Nantinya KPC
bersama PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT
Berau Coal, pada tahun 2013 nanti akan menjadi pemasok batu bara untuk domestik
dalam skala besar.
Keputusan
pemerintah tersebut, terdapat pada Kepmen ESDM No.2934 K/30/MEM/2012 yaitu
tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batu bara untuk
Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM, Jero
Wacik pada 8 Oktober 2012 kemarin.
(BI-8)
PTBA Menunda Proyek Jalur Kereta Adani
PT Bukit Asam Tbk
(PTBA) akhirnya memutuskan akan menunda proyek transportasi batu bara yaitu rel
kereta apai Adani yang berlokasi Sumatera Selatan (Sumsel).
Menurut Direktur
Utama PTBA, Milawarma, penundaan proyek rel kereta api yang sepanjang 270 km
itu dikarenakan terganjalnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.91
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.
“Adani tidak
memegang IUP karena pemegangnya PTBA. Ini yang kemudian bertabrakan dengan
Permenhub,” tuturnya.
Milawarma
mengungkapkan, dalam beleid itu disebutkan, pembangunan dan pengelolaan kereta
api batu bara hanya bisa dijalankan perusahaan yang mengantongi izin usaha
pertambangan (IUP).
Di sisi lain,
Milawarma menambahkan, PTBA tak menjalankan proyek rel kereta itu secara
langsung. PTBA membentuk anak usaha dengan perusahaan asal India, PT Adani
Global, dan Pemerintah Provinsi Sumsel.
(Kontan-3)
MIGAS
Sugih Energy Eksplorasi Sumur Selong-1
Perusahaan yang
bergerak di sektor migas PT Sugih Energy Tbk pada bulan ini akan mulai
melakukan eksplorasi sumur minyak di Blok Lemang yang berlokasi di Jambi.
Menurut Direktur
Utama Sugih Energi, Andhika Anindyaguna, sumur eksplorasi pertama yang akan di
bor yaitu sumur Selong-1.
“Kami berharap
eksplorasi ini memberikan hasil bagi perseroan dan pemegang saham,” ujarnya.
Andhika
menjelaskan, Selong-1 adalah sumur eksplorasi pertama yang dibor dalam
portofolio aset minyak dan gas perusahaan itu. Perseroan berharap kegiatan
eksplorasi tadi dapat memberikan hasil yang baik kepada perusahaan kami dan
para pemegang saham. (BI-8/ID-3)
Rukun Raharja Akuisisi 51% Saham Perusahaan Gas
PT Rukun Raharja
Tbk (RAJA) siap mengakuisisi 51% saham PT PDPDE Gas milik PT Dika karya Lintas
Nusa. Nilai akuisisi tersebut mencapai Rp 94,29 miliar.
Menurut Corporate
Secretary Rukun Raharja, Cindy Budijono, transaksi itu dilakukan untuk
memperluas pangsa pasar di daerah Sumatera Selatan. Maka dari itu, Raharja bisa
memperkuat bisnis hilir di bidang transportasi dan distribusi niaga gas bumi.
Cindy
mengungkapkan, untuk transaksi akuisisi tersebut, perseroan akan menggunakan
dana internal dan pinjaman perbankan. Pihaknya berharap ada peningkatan aset,
baik dari sisi volume dan nilai penjualan gas bumi sehingga bisa mendorong
laba. (Kontan-4)
Komisaris Pertamina: Penghapusan Aset Perusahaan Hal yang
Wajar
Komisaris Utama PT
Pertamina (Persero), Sugiharto, menyatakan penghapusan aset perusahaan adalah
hal yang wajar. Apalagi untuk perusahaan minyak dan gas bumi yang berisik
tinggi.
“Risiko eksplorasi
adalah nature dari bisnis migas.
Jadi, kalau ada write off atau expence,
masuk ke laba-rugi,” katanya.
Sugiharto
menjelaskan, ekspansi ke luar negeri dengan akuisisi blok adalah keniscayaan.
Dia menambahkan, investasi tersebut adalah satu-satunya cara untuk menambah
cadangan energi Indonesia yang kini menipis.
(KT-B4)
ENERGI
PLN Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar
Perusahaan BUMN
yang bergerak di sektor kelistrikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan
menerbitkan obligasi (global bond)
sebesar US$ 1 miliar.
Menurut Direktur
Utama PLN, Nur Pamudji, emisi obligasi tersebut merupakan lanjutan dari program
surat utang global berjangka menengah (global
medium term notes/GMTN) senilai US$ 2 miliar.
“Kami telah
menerbitkan obligasi global (tahap II) senilai US$ 1 miliar pada 16 Oktober
2012,” ujarnya.
Nur menjelaskan,
dana tersebut akan digunakan untuk investasi di beberapa proyek antara lain
pembangkit listrik, jaringan transmisi, gardu listrik, dan jaringan
distribusi. (ID-3)
Voksel Electric Kurangi Ketergantungan Bahan Baku dari
Pemasok
Emiten berkode
VOKS, PT Voksel Electric rencananya akan mengurangi ketergantungan bahan baku
dari pemasok. Dikarenakan hal itu, perseroan merasakan sekali dampak fluktuasi
nilai tukar dan harga komoditas terhadap beban produksi.
Menurut Direktur
Utama Voksel, Heru Gondokusumo, pihaknya berniat mengintegrasikan bisnisnya,
dari hulu hingga hilir.
“Jadi bahan baku
mana yang bisa diproduksi, kami akan produksi karena kami harus menekan cost of good sold (COGS),” ujarnya.
Heru menjelaskan,
untuk menekan harga pokok penjualan, VOKS telah menyiapkan sejumlah agenda
ekspansi. Di tahun depan, Voksel berencana memproduksi bahan baku tembaga. (Kontan-4)
PLN Tidak akan Kembangkan PLTN
PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) menyatakan tidak akan mengembangkan pembangkit listrik
tenaga nuklir (PLTN).
Menurut Direktur
Utama PLN, Nur Pamudji, pihaknya akan lebih fokus mengembangkan pembangkit
non-nuklir.
“PLN akan fokus
pada non-PLTN karena ada badan usaha khusus yang menangani PLTN,” ujarnya.
Selain itu,
Pengamat Kelistrikan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby
Tumewa, menilai Indonesia saat ini belum siap menggunakan energi nuklir. Dia
meminta pemerintah untuk mengkaji serius rencana penggunaan energi nuklir. (KT-B2)