Info Kilas ESDM, 20 Oktober 2012

TAMBANG

2013, DMO Batu Bara Turun 9,4%

Pada tahun 2013 nanti, Kementerian ESDM mengalokasikan batu bara untuk domestik (domestic markert obligation/DMO) yang sebesar 74,32 juta ton. Angka tersebut turun 9,4% bila dibandingkan jatah pada tahun lalu yang mencapai 82,07 juta ton.

Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, penurunan jatah batu bara nasional ini disebabkan minimnya penyerapan alokasi tahun ini. utamanya, konsumsi batu bara PT PLN yang lebih rendah dari alokasi karena keterlambatan pengoperasian pembangkit.

“Kemarin kita jatah 24%, tapi tidak terserap. Jadi kita turunkan 20,30%,” ujarnya.

Thamrin menjelaskan, selain rendahnya konsumsi perseroan, angka DMO juga dipengaruhi upaya rekonsiliasi izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah. Berkat upaya ini, pemerintah telah memiliki angka produksi batu bara nasional yang lebih rinci dan akurat. Meski jatah domestik turun, pemerintah tetap akan memenuhi seluruh kebutuhan batubara nasional.   (ID-7)

KPC Pemasok Terbesar Batu Bara untuk Domestik

Perusahaan batu bara, PT Kaltim Prima Coal (KPC) kembali menjadi pemasok batu bara terbesar untuk kebutuhan dalam negeri. Rencananya, tahun depan, pemerintah mewajibkan KPC menjual batu bara untuk domestik sebesar 10,76 juta ton.

Nantinya KPC bersama PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal, pada tahun 2013 nanti akan menjadi pemasok batu bara untuk domestik dalam skala besar.

Keputusan pemerintah tersebut, terdapat pada Kepmen ESDM No.2934 K/30/MEM/2012 yaitu tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batu bara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM, Jero Wacik pada 8 Oktober 2012 kemarin.      (BI-8)

PTBA Menunda Proyek Jalur Kereta Adani

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akhirnya memutuskan akan menunda proyek transportasi batu bara yaitu rel kereta apai Adani yang berlokasi Sumatera Selatan (Sumsel).

Menurut Direktur Utama PTBA, Milawarma, penundaan proyek rel kereta api yang sepanjang 270 km itu dikarenakan terganjalnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.

“Adani tidak memegang IUP karena pemegangnya PTBA. Ini yang kemudian bertabrakan dengan Permenhub,” tuturnya.

Milawarma mengungkapkan, dalam beleid itu disebutkan, pembangunan dan pengelolaan kereta api batu bara hanya bisa dijalankan perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP).

Di sisi lain, Milawarma menambahkan, PTBA tak menjalankan proyek rel kereta itu secara langsung. PTBA membentuk anak usaha dengan perusahaan asal India, PT Adani Global, dan Pemerintah Provinsi Sumsel.       (Kontan-3)

MIGAS

Sugih Energy Eksplorasi Sumur Selong-1

Perusahaan yang bergerak di sektor migas PT Sugih Energy Tbk pada bulan ini akan mulai melakukan eksplorasi sumur minyak di Blok Lemang yang berlokasi di Jambi.

Menurut Direktur Utama Sugih Energi, Andhika Anindyaguna, sumur eksplorasi pertama yang akan di bor yaitu sumur Selong-1.

“Kami berharap eksplorasi ini memberikan hasil bagi perseroan dan pemegang saham,” ujarnya.

Andhika menjelaskan, Selong-1 adalah sumur eksplorasi pertama yang dibor dalam portofolio aset minyak dan gas perusahaan itu. Perseroan berharap kegiatan eksplorasi tadi dapat memberikan hasil yang baik kepada perusahaan kami dan para pemegang saham.      (BI-8/ID-3)

Rukun Raharja Akuisisi 51% Saham Perusahaan Gas

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) siap mengakuisisi 51% saham PT PDPDE Gas milik PT Dika karya Lintas Nusa. Nilai akuisisi tersebut mencapai Rp 94,29 miliar.

Menurut Corporate Secretary Rukun Raharja, Cindy Budijono, transaksi itu dilakukan untuk memperluas pangsa pasar di daerah Sumatera Selatan. Maka dari itu, Raharja bisa memperkuat bisnis hilir di bidang transportasi dan distribusi niaga gas bumi.

Cindy mengungkapkan, untuk transaksi akuisisi tersebut, perseroan akan menggunakan dana internal dan pinjaman perbankan. Pihaknya berharap ada peningkatan aset, baik dari sisi volume dan nilai penjualan gas bumi sehingga bisa mendorong laba.     (Kontan-4)

Komisaris Pertamina: Penghapusan Aset Perusahaan Hal yang Wajar

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Sugiharto, menyatakan penghapusan aset perusahaan adalah hal yang wajar. Apalagi untuk perusahaan minyak dan gas bumi yang berisik tinggi.

“Risiko eksplorasi adalah nature dari bisnis migas. Jadi, kalau ada write off  atau expence, masuk ke laba-rugi,” katanya.

Sugiharto menjelaskan, ekspansi ke luar negeri dengan akuisisi blok adalah keniscayaan. Dia menambahkan, investasi tersebut adalah satu-satunya cara untuk menambah cadangan energi Indonesia yang kini menipis.    (KT-B4)

ENERGI

PLN Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perusahaan BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menerbitkan obligasi (global bond) sebesar US$ 1 miliar.

Menurut Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, emisi obligasi tersebut merupakan lanjutan dari program surat utang global berjangka menengah (global medium term notes/GMTN) senilai US$ 2 miliar.

“Kami telah menerbitkan obligasi global (tahap II) senilai US$ 1 miliar pada 16 Oktober 2012,” ujarnya.

Nur menjelaskan, dana tersebut akan digunakan untuk investasi di beberapa proyek antara lain pembangkit listrik, jaringan transmisi, gardu listrik, dan jaringan distribusi.   (ID-3)

Voksel Electric Kurangi Ketergantungan Bahan Baku dari Pemasok

Emiten berkode VOKS, PT Voksel Electric rencananya akan mengurangi ketergantungan bahan baku dari pemasok. Dikarenakan hal itu, perseroan merasakan sekali dampak fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas terhadap beban produksi.

Menurut Direktur Utama Voksel, Heru Gondokusumo, pihaknya berniat mengintegrasikan bisnisnya, dari hulu hingga hilir.

“Jadi bahan baku mana yang bisa diproduksi, kami akan produksi karena kami harus menekan cost of good sold (COGS),” ujarnya.

Heru menjelaskan, untuk menekan harga pokok penjualan, VOKS telah menyiapkan sejumlah agenda ekspansi. Di tahun depan, Voksel berencana memproduksi bahan baku tembaga.     (Kontan-4)

PLN Tidak akan Kembangkan PLTN

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan tidak akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Menurut Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, pihaknya akan lebih fokus mengembangkan pembangkit non-nuklir.

“PLN akan fokus pada non-PLTN karena ada badan usaha khusus yang menangani PLTN,” ujarnya.

Selain itu, Pengamat Kelistrikan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumewa, menilai Indonesia saat ini belum siap menggunakan energi nuklir. Dia meminta pemerintah untuk mengkaji serius rencana penggunaan energi nuklir.  (KT-B2)

Info Kilas ESDM, 18 Oktober 2012

TAMBANG

2013, Titan Mining Bidik Produksi 5 Juta Ton Batu Bara

PT Titan Mining menargetkan produksi batu bara pada tahun depan akan mencapai 5 juta ton. Pada tahun ini, produksi Titan masih sekitar 2 juta ton yang berasal dari tiga izin usaha pertambangan (IUP) batu bara.

Menurtu Chief Executive Officer Titan Mining, Irfan Setiaputra, saat ini perseroan memiliki lahan konsesi tambang batu bara di Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Timur.

“Kami memiliki batu bara berkalori rendah, khusus untuk PLTU,” ujarnya.

Irfan mengungkapkan, saat ini perusahan sudah mengantongi kontrak pembelian dengan PT PLN (Persero) untuk jangka waktu selama 20 tahun. Kewajiban Titan tersebut saat ini yaitu memasok batu bara untuk PLN sebanyak 1 juta ton per tahun, dan sisanya akan diekspor ke India.        (Kontan-14)

ABM Investasi US$ 150 Juta Kembangkan Tambang Batu Bara

Melalui anak usaha dari PT ABM Investama Tbk yaitu PT Reswara Minergi Hartama sedang mencari sumber pendanaan untuk pengembangan tambang batu bara. Pendanaannya senilai US$ 150 juta.

Menurut Direktur Utama ABM Investama Achmad Ananda Djajanegara, dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan tambang batu bara anak usahnya yang lain di Aceh, yakni PT Media Jaya Bersama.

“Kami siapkan dana US$ 100 juta-US$ 150 juta untuk pengembangan tambang batu bara PT Media Jaya Aceh. Pendanaan diharapkan pada November 2012,” katanya.

Achmad menjelaskan, sebanyak 70% pendanaan diperoleh dari perbankan asing dan lokal. Sisanya sebesar 30% berasal dari ekuitas perusahaan.      (BI-m3)

Warga Pulau Belitung Tolak Penambangan Timah Lepas Pantai     

Penambangan timah lepas pantai yang berlokasi di Provinsi Bangka Belitung, akhirnya menimbulkan gejolak penolakan dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut dilakukan oleh sekitar 10.000 warga Pulau Belitung yang melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Belitung, Tanjung Pandan.

Dengan terjadinya gejolak penolakan tambang oleh warga setempat, akhirnya Pemerintah Kabupaten Belitung menerbitkan surat jaminan pencabutan izin eksplorasi serta tambang timah laut.

Sekretaris daerah Kabupaten Belitung, Abdul Fatah, akhirnya menandatangai surat untuk mencabut izin eksplorasi tambang timah lepas pantai PT Bumi Hero Perkasa yang berlaku sejak tahun 2009. surat itu juga berisi komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung untuk tidak lagi memberikan izin penambangan timah lepas pantai ke depannya.   (Kompas-21)

MIGAS

BP Migas: Periode 2012 Produksi Minyak Berkurang 52 Ribu Barel Per Hari

Selama periode tahun 2012 ini, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat produksi minyak rata-rata telah berkurang sekitar 52 ribu barel per hari.

Menurut Kepala BP Migas, R. Priyono, pemicu dari penurunan produksi minyak masih disebabkan oleh masalah yang klasik.

“Penurunan produksi ini masih karena masalah-masalah klasik,” ujarnya.

Priyono menjelaskan, hingga bulan Oktober ini, tingkat penurunan produksi minyak sebesar 3,6%. Tanpa melakukan apa, pada akhir tahun produksi minyak Cuma 660 ribu barel per hari. Tapi, karena dilakukan pengembangan, pengeboran, dan kerja ulang sumur, jadi ada tambahan.     (KT-B4)

Hiswana Migas Tolak Penyaluran BBM Bersubsidi oleh Perusahaan Asing

Rencana pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk membuka oasar penyaluran BBM bersubsidi kepada perusahaan swasta asing di wilayah Jawa-Bali akhirnya rencana itu ditolak dengan keras oleh Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

Menurut Ketua II DPP Hiswana Migas, Mochamad Ismed, BBM bersubsidi selayaknya hanya dikelola oleh BUMN dalam negeri karena mengandung subsidi yang berasal dari uang negara.

“Masak barang bersubsidi kita berikan ke asing. Apalagi yang akan diberikan adalah distribusi di daerah Jawa dan Bali yang jelas-jelas menguntungkan. Kita tetap menolak dengan tegas upaya membuka pasar BBM bersubsidi untuk asing di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.     (ID-9)

Pemerintah Tawarkan 23 Blok Migas kepada Rusia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM menawarkan sejumlah 23 blok baru minyak dan gas bumi (BP Migas) kepada investor Rusia.

Menurut Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dwi Adi Nugroho, pihaknya berharap investor Rusia mau menggarap blok migas yang ditawarkan oleh pemerintah.

“Penawaran tersebut dilakukan dalam Russian Oil & Gas Conference and Exhibition di Moskow, 16-18 Oktober 2012,” ujarnya.

Dwi Adi mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan menampilkan blok migas baru yang rencananya akan ditawarkan melalui lelang tahap II tahun 2012 dengan periode Oktober 2012-Februari 2013. “Blok-blok yang ditawarkan memiliki terms & conditions yang cukup menarik dengan skema production sharing contract (PSC),” tuturnya.   (ID-9)

BP Migas Jamin Domestik Dapat Jatah 10 Juta Ton LNG dari Blok Tangguh  

Akhirnya ada kabar gembira bagi kalangan industri pengguna gas di Tanah Air. Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menjamin ada tambahan pasokan gas alam (gas pipa) dari Lapangan Tangguh Train-3 yang dikelola oleh British Petroleum Berau Ltd.

Menurut Deputi Pengendalian Operasi BP Migas, Gde Pradnyana, BP Migas telah mengirimkan surat permohonan jaminan pasokan tersebut ke Kementerian ESDM. Jumlah tambahan pasokan gas yang akan disalurkan ke domestik yang lumayan besar, mencapai 200 mmscfd atau sekitar 1 juta ton per tahun.

“Kami akan memperjuangkan gas dari Tangguh Train-3 itu masuk ke pasar domestik,” tuturnya.

Gde Pradnyana menjelaskan, jaminan pasokan gas untuk kebutuhan domestik itu nantinya akan menjadi syarat bagi BP Berau sebelum BP Migas menyetujui rencana pengembangan lanjutan atau plan of further development (POFD) untuk lapangan gas Tangguh Train-3 di Teluk Bintuni di Papua Barat.   (Kontan-14)

BP Migas: Produksi Minyak Hanya Capai 870 Ribu BPH     

Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) memperkirakan produksi minyak bumi dan kondensat pada 2012 hanya mencapai 870.000 barel per hari (bph). Sedangkan produksi gas pada tahun yang sama diperkirakan mencapai 8.412 juta kaki kubik per hari (mmscfd).

Menurut Kepala BP Migas, R.Priyono, produksi minyak 2012 turun 3,6% dibandingkan produksi pada 2011 yang mencapai 902.000 barel per hari.

“Realisasi produksi minyak sampai 11 Oktober 2012 mencapai 867.080 barel per hari dan kami perkirakan sampai akhir tahun 870.000 barel per hari,” ujarnya.

Priyono menjelaskan, angka produksi 870 ribu bph tercapai setelah dilakukan kegiatan optimalisasi. Jika tanpa optimalisasi, produksi 2012 diperkirakan hanya menyentuh angka 757.000 bph. Penurunan produksi sebesar 3,6% dipicu oleh 15 penyebab.  (ID-9)

Pasokan CNG Hambat Penerapan BBG untuk Kendaraan   

Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak efektifnya penggunaan bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan bermotor berbasis gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG).

Menurut Anggota DEN, Herman Agustiawan, ketiga hal tersebut adalah pasokan CNG yang tidak stabil, infrastruktur pendukung yang masih minim dan harga CNG yangg kurang ekonomis dibanding BBM.

“Tiga alasan itu membuat pemanfaatan CNG sebagai bahan bakar kendaraan bermotor tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Herman menjelaskan, dari ketiga hal tersebut, harga masih menjadi faktor utama gagalnya implementasi CNG untuk kebutuhan transportasi di Indonesia.    (ID-9)

Distribusi BBM Picu Lonjakan Laba AKR    

Rencana pemerintah pada tahun depan yang akan menaikkan volume distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui perusahaan swasta berpotensi menaikkan target laba PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Diperkirakan Laba bersih per saham (EPS) AKRA akan tumbuh 40% atau lebih tinggi dari proyeksi semula yang hanya sekitar 30%.

Menurut Analis CLSA Securities Indonesia, Jayden Vantarakis, bisnis penjualan dan pendistribusian BBM AKR akan bertumbuh pesat pada tahun 2013 nanti, setelah pemerintah menaikkan secara signifikan volume pendistribusian BBm bersubsidi melalui perusahaan swasta.

“Kami memperkirakan peningkatan alokasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut berpotensi menaikkan estimasi pertumbuhan EPS AKR tahun depan dari 30% menjadi 40%,” ujarnya.    (ID-15)

Terkait Kasus Chevron, BP Migas Khawatir Produksi akan Terganggu  

Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyatakan akan terus mengawal penanganan kasus hukum bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia di Kejaksaan Agung hingga tuntas. Pasalnya, BP Migas khawatir, penahanan sejumlah karyawan Chevron bisa memicu mosi tidak percaya para karyawan yang dapat berdampak pada penurunan kinerja perusahaan.

Menurut Kepala BP Migas, R. Priyono, meskipun belum sempat meluas, penangkapan tersebut mulau membuat khawatir sebagian karyawan Chevron.

“Karyawan mulai meragukan jaminan keamanan dari perusahaan. Kalau situasi itu semakin panas, dan semua karyawan Chevron mogok, produksi minyak sebesar 350.000-an barel per hari akan hilang,” katanya.

Karena itu, BP Migas saat ini tengah berupaya mendiskusikan kasus tersebut dengan jaksa untuk menjaga suasana agar tidak semakin memanas.   (Kontan-14)

ENERGI

Pajak Pengalihan Aset akan Mengganjal PJB Sarulla

Ternyata persoalan pajak pengalihat aset menghambat hingga telah menunda rencana penandatangan perjanjian jual beli listrik dan perjanjian jual beli uap antara pemeilik dan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Sumatera Utara dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurut Direktur Medco Power, Fazil Erwin Alfitri, pihaknya berharap PJB Sarulla bisa terlaksana.

“Kami belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan,” katanya.

Fazil mengungkapkan, pihaknya telah meminta kepada Menteri Keuangan, untuk memperjelas soal pembayaran pajak pengalihan aset proyek dengan kapasitas 3x110 MW tersebut.    (Kontan-14)

PGE Berharap Temukan Cadangan Uap di Sungai Penuh  

Pada tahun 2013 nanti, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) berharap akan bisa menemukan cadangan uap dari daerah eksplorasi Sungai Penuh (Jambi), Kotamobagu, (Sulawesi Selatan) dan Hululais (Bengkulu).

Menurut Presiden Direktur PGE, Slamet Riyadhi, saat ini PGE juga melakukan eksplorasi di berbagai daerah seperti di Ulubelu (Lampung), Lumut Balai (Sumatra Selatan), Karaha (Jawa Barat).

“Yang kemarin yang di Hululais baru ketemu satu sumur. Nanti kami akan mengembangkan lagi. Pada 2013 kami akan eksplorasi lagi,” ujarnya.

Slamet mengungkapkan, perseroan berharap tahun ini dan tahun depan cadangan bisa ditemukan, untuk di Sungai Penuh baru mulai dilakukan eksplorasi. Sementara itu, untuk daerah eksplorasi di Kotamobagu, pihaknya akan mengevaluasinya kembali. Pasalnya, pengeboran yang dilakukan tidak menemukan cadangan, dengan kata lain dua sumur yang di bor kosong. Saat ini pihaknya kembali mengevaluasi untuk mencari potensi daerahnya.    (BI-7)

12 Asosiasi Industri Menolak Kenaikan TDL   

Rencana pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL), akhirnya mengakibatkan penolakan dari berbagai pihak. Sebanyak 12 asosiasi industri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Nasional menolak rencana penaikan TDL 15% yang akan dilakukan oleh pemerintah pada 1 januari 2013.

Menurut Ketua Asosiasi Pemilik Merek Lokal Indonesia (Amin), Putri K. Wardani, pihaknya menolak rencana penaikan TDL karena akan meningkatkan biaya produksi. Kebijakan itu juga dinilai melemahkan daya saing produk lokal terhadap produk impor.

Putri menambahkan, pemerintah harus bisa mengarahkan kebijakan itu kepada pemakai listrik tersebar, yaitu 40 juta pelanggan PLN kelompok 450 Kwh-900 Kwh. Apabila subsidi untuk kelompok pelanggan ini ingin dikurangi, TDL akan naik Rp 4.000-Rp 5.000 per bulannya.

Aksi penolakan itu disampaikan oleh Asosiasi Pemilik Merek Lokal Indonesia (Amin), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmi), Gabungan Elektronika (Gabel), Asosiasi Perstekstilan Indonesia (API), Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo), Asosiasi Industri Besi dan Baja (IISIA), Asosiasi Industri Sarung Tangan, Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman Indonesia (AKLP), Asosiasi Industri Kemasan, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), UKM-Apindo, serta Forum Industri Pengguna Gula (FIPG).   (BI-Industri)

PLN Hanya Peroleh 10 MMSCFD dari Lapangan Gajah Baru   

Perusahaan BUMN di sektor kelistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diperkirakan hanya akan memperoleh tambahan pasokan gas sebesar 10 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) dari pengalihan (swap) gas Lapangan Gajah Baru.

Menurut Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas PLN, Suryadi Mardjoeki, pengurangan pasokan ke PLN ini menyusul ketidakmampuan kapasitas meter milik PT PGN (Persero) mengikuti fluktuasi kebutuhan gas perseroan. Padahal, seharusnya PLN mendapat 40 mmscfd dari lapangan yang dioperasikan oleh Premiere Oil tersebut.

“Tetapi saya berapa pun yang dikasih tetap akan menerimanya,” ujarnya.

Suryadi menjelaskan, pasokan gas tersebut rencananya akan dialirkan ke PLTGU Muara Tawar, Bekasi. Pembangkit ini membutuhkan pasokan gas sebesar 175 mmscfd. Sebelumnya PLTGU Muara Tawar telah mendapatkan pasokan gas dari PGN sebesar 100 mmscfd dan Lapangan Jambi Merang 45 mmscfd.

Pengalihan gas dari Lapangan Gajah Baru ini akan terhambat oleh minimnya kapasitas meter milik PGN di Muara Bekasi. Kapasitas meter di Muara Bekasi hanya sebesar 530 juta kaki kubik per hari. Kapasitas tersebut sudah dipakai untuk mengalirkan gas dari Lapangan Grissik yang sebesar 370-400 mmscfd dan Lapangan Jambi Merang sebesar 150 mmscfd. Apalagi kebutuhan gas PLN naik turun pada jam-jam tertentu.    (ID-9)

Pengembangan Bioetanol Masih Setengah Jalan   

Hingga saat ini peraturan pemerintah dan road map alias tahap produksi bahan bakar nabati masih dalam riset dan uji coba. Padahal, hal itu telah dicanangkan sejak tahun 2006 yang lalu.

Menurut Penasihat Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia, Djatnika S Puradinata, pengembanagn ke tahap komersial terhambat karena tidak ada desakkan pemerintah kepada semua pemangku kepentingan, terutama industri, untuk menindaklanjuti.

Padahal, Djatnika menambahkan, berbagai keuntungan dapat diraih dalam penggunaan bahan bakar nabati, mulai dari menyerap tenaga kerja hingga mengurangi impor bahan bakar minyak.   (Kompas-13)

Iran Siap Bantu Bangun PLTN      

Negara Iran akan siap membatu pengambangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indoensia dalam skala kecil dan menengah, yang direncanakan akan dikembangkan di beberapa daerah wilayah Indonesia.

Menurut Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, Iran berkomitmen memberi bantuan kapan saja jika Indonesia ingin mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kebetulan pemerintah akan membangun PLNT di beberapa saerah, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Belitung.

Rencana bantuan yang akan dilakukan oleh Iran tersebut terungkap dalam pembicaraan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini dengan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dalam penutupan Konferensi Tingkat Tinggi Pertama Forum Dialog Kerja Sama Asia (Asia Cooperation Dialogue/ACD) di Istana Al Bayan Kuwait.  (KT-B5)

PLN Bangun Pembangkit Surya 5 MW di Flores   

Rencananya perusahaan BUMN sektor kelistrikan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan membangun pembangkit listrik solar power atau solar thermal berkapasitas 5 megawatt (MW) di Flores.

Menurut Direktur Konstruksi PLN, Nasri Sebayang, perseroan akan terus meningkatkan kapasitas berbahan energi terbarukan yang menggunakan energi matahari.

“Saat ini, kami sedang melakukan kajian untuk pembangunan pembangkit solar di Flores,” tuturnya.   (BI-7)

Info Kilas ESDM, 17 Oktober 2012

TAMBANG

Newmont akan Siap Hadapi Kasasi Kasus Tailing

Hingga saat ini kasus pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke teluk Senunu, Nusa Tenggara Barat, belum menemukan titik temu. Menurut rencana dengan dikeluarkannya izin perpanjangan pembuangan tailing oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Wahani Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Menurut Head of Corporate Communications NNT, Rubi W Purnomo, pihaknya akan siap menghadapi kasasi, kalaupun itu diajukan oleh Walhi.

“Prinsipnya, kami harus siap jika harus menghadapi,” ujarnya.

Manajer Kampanye Tambang Walhi, Pius Ginting, mengatakan, kami akan menunggu pemberitahuan resmi dari PTUN. Dan saat ini kami baru mendapatkan tembusan hasil banding dari PTTUN ke PTUN.    (Kompas-13)

Killara Akuisisi Tambang Batu Bara Kalimantan

Direncanakan perusahaan tambang asal Australia, Killara Resources Limited melalui anak perusahannya yaitu PT Killara Resources, akan mengakuisisi dua lahan tambang batu bara milik perusahaan lokal di Nunukan, Kalimantan Timur. Nilai investasi akuisisi tersebut mencapai US$ 26 juta.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) Killara Resources, Ridwan Zachrie, pihaknya akan mengakuisisi 80% saham di dua lahan tambang seluas 13.000 hektare (ha) tersebut.

“Kami belum bisa sebutkan partner lokal yang kami akuisisi itu. Setelah due dilligence dalam waktu enam bulan selesai, baru diumumkan,” tuturnya.

Ridwan mengungkapkan, Killara telah menyediakan dana akuisisi dua lahan tambang yang sebesar US$ 26 juta. Namun pembayaran tidak sekaligus dimuka. Tahapan pembayaran disepakatu setelah enam bulan dari hasil due dilligence.     (Kontan-14)

Agincourt Kurangi Jam Kerja   

Tambang emas Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resources di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara, masih tetap beroperasi dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja maupun ‘merumahkan’ karyawannya.

Menurut Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, berdasarkan perkembangan terakhir yang diperolehnya, sekarang ini Agincourt Resources yang mengelola pertambangan emas Martabe tetap menjalankan usahnya.

“Mereka [perusahaan] hanya mengurangi volume jam kerja, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya maupun ‘merumahkan’ karyawannya,” ujarnya.

Gatot mengungkapkan, Pemprov Sumut ingin memastikan kepada masyarakat di sekitar areal pertambangan emas Martabe maupun masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa setelah semua proses amdal clear, akan disampaikan kepada masyarakat setempat.    (BI-9)

Direktorat Jenderal Minerba Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan  

Hingga kini sebanyak 5.806 izin usaha pertambangan telah dinyatakan masih bermasalah (non-clean and clear). Untuk itu, pemerintah melaksanakan rekonsiliasi ribuan izin usaha pertambangan tersebut untuk verifikasi izin usaha itu agar sesuai dengan aturan dan tidak terjadi tumpang tindih.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Harya Adityawarman, pihaknya saat ini tengah melaksanakan proses rekonsiliasi izin usaha pertambangan (IUP) di Sumatera tahap kedua.

“Setelah diverifikasi, pihak terkait termasuk pemda harus menandatangani berita acara,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM juga telah melaksanakan rekonsiliasi IUP untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi.   (Kompas-17)

Achmad Ardianto Terpilih Jadi Ketua Perhapi    

Achmad Ardianto terpilih menjadi Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) periode 2012-2015, menggantikan Irwandy Arif.

Achmad Ardianto saat ini bekerja sebagai Direktur SDM PT Antam (Persero). Saat itu, Irwandy Arif sudah menjabat sebagai Ketua Umum Perhapi selama dua periode.

Pemilihan Ketua Umum Perhapi diikuti oleh empat calon dengan jumlah peserta kongres 350 orang dan yang memilih sebanyak 337 orang. “Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Perhapi periode 2009-2012 diterima. Terpilih Ketua Umum baru Achmad Ardianto yang saat ini Direktur SDM Antam dengan 142 suara,” ujar Irwandy.  (BI-7)

MIGAS

Organda Tawarkan Program Penghematan BBM  (Kompas-

Guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional, Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor (Organda) menawarkan keterlibatannya dalam program-program untuk mencapai penghematan BBM.

Menurut Ketua Umum Organda, Eka Sari Lorena, pihaknya akan menyusun rencana untuk ikut serta dalam penghematan BBM.

“Setidaknya, dalam setahun ke depan, anggota Organda akan menyusun program lalu mencoba merealisasikan penghematan tersebut,” ujarnya.

Eva menjelaskan, idealnya penghematan dicapai dengan revitalisasi besar-besaran kendaraan umum. Dengan revitalisasi angkutan umum, keberadaan mesin baru akan mendorong penghematan konsumsi BBM. Selain itu, mendorong perpindahan penumpang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga meminimalkan penambahan kuota BBM.     (Kompas-18)

Terkait Pencemaran, Pertamina akan Ganti Rugi Kerusakan Lahan Pertanian

Akibat pencemaran air limbah hasil produksi, akhirnya PT Pertamina bersedia mengganti rugi atas kerusakan lahan pertanian warga di Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Kepala Operasional Pelayanan SP Pertamina, Joko Susilo, pihaknya akan mengganti semua kerusakan lahan pertanian milik warga.

“Kesepakatan membayar ganti rugi lahan pertanian akan dilaksanakan pada November 2012,”  tuturnya.   (ID-9)

September 2012, AKR Serap Capex Rp 450 Miliar

Hingga bulan September 2012, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) telah meresalisasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebanyak Rp 450 miliar. Penyerapan belanja modal tersebut setara dengan 60% dari target tahun ini yang senilai Rp 700 miliar.

Menurut Direktur Keuangan AKR, Suresh Vembu, pendanaan capex perseroan bersumber dari kas internal.

“Sampai saat ini, kami telah merealisasikan capex senilai Rp 450 miliar dari anggaran Rp 700 miliar,” ujarnya.

Suresh menjelaskan, sebagian besar capex diserap untuk membiayai peningkatan kapasitas tanki bahan bakar minyak (BBM) dan kimia. Sedangkan sisanya untuk pembangunan infrastruktur pertambangan batu bara.      (ID-14)

Kuwait Incar Blok East Natuna   

Perusahaan minyak dan gas asal Kuwait, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC), menyatakan minatnya bergabung dalam konsorsium pengelola Blok East natuna di Kepulauan Riau. KUFPEC ada kemungkinan menjadi salah satu penyandang dana pengembangan lapangan gas yang membutuhkan investasi Rp 200 triliun tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan dua eksekutif KUFPEC dengan Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia, Distrik Kaifan, Kuwait, Senin lalu. Pihak KUFPEC diwakili oleh Managing Director Nizar M. Al Adsani dan Deputy Chairman Ali D. Al-Shammari.

Menurut Rudi, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, KUFPEC menyampaikan niat untuk bergabung dalam konsorsium pengembaangan Blok East Natuna. Saat ini konsorsium dipimpin PT Pertamina (Persero) dan Beranggotakan Shell Oil, PTT Thailand, Total, serta Exxon. “Tentu kami sambut baik dan KUFPEC akan dikawinkan dengan Pertamina dalam konsorsium itu,” katanya. (KT-B4)

Pemberian Subsidi Minyak akan Perparah Laju Perubahan Iklim

Saat ini sarana transportasi menyumbang sekitar 20% dari pelepasan emisi gas rumah kaca secara nasional. Dengan adanya pemebrian subsidi bahan bakar minyak, dinilai bisa memperparah laju perubahan iklim.

Menurut Koordinator Asia Timur 350.org, Rully Prayoga, pemerintah didesak lebih serius memanfaatkan energi terbarukan, seperti panas bumi, melalui pendanaan dan kebijakan.

“Harga bahan bakar fosil yang relatif murah menyebabkan pola konsumsi energi tidak efisien dan meningkatkan kadar emisi karbon dengan cepat. Solusi energi tanpa subsidi memeprcepat pembangunan energi bersih terbarukan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rully mengungkapkan, subsidi bahan bakar fosil, seperti minyak dan batubara, merupakan salah satu katalis utama pengemisi dunia. Pemberian subsidi ini kian menyia-nyiakan masa depan bumi.   (Kompas-13)

Nusantara Regas Siap Beli LNG Tangguh  

Akhirnya PT Nusantara Regas menyambut baik hasil keputusan renegosiasi pasokan liquefied natural gas (LNG) Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Untuk itu Nusantara Regas memiliki kesempatan untuk menyerap pasokan LNG Tangguh sebanyak 1,5 juta ton per tahun, atau sekitar 200 million metric standard cubic feet per day (mmscfd).

Menurut Direktur Utama Nusantara Regas, Hendra Jaya, keberhasilan pemerintah dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dalam merenegosiasi jual beli LNG Tangguh patur diapresiasi lantaran pihaknya hingga saat ini masih kekurangan pasokan gas.

“Kami tentu siap menampung,” tuturnya.

Hendra mengungkapkan, dengan melihat skema harga gas yang dijual ke Sempra, pihaknya bersedia membeli pasokan LNG Tangguh dengan harga yang lebih tinggi. “Kami siap membeli US$ 10 hingga US$ 11 per mmbtu,” cetusnya.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Fromalitas BP Migas, Hadi Prasetyo menambahkan, saat ini pihaknya masih mengkaji keinginan Nusantara Regas, terutama soal kesiapan infrstrukturnya.   (Kontan-14)

Komposisi Saham Blok East Natuna Diubah   

Komposisi saham partisipasi atau participating interest (PI) Blok East Natuna, di Kepulauan Riau, tampaknya bakal segera berubah. Hal ini lantaran Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) menyatakan minatnya untuk ikut menjadi kontraktor di blok kaya gas tersebut.

Menurut Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, perusahaan asal Kuwait tersebut berencana memiliki saham dengan kepemilikan sebesar 20% di dalam konsorsium East Natuna.

“Jadi, bila mereka pegang saham 20%, tentu investasinya bisa mencapai Rp 40 triliun,” ujarnya.   (Kontan-14)

ENERGI

PGE Tuntut Insentif Pajak Aset Sarulla

Terkait pengalihan aset PLTP Sarulla ke Konsorsium Sarulla Operation Limited (SOL), PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) meminta agar aset tersebut bebas pajak.

Menurut Presiden Direktur PGE, Slamet Riyadhi, pengaligan aset belum bisa dilakukan karena saat ini PGE masih menunggu keputusan pemerintah atas insentif yang mintanya.

“Masih ada satu poin lagi yang kami tunggu dari pemerintah,” ujarnya.

Slamet mengungkapkan, satu poin itu menyangkut pengalihan aset hulu PLTP sarulla dari perseroan kepada SOL yang telah disepakati sebelumnya. Di karenakan Pertamina telah merampungkan kontrak kerja sama (joint operating contract/JOC) di antara keduanya.      (ID-9/BI-7)

Warga Lampung Desak PLN Realisasikan Jaringan Listrik

Sekitar ratusan warga dari Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Lampung Tengah, Senin (15/10), berunjuk rasa menuntut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk segera membangun jaringan listrik ke desa mereka.

Menurut Humas PLN Wilayah Lampung, Hari Nugroho, tersendatnya realisasi pembangunan jaringan listrik desa itu terkendala dana dan melonjaknya jumlah pelanggan.

Salah satu pengunjuk rasa, Sunarto, mengatakan, setelah putus kontrak dengan Sinar Sewo Mego, PLN berjanji akan mengambil alih penyediaan listrik ke desa mereka. Akan tetapi, hingga dua tahun ini tidak pernah terealisasikan.      (Kompas-21)

Investasi Listrik Ditargetkan US$ 9,6 Miliar   

Indonesia hingga kini masih kekurangan pasokan listrik. Saat ini, kebutuhan listrik di Jawa-Bali mencapai 35.000 megawatt (MW), sedangkan pasokannya hanya 22.900 MW. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan ada tambahan pasokan listrik 5.000 MW pada 2013 dengan kebutuhan investasi sebesar US$ 9,6 miliar atau Rp 92,6 triliun. PLN sudah menyediakan Rp 60 triliun, sisanya dipenuhi sejumlah perusahaan swasta yang sudah menandatangani kontrak dengan PLN.

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan, BUMN tersebut menganggarkan investasi sekitar Rp 60 triliun pada 2013. “Perseroan mengucurkan dana investasi dari internal sekitar Rp 10 triliun dan sisanya dari pinjaman. Besar pinjaman biasanya mencapai 80%,” katanya.   (ID-1)

Rekind akan Bangun 43 PLTP   

PT Rekayasa Industri (Rekind) menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) pada masa mendatang. Target tersebut mempertegas komitmen Rekind menggarap proyek listrik panas bumi.

Rekind sudah terlibat dalam pengembangan dan pembangunan PLTP sejak 1993, dimulai dari hanya pengerjaan konstruksi hingga akhirnya menangani engineering, procurement dan construction (EPC) secara terintegrasi.

“Dalam kurun waktu tersebut Rekind sudah membangun 12 buah PLTP dan di masa depan menargetkan pembangunan 43 PLTP dalam program pembangkit listrik 10.000 MW tahap dua,” kata Direktur Operasional Rekind Dharma Balen.  (ID-9)

Investasi Energi Terbarukan Dipermudah 

Pemerintah melalui Kementerian ESDM berjanji mempermudah proses pengurusan investasi pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). Selian memacu penyediaan listrik murah dan bersih, kemudahan tersebut juga untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

“Perkembangan pembangkit energi baru dan terbarukan menjadi fokus pemerintah dan proses perizinannya akan dieprcepat agar perkembangannya juga dahsyat,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik.   (ID-9)

Tarif PLTS akan Segera Terbit   

Guna menarik investasi swasta di pembangkit ini, rencananya pemerintah segera menerbitkan ketentuan tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dengan nanti terbitnya tarif untuk PLTS ini, diharapkam kalangan swasta serius berminat menggarap proyek PLTS.

Menurut Kepala Divisi Energi Terbarukan PT PLN (Persero), Mochammad Sofyan, selama ini tarif PLTS belum ditentukan. Pasalnya, PLTS yang beroperasi seluruhnya dibangun oleh perseroan.

“Tidak ada yang dibangun oleh swasta, jadi tidak ada tarif yang dipakai untuk bertransaksi,” ujarnya.

Sofyan menjelaskan, dengan adanya tarif baru, swasta akan bisa masuk untuk ikut menembangkan PLTS. Untuk pembangunan satu unit pembangkit bertenaga surya dibutuhkan dana hingga Rp 6 miliar. Hingga saat ini tarif baru setrum PLTS sedang dalam tahap pembahasan finalisasi akhir.   (ID-9)

2013, Adhi Karya Kembangkan Proyek Pembangkit   

Emiten sektor konstruksi, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), tengah panen proyek. Emiten pelat merah itu menggeber ekspansi di proyek pembangkit listrik dan properti juga monorel.

Kiswodarmawan, Direktur Utama Adhi Karya, menurutkan, mulai tahun depan, perseroan mengerjakan pembangunan powerplant milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai Rp 2 triliun-2,5 triliun.

Kapasitas pembangkit listrik itu sekitar 2x25 megawatt. “Untuk pendanaan, kami akan terbitkan obligasi, dan sisanya dari pinjaman perbankan,” ujarnya.  (Kontan-4)

AIF Danai Proyek Transmisi Listrik Jawa-Bali 500 kV  

Proyek transmisi listrik Jawa-Bali 500kV menjadi proyek perdana yang akan didanai melalui pinjaman Asean Infrastructure Fund (AIF) yang akan dieksekusi pada 2013.

Plt. Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan dari lima proyek yang masuk dalam pipeline proyek yang akan didanai AIF sepanjang 2012-2014, proyek transmisi listrik Jawa-Bali 500kV menjadi proyek perdana yang akan dijalankan.

“Ini yang pertama jalan, AIF dengan ADB. Yang lain masih dalam pembahasan,” ujarnya.   (BI-7)

PJB Services Bangun PLTS 100 MW  

Melalui anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yaitu PJB Services, telah sepakat menjalin kerja sama dengan First Solar dalam pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berkapasitas 100 MW.

Menurut Manager Senior Pengembangan Bisnis dan Penjualan First Solar Asia Tenggara, Won Park, hal ini sebagai bagian dari upaya pemenuhan permintaan energi listrik di Indonesia yang terus meningkat.

“Indonesia sangat membutuhkan sumber daya energi yang hemat dan juga dapat diandalkan. Karena itu, kerja sama dengan PJB Services ini dapat menjadi solusi ideal bagi Indonesia,” ujarnya. 

Won Park mengungkapkan, nota kesepahaman ini menunjukkan kepercayaan First Solar terhadap potensi Indonesia sebagai pasar berkelanjutan yang memanfaatkan tenaga surya. Ini bentuk kerja sama pertama First Solar di Indonesia dan bagian dari strategi kami untuk masuk ke pasar energi berkelanjutan dunia yang terus berkembang,” tuturnya.   (Kompas-18)