TAMBANG
BPK: Kementerian ESDM harus
Cabut 13 Perusahaan Tambang di Kalimantan
Disinyalir ada 13 perusahaan tambang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan
Timur yang mengabaikan kewajiban jaminan reklamasi, untuk itu Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM untuk mencabut
izin ke-13 perusahaan tambang tersebut.
Menurut Anggota BPK, Ali Masykur, pihaknya menilai ke-13 perusahaan tambang
telah mengabaikan kewajiban reklamasi dalam kontrak usahanya.
“Perusahaan itu tidak menyertakan kewajiban jaminan reklamasi dalam kontrak
usaha. Kami memberikan rekomendasi kepada Kementerian ESDM supaya izin mereka
tidak diperpanjang,” tuturnya.
Ali mengungkapkan, 13 izin tambang itu terdiri atas 12 izin usaha
pertambangan (IUP) dan satu perjanjuan karya pengusahaan pertambangan batu bara
(PKP2B) di daerah Kalimantan Tengah dan Timur. Akan tetapi pihaknya enggan
menyebut nama perusahaan itu.
(Kompas-22)
Dirjen Minerba: Newmont Tak
Laporkan PHK, Bisa Kena Sanksi
Seharusnya rencana PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk pemutusan hubungan
kerja (PHK) sekitar 100 orang karyawannya harus dilaporkan ke Kementerian ESDM
dahulu, jika tidak maka NNT akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.
Menurut Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite,
sampai saat ini, pemerintah belum menerima pengajuan usulan PHK dari Newmont.
“Kalau memang ada PHK, harus dilapor kepada kami, tapi sampai sekarang ini
belum ada laporannya,” ujarnya.
Sebelumnya kabar yang beredar, Newmont akan mengurangi 100 karyawannya,
dikarenakan produksi emas dan tembaga dari lahan tambangnya yang berada di
tambang Batu Hijau telah mengalami penurunan.
Thamrin mengungkapkan, alasan penurunan produksi cukup masuk akal sebagai
landasan bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawan. Apalagi, PHK juga
merupakan hak dari perusahaan. Akan tetapi Newmont harus melalui izin dari
Kementerian ESDM terlebih dahulu.
(Kontan-14)
Exploitasi Energi Siap
Ambilalih Lahan Arutmin
Pada tahun 2019 nanti, PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) siap
mengambilalih lahan PT Arutmin Indonesia yang belum dieksplorasi.
Menurut Direktur Operasional CNKO, Henri Setiadi, jika nanti PKP2B lahan
Arutmin habis pada tahun 2019, maka lahan yang belum digarap atau dieksplorasi
oleh Arutmin akan dilelang oleh pemerintah.
“Kita akan ikut tendernya nanti, sebab lahan tambang mereka itu masih satu
jalur dengan infrastruktur yang telah dimiliki CNKO,” ujarnya.
Henri mengungkapkan, jika nanti pihaknya berhasil memenangkan tender lahan
Arutmin, makan akses menuju terminal batu bara dari lokasi tambang akan sangat
rendah. Dan rencananya CNKO akan membangun infrastruktur jalan sepanjang 60
kilometer (km) dari terminal batu bara di Desa Asam-asam, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut menyusuri tiga kabupaten yang kaya akan tambang batu bara,
yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru. (Kontan-14)
AKR Corporindo Beri Fasilitas
Pinjaman Rp 150 Miliar ke anak usaha
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan memrikan fasilitas pinjaman senilai Rp
150 miliar ke anak usahanya yaitu PT Anugrah karya Raya atau AKR Coal.
Rencananya pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membangun infrastuktur
penunjang produksi batu bara.
Menurut Direktur AKRA, Suresh Vembu, pinjaman tersebut untuk menyokong
beberapa ekspansi AKR Coal, yakni pembangunan hauling atau jalan khusus untuk pengangkutan batu bara dan terminal
batu bara di sekitar sungai Barito, Kalimantan Tengah (Kalteng). Nilai
investasi proyek itu ditaksir Rp 250 miliar.
“Dengan pembangunan itu, diharapkan bisnis batu bara bisa meningkat,”
katanya. (Kontan-4)
MIGAS
Wamen ESDM: Investasi
Pengembangan Blok East Natuna Capai US$ 20 Miliar
Saat ini pemerintah sedang mengkaji hasil rekomendasi dari tim konsultan
independen yang ditugaskan untuk memproyeksikan pengembangan proyek eksplorasi
dan eksploitasi gas bumi yang ada di Blok East Natuna.
Menurut Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, berdasarkan hasil kajian
konsultan independen, biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan Blok
East Natuna mencapai US$ 20 miliar.
“Investasi totalnya menjadi sangat mahal, karena adanya kandungan 70% gas
beracun,” katanya.
Rudi menjelaskan, berdasarkan hasil studi awal, Blok East Natuna memiliki
cadangan gas bumi potensial sebesar 57 triliun
cubic feet (tcf). Dari jumlah tersebut, gas yang siap disertifikasi sebesar
29 tcf. Namun, seperti pernah disampaikan sebelumnya, kandungan gas CO2 di
tambang gas yang berada di lahan lepas pantai tersebut mencapai sekitar
70%. (Kontan-14)
Pemerintah akan Bangun Mega
Proyek Migas di Karimun
Rencananya pemerintah akan membangun mega proyek penunjang minyak dan gas
bumi di Karimun, Kepuluan Riau, dengan total investasi sebesar Rp 266,76
triliun.
Menurut Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, pemerintah akan membangun mega
proyek penunjang migas akan dibangun di Karimun, Kepulauan Riau.
“Pendanaannya sebagian besar dari PMA (asing),” ujarnya.
Rudi menegaskan, mega proyek tersebut akan mendukung kemampuan produksi
migas nasional dan juga akan melibatkan potensi daerah. (Kontan-14)
Kembangkan Blok East Natuna,
Pertamina Gandeng PTTEP Thailand
Komposisi kepemilikan hak partisipasi (participating
interest) Blok East Natuna yaitu Pertamina sebesar 35%, ExxonMobil 35%,
Total SA 15%, dan Petronas 25%. Belakangan petronas mundur dari proyek
tersebut, sehingga hak pertisipasinya akan dikembalikan ke pemerintah.
Menurut Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, dengan dikembalikannya hak
partisipasi Petronas itu, maka otomastis 15% saham itu akan menjadi milik
Pertamina.
“Pertamina sudah fixed gandeng
perusahaan PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) asal
Thailand,” ujarnya.
Rudi mengungkapkan, nantinya
Pertamina bisa menjual 15% saham yanh ditinggalkan Petronas kepada PTTEP. (Kontan-14)
Pengamat: Liberalisasi SPBU
Jawa-Bali Harus Dicegah
Rencana pemerintah mengenai liberalisasi bisnis hilir migas dengan membuka
peluang bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik asing untuk
mendistribusikan BBM bersubsidi di Jawa-Bali pada 2013 ini harus dicegah,
karena migas adalah produk kebutuhan pokok dan menyangkut hajat hidup orang
banyak.
Menurut Pengamat Kebijakan Energi dan Direktur Pusat Studi Kebijakan Pubkik
(Puskepi), Sofyano Zakaria, seharusnya sektor hili migas di negeri ini tidak
boleh dipercayakan kepada pihak asing.
“Ini harusnya disadari oleh elite pemerintahan maupun elite politik dan ini
harusnya menjadi harga mati untuk tetap berada penuh dalam genggaman kedaulatan
anak bangsa,” ujarnya.
Sofyano menegaskan, dengan memercayakan dan memberi kesempatan sekecil apa
pun kepada pihak asing untuk mendistribusikan BBM bersubsidi dapat dimaknai
sebagai sikap yang mengkhianati kemerdekaan bangsa ini. (ID-9)
Organda Desak Pemerintah
Alihkan Subsidi BBM ke Angkutan Umum
Untuk mendukung program revitalisasi angkutan umum massal, Organisasi
Pengusaha Angkutan Darat (Organda) mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan
sebagian anggaran subsidi bahan bakar minyak dalam RAPBN 2013 sebesar Rp 193,8
triliun.
Menurut Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena, perlu ada terobosan guna
mengurangi lemacetan dan mengurangi pemborosan subsidi BBM.
“Dan [peralihan subsidi BBM] ini juga perlu guna membantu revitalisasi
angkutan umum rakyat banyak,” ujarnya.
Eka menjelaskan, keputusan menambah kuota BBM bersubsidi, mengindikasikan
pemerintah tidak berpihak kepada penyelenggara angkutan umum massal meskipun
mengurangi pemborosan subsidi BBM.
(BI-i5)
Pertamina Fokus Incar Blok
Migas Berproduksi
Saat ini PT Pertamina (Persero) sedang fokus mengincar blok minyak dan gas
bumi yang sudah berproduksi.
Menurut Direktur Hulu Pertamina, M Husen, perseroan akan mengutamakan
akuisisi pada area-area yang telah berproduksi sehingga hasilnya dapat secara
cepat dimanfaatkan untuk mendukung paya pemenuhan kebutuhan energi nasional.
“Kemudian resiko tidak terlalu besar,” tuturnya.
Husen mengungkapkan, Pertamina menargetkan aksi akuisisi sejumlah blok
migas di dalam dan luar negeri sepanjang 2012 akan menyumbang tambahan produksi
sebabnayak 32.000 barel per hari. (BI-6)
Menperin: 40% Produksi Gas
untuk Domestik
Guna memenuhi kebutuhan gas untuk domestik, Kementerian Perindustrian
mengusulkan produksi blok gas yang digarap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)
agar mengalokasikam minimal 40% produksi gasnya.
Menurut Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, kebutuhan gas domestik
dipastikan meningkat beberapa tahun ke depan karena tuntutan dari kalangan
industri dan trasnportasi melalui program konservasi BBM ke gas.
“Ya lumanyanlah kita masih dihargai 40%. Dulunya tidak sebesar itu. Jadi,
sekarang mau diatur dalam aturan resmi bahwa 40% itu minimal untuk kepentingan
dalam negeri,” katanya. (BI-6)
Total E&P Investasi US$ 100
Juta di Blok Telen
Total E&P Indonesie menginvestasikan dananya sebesar US$ 100 juta untuk
mengeksplorasi Blok Telen, Kalimantan Timur.
Menurut Executive Vice President Operations dan EKD Manager Total E&P
Indonesie (TEPI), Hardy Pramono, nilai tersbeut masih merupakan perkiraan awal
karena pihaknya baru saja menandatangani kontrak tersebut beberapa hari yang
lalu. Perkiraan nilai investasinya bisa diketahui dalam 2-3 bulan ke depan.
“Namun, perkiraannya bisa mencapai lebih dari US$ 100 juta karena lokasinya
di laut dalam. Di situ butuh perlakukan yang berbeda karena tekanan air berbeda
dan kita juga harus mengebor lebih dalam,” tuturnya.
Hardy mengungkapkan, eksplorasi diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2-3
tahun hingga diketahui potensi kandungan yang ada dalam blok tersebut. (BI-8)
ENERGI
Dirjen Kelistrikan: Kenaikan
TDL akan Ditetapkan Permen ESDM
Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, kenaikan tarif
listrik akan ditetapkan dalam Permen
ESDM.
“Penetapan tarif ini masih menunggu UU APBN, dan dari situ dibuat peraturan
menterinya,” ujarnya.
Jarman menegaskan, aturan kenaikan tarif listrik akan dikeluarkan sebelum
pemberlakuannya per 1 januari 2013.
(ID-9)
Oktober, PLTU Asamasam Unit 3
Kembali ke Sistem Kelistrikan Kalimantan
Menurut rencana, pada bulan Oktober ini, Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) Asamasam Unit 3 yang berada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan,
ditargetkan sudah masuk kembali ke sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah.
Menurut Staf Ahli Gubernur Kalsel, Hadi Susilo, PLTU Asamasam Unit 3 sebenarnya
telah diresmikan pengoperrasiannya pada April lalu. Saat mencapai daya sekitar
50 megawatt mesin PLTU itu mengalami gangguan sehingga daya kembali hilang.
Kapasitas daya unit 3 sendiri mencapai 65 megawatt.
Sementara itu, Hadi menambahkan, sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Tengah mengalami kegelappan, yang diakibatkan padamnya listrik sekitar 12 jam
sejak Sabtu (13/10) pukul 18.00. hal ini dipicu gangguan pada PLTU Asamasam
Unit 1 dan 2. (Kompas-21)
India Tertarik Investasi
Pembangkit di Sumatera
Menurut Konsulat Jenderal India Perwakilan Medan, Basir Ahmed, pihaknya
sangat tertarik untuk membangun pembangkit tenaga listrik di Sumatera karena
potensi tenaga listrik di wilayah ini cukup besar untuk dikembangkan.
“Kami tertarik berinvestasi membangun pembangkit tenaga listrik untuk
wilayah Sumatera, dan siap bersaing dengan investor lain,’ ujarnya.
Basir mengungkapkan, investor dari India dengan kemampuan teknologi yang
dimiliki melihat potensi listrik di Sumatera sangat besar untuk dikembangkan.
“Rencananya awal tahun 2013, pengusaha India akan dibawa melihat seluruh
wilayah Sumatera guna melihat kepastiannya,” tuturnya. (ID-9)
