TAMBANG
Pemerintah Tidak akan Ekspor
Batubara Berkualitas Rendah
Rencananya pemerintah tidak memperbolehkan batubara berkalori dibawah 5.000
kilolkalori atau berkualitas rendah diekspor keluar, karena nantinya batubara
itu akan disalurkan untuk industri pupuk maupun pabrik methanol.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah akan
menyalurkan batubara berkualitas rendah untuk industri pupuk di tanah air.
“Apakah tahun 2014 ekspor batubara distop? Jawabannya tidak. Yang
dihentikan adalah bahan mentah mineral-mineral,” tuturnya.
Menteri ESDM, Jero Wacik, menjelaskan, pemerintah akan mengontrol produksi
dan ekspor batubara agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri pada mas
depan. (Kompas-19)
Analis: Emiten Tambang Genjot
Efisiensi
Guna menjaga kemampuan dalam memperoleh laba di tahun ini, beberapa emiten
tambang batubara mengambil langkah efisiensi di perusahaannya masing-masing.
Menurut Analis Riset e-Trading Securuties, Andrew Argado, sejumlah upaya efisiensi
emiten batubara dalam menghadapi penurunan harga jual, terutama dengan
menghemat biaya operasional, menunda belanja modal, dan memangkas target
produksi.
“Menghemat biaya operasional dapat dipertimbangkan dengan cara mengurangi
biaya eksplorasi dan biaya lain yang tidak perlu,” katanya. (BI-Market)
Wika Bangun Pabrik Aspal di
Buton Senilai Rp300 Miliar
Akhirnya setelah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menuntaskan proses akuisisi PT
Sarana Karya berjalan lancar dan sukses, perseroan direncanakan akan menginvestasikan
dana sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan pabrik aspal yang berlokasi di
Buton.
Menurut Perusahaan WIKA, Natal Argawan Pardede, dana tersebut akan
bersumber dari kas internal dan pinjaman perbankan, dengan komposisi
masing-masing 30% dan 70%.
“Kami memang serius mengembangkan bisnis aspal, tetapi itu unyuk
pengembangan selanjutnya setelah rencana akuisisi Sarana Karya. Rencananya kami
akan bangun pabrik ekstraksi aspal senilai Rp 300 miliar,” tuturnya. (BI-m3)
ESDM Tak Cemas Ekspor Turun
Pemerintah tidak khawatir dengan realisasi ekspor komoditas tambang yang
cenderung menurun akibat melemahnya harga belakangan ini.
Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite,
penurunan ekspor komoditas tidak akan merugikan negara.
Thamrin menambahkan, pendapatan dari ekspor tambang yang turun bisa ditutup
dari penghasilan melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lantaran adanya
aturan bea keluar 20% yang dikenakan kepada perusahaan tambang.
“Mereka lebih disiplin membayar kewajiban administrasi termasuk PNBP. Meski
produksi turun, pendapatan negara tidak turun,’ cetusnya. (BI-7)
Hatta: Kontrak Pertambangan
Harus Ditata Ulang
Renegosiasi kontrak pertambangan hingga saat ini masih menjadi pekerjaan
rumah pemerintah, bagi setiap perusahaan pertambangan yang mempunyai kontrak
pertambangan wajib hukumnya untuk merenegosiasi kontraknya dengan pemerintah
Indonesia.
Menurut Menteri Koordinator Perekenomian, Hatta Rajasa, pihaknya mendesak
agar kontrak pertambangan untuk segera diatur ulang.
“Sudah saatnya kami tata ulang kontrak-kontrak investor pertambangan yang
mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan Indonesia,” katanya.
Hatta mengungkapkan, selama ini sistem pengelolaan sumber daya alam hanya
menguntungkan pemilik modal besar, namun merugikan negara dan masyarakat. (KT-B4)
ReforMiner Desak Pemerintah
untuk Batasi Produksi Batu Bara
Untuk mencegah jatuhnya harga batubara yang lebih parah lagi, pemerintah
didesak agar untuk membatasi produksi batu bara. Hal itu demi menjaga ketahanan
energi untuk masa yang akan datang.
Menurut Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, pihaknya
menilai harga batu bara untuk saat ini memang sedang tidak bagus, untuk itu
sebaiknya pemerintah membatasi produksi batu bara dan menjadikannya sebagai
cadangan untuk masa yang akan mendatang.
“Kalaupun sekarang tidak ada investasi juga tak masalah karena tetap bisa
dicadangkan untuk kemudian hari,” katanya.
Dirjen Mineral dan Batubara, Thamrin Sihite, menanggapi hal itu, bahwa
pemerintah belum berencana untuk membatasi produksi batu bara. Sebab, tanpa
pembatasan pun, otomatis produksi batu bara menurun jika harga jualnya
merosot. (KT-B5)
Adaro dan PTBA akan Ekspor Batu
Bara ke Jepang
Harga batu bara saat ini terus mengalami penurunan, itu efek dari
kelebihannya pasokan batu bara di China. Untuk itu produsen batu bara nasional
yaitu PT Adaro Energy dan PT Bukit Asam sedang melirik potensi pangsa pasar
batu baranya ke Jepang.
Kedua perusahaan produsen batu bara nasional telah menangkap sinyal dari
Jepang untuk berkerja sama dalam bidang energi. Di karenakan, saat ini Jepang
sedang membutuhkan sumber energi untuk mengganti energi nuklir yang saat ini
tidak akan dipergunakannya lagi.
Menurut Presiden Direktur Adaro Energy, Garibaldi Thorir, beberapa waktu
lalu, dia bertemu dengan beberapa pengusaha Jepang dan beberapa pejabat tinggi
di Jepang untuk membicarakan soal bisnis energi.
Selain itu menurut Sekretaris Perusahaan PTBA, Joko Pramono, pihaknya juga
menangkap sinyal peningkatan permintaan batu bara dari Jepang. “Kemungkinan
tambahan ekspor ke Jepang masih terbuka.”
(Kontan-14)
Bhakti Investama Akuisisi
Tambang Batubara di Sumatera Selatan
Saat ini PT Bhakti Investama sedang gencar untuk mengembangkan bisnisnya di
sektor energi. Sebagaimana diketahui Bhakti sedang menggeluti bisnis batubara
melalui anak perusahaanya yaitu PT Bhakti Coal Resources (BCR). Dan perseroan
telah meneken perjanjian pembelian dan penjualan untuk membeli mandatory exchangeable bond (MEB) yang
telah diterbitkan oleh BCR.
Menurut salah satu Direktur Bhakti, Wandhy Wira Riady, BCR merupakan
pemegang saham mayoritas delapan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan
(IUP) di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Luas konsesi di bawah BCR
mencapai 92 ribu hektare (ha).
“Sumber daya berpotensi bertambah, seiring peningkatan area eksplorasi.
Saat ini, satu perusahaan telah berproduksi dan dua lagi ditargetkan
berproduksi pada November tahun ini,” tuturnya. (ID-13)
MIGAS
Kinerja AKR Corporindo Ditopang
Bisnis BBM
Kinerja PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) saat ini ditopang oleh bisnis bahan
bakar minyak (BBM). Pendapatan perseroan pada semester I tahun 2012 mengalami
kenaikan sekitar 18% atau sebesar Rp 10,7 triliun bila dibandingkan pada tahun
lalu di periode yang sama senilai Rp 9,1 triliun.
Menurut Direktur AKR, Suresh Vembu, bisnis BBM AKR terus mengalami
peningkatan seiring adanya dorongan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
“Volume BBM yang kami jual ke industri pertambangan, bunker, industri, sektor komersial, dan ritel terus tumbuh terutama
di daerah timur Indonesia,” ujarnya. (Kontan-14)
Polisi Periksa Sembilan Saksi
Ledakan Pipa Milik Pertamina
Guna mengembangkan penyelidikan dalam kasus meledaknya pipa minyak milik PT
Pertamina (Persero) yang diduga penyebabnya pencurian, maka Kepolisian Resor
Musi Banyuasin telah memeriksa sembilan saksi mata karena mengetahui
detik-detik menjelang meledaknya pipa tersebut.
Kepala Polres Musi Banyuasin, Ajun Komisaris Besar Toto Wibowo, pihaknya
sedang mendalami informasi ihwal dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan darat
dalam peristiwa pencurian minyak mentah yang menjadi penyebab ledakan.
“Penyelidikan masih terus dilakukan dengan mengumpulkan alat-alat bukti
pendukung,” ujarnya. (KT-A9)
Pertamina Bangun Kilang TDAE
50.000 Ton Per Tahun untuk Memproduksi Bahan Baku Ban
Untuk mengembangkan usahanya, PT Pertamina (Persero) akan membangun kilang treated distillate aromatic extract (TDAE)
yang merupakan bahan baku utama industri ban dan karet sintesis dnegan kapasitas
50.000 ton per tahun.
Menurut Direktur Pengolahan Pertamina, Chrisna Damayanto, kilang akan
dibangun di kompleks kilang pengolahan di Cilacap, Jawa Tengah dengan target
beroperasi secara komersial pada akhir 2015.
“Produksinya akan dipasarkan di dalam negeri dan ekspor dengan komposisi
awal 60:40. nantinya, kalau pasar di dalam negeri meningkat, kami akan
prioritaskan ke domestik,” tuturnya.
(ID-9/Kontan-14)
Pertamina Layangkan Surat
Eksekusi Aset TPPI
Pada September lalu, PT Pertamina (Persero) telah melayangkan surat
eksekusi aset milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Namun
hingga saat ini Pertamina masih menunggu penilaian jumlat aset milik TPPI.
Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir,
aset milik TPPI tersebut nantinya akan dilelang. Namun sebelumnya Pertamina
masih harus menunggu hasil appraisal aset
yang telah disetujui oleh Pemerintah.
“Hak Pertamina yaitu tanah dan aset yang ada di atasnya. Ini sudah diajukan
ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya pada 27 September
lalu,” ujarnya.
Ali mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih fokus untuk mengeksekusi
hak-hak perseroan sesuai dengan perjanjian langsung (direct agreement) dengan TPPI. Hak tersebut hanya berupa tanah
berserta aset di atasnya dan tidak menyebutkan kilang. Sehingga kilang TPPI
tidak lantas menjadi milik perseroan, begitu perusahaan tersebut gagal bayar (default). (ID-9)
Puskepi: Usulan Harga LPG Bakal
Ditolak Berbagai Pihak
Rencana PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga jual liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi
tabung ukuran 12 Kilogram (kg) nantinya akan menuai berbagai penolakan dari
berbagai pihak, yaitu pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria,
usulan Pertamina untuk menaikkan harga LPG 12 Kg diduga akan ditolak oleh DPR.
“Walau Pertamina menyampaikan fakta dan alasan bahwa BUMN ini harus
menanggung kerugian sekitar Rp 5 triliun per tahunnya dalam penjualan elpiji
nonsubsidi tabung 12 kg, saya yakin pemerintah dan elite politik di Senayan
(DPR) tidak akan memberi restu agar harga elpiji 12 kg disesuaikan,” ujarnya.
Sofyano menjelaskan, pejabat pemerintah dan elite politik pasti akan
mematahkan segala alasan maupun fakta yang disampaikan Pertamina. Sebab,
penaikan harga elpiji 12 kg merupakan kebijakan tidak populer bagi pemerintah
yang berkuasa dan parpol. (ID-9)
Kegiatan Migas Belum Berdampak
pada Masyarakat Bojonegoro
Ternyata memiliki kekayaan sumber daya alam tidak memberikan dampak yang
positif bagi sekitar wilayah, salah satunya yaitu masyarakat Bojonegoro, Jawa
Timur, hingga saat ini belum merasakan dampak yang positif dari kegiatan
pengolahan sumber daya alam di wilayahnya. Padahal, wilayah tersebut mengandung
minyak dan gas bumi yang cukup melimpah.
Menurut Bupati Bojonegoro, Suyoto, pihaknya belum merasakan apa-apa dari
sumber kekayaan minyak dan gas bumi yang berada di wilayahnya, bahkan dia
khawatir masyarakatnya sekarang ini banyak yang menjadi miskin dan akan
menimbulkan kerawanan sosial.
“Justru kami diberi pekerjaan rumah dengan kian banyaknya masyarakat yang
berstatus OKBCM atau orang kaya baru calon miskin karena berkurangnya lahan
produksi mereka. Dari 15 desa yang melepas tanahnya, ada enam desa yang masyarakatnya
berstatus OKBCM. Dan ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial,” ujarnya.
Suyoto mengungkapkan, persoalan tersebut disebabkan selama ini pemerintah
daerah Bojonegoro tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan plan of development (PoD) seluruh proyek migas yang ada di
wilayahnya, sehingga dampak sosial tidak pernah tersentuh. (ID-9)
ENERGI
Chevron Kembangkan Proyek
Geothermal di Aceh
Untuk mengembangkan proyek geothermalnya, PT Chevron Pacific Indonesia saat
ini sedang mengincar wilayah baru di Seulawahagam, Aceh Besar.
Menurut Manager Policy Government dan Public Affair Chevron Geothermal and
Power Operation, Ida Bagus Wibatsya, saat ini proyek pengembangan panas bumi
tersebut masih dalam proses. Pihaknya sudah mengajukan rencana ini kepada Pemerintah
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
“Proposal final akan kami serahkan pada 10 Desember mendatang,” ujarnya.
Ida menjelaskan, proyek pengembangan panas bumi ini yang sedang ditenderkan
oleh Pemprov Aceh berpotensi memiliki pasokan listrik sebesar 55 MW. (Kontan-13)
Meta Epsi akan Investasi di
Bisnis Pembangkitan
Akhirnya perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi mekanikal dan
elektrikal, PT Meta Epsi pada tahun depan berencana akan masuk ke bisnis
pembangkitan PLTU (pembangkt listrik tenaga uap) maupun PLTG (pembangkit
listrik tenaga gas).
Menurut Direktur Utama Meta Epsi, Inomal Senta Jaya, tahun depan
perusahaanya akan lebih dominan berinvestasi di proyek-proyek Independent Power Producer (IPP).
“Kebijakan pemerintah di sektor panas bumi cukup memberikan peluang bagi
perusahaan-perusahaan nasional seperti kami, untuk masuk ke bisnis energi baru
terbarukan ini,” katanya.
Inomal Senta mengungkapkan, perseroan akan masuk ke wilayah kerja panas
bumi yang sudah tuntas eksplorasinya, dan perseroan juga siap untuk
bersama-sama mengembangkan lapangan panas bumi itu. (BI-7)
