TAMBANG
Newmont PHK-kan 100 Karyawannya
Akhirnya rencana PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) untuk mengurangi
karyawannya terlaksana, saat ini NNT telah mengurangi sebanyak kurang lebih 100
karyawannya.
Menurut Presiden Direktur Newmont, Martiono Hadianto, pengurangan karyawan
ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memastikan
keberlangsungan bisnis perusahaan jangka panjang.
“Ini adalah langkah terakhir yang dengan berat hati kami lakukan karena
sejumlah upaya efisiensi yang sebelumnya kami lakukan belum mencukupi untuk
menjamin keberlangsungan jangka panjang operasi tambang Batu Hijau,” ujarnya
Martiono menjelaskan, pihaknya telah melaporkan ke Kementerian ESDM, dan
perusahaan melakukan pengurangan karyawan berdasarkan UU Ketanagakerjaan serta
peraturan perundangan yang lainnya.
(ID-9)
J Resources Raih Fasilitas
Pinjaman US$ 135 Juta dari Perbankan
Melalui anak usahanya PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) yaitu PT J
Resources Nusantara (JRN) akhirnya mendapatkan fasilitas pinjaman dari
perbankan yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Indonesia Eximbank, yang nilainya
sebesar US$ 135 juta.
Menurut Direktur J Resources, William Surnata, pinjaman tersebut diperoleh
perseroan pada 2 Oktober 2012. Dan rencananya pinjaman itu akan dipergunakan
untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi emas di Indonesia.
“Pinjaman ini akan digunakan untuk melunasi sisa fasilitas kredit yang
lama,” tuturnya. (ID-14)
Renegosiasi Kontrak Vale
Indonesia akan Rampung Tahun ini
PT Vale Indonesia berharap agar pemerintah segera merampungkan proses
renegosiasi kontraknya pada tahun ini.
Menurut Presiden Direktur Vale Indonesia, Nico Kanter, pihaknya meminta
agar renegosiasi berjalan lancar pada tahun ini, karena renegosiasi kontrak
Vale akan mempengaruhi dan menambah
nilai investasi di Indonesia.
“Makanya kami perlu renegosiasi ini cepat rampung,” ujarnya.
Nico mengungkapkan, saat ini sudah ada investor yang tertarik bekerjasama
dengan Vale, untuk itu pihaknya ingin secepatnya menyelesaikan renegosiasi
kontrak. (ID-9)
2013, Batubara Bukit Kendi Siap
Berproduksi
Diharapkan pada tahun 2013 nanti, anak usaha dari PT Bukit Asam Tbk
(Persero) yaitu PT Batubara Bukit Kendi (BBK) bisa mulai berproduksi barubara.
Karena Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan izin pakai kawasan hutan.
Menurut Direktur Utama PTBA, Milawarma, saat ini proses yang sudah
diselesaikan perseroan adalah izin prinsip untuk usaha tersebut.
“Sebetulnya pada awal tahun ini kami sudah memenuhi semua persyaratan untuk
pengajuan izin pinjam pakai kawasan hutan [IPPKH] seperti syarat adminsitrasi
dan peta kerja,” ujarnya.
Milawarna menjelaskan, BBK berpotensi akan menghasilkan batubara sebanyak 1
juta ton per tahun. (BI-9)
Kementerian Kehutanan akan
Menindak Perusahaan Tambang yang Tidak Peduli Lingkungan
Perusahaan Tambang harus siap menerima sanksi bila tidak mereklamasi bekas
tambangnya. Karena rencananya Kementerian Kehutanan akan memberikan sanksi
tegas, itu disebabkan banyak perusahaan tambang yang tidak peduli terhadap
lingkungan di bekas daerah operasionalnya, sehingga itu hanya akan membebani
keuangan negara.
Menurut Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, hampir semua sumber daya mineral
berada dalam kawasan hutan. Siapapun bisa mengeruknya, asal bisa bertanggung jawab
dengan menyediakan lahan pengganti dan kemudian melakukan reklamasi pasca
operasi pertambangan sudah selesai.
“Bagi perusahaan tambang yang tidak mereklamasi atau merehabilitasi bekas
tambangnya, kami siap menindaknya,” ujarnya.
(ID-7)
Bukit
Asam Siap Investasi US$ 580 Juta
Direncanakan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) telah menyiapkan
dana investasi sebesar US$ 580 juta untuk pembangunan infrastruktur perseroan.
Menurut Direktur Utama Bukit Asam Milawarma, pihaknya telah menganggarkan sebesar
US$ 150 juta untuk membangun tiga proyek infrastuktur yaitu kereta api,
pelabuhan, dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Dananya berasal dari kas internal,” ujarnya.
Milawarma mengungkapkan, perseroan akan meningkatkan investasinya pada
tahun 2013 menjadi sebesar US$ 180 juta. Pada tahun 2014, investasi akan
ditingkatkan lagi menjadi US$ 200 juta. Sisanya pada 2015 dan 2016. Dengan
demikian, proyek kereta api, pelabuhan, dan PLTU ditargetkan beroperasi pada
2014, 2016 dan 2017.
(ID-14)
Permintaan Turun, Batubara
Merana
Batubara terus meredup. Pemicu utamanya adalah perlambatan pertumbuhan
ekonomi di sejumlah negara pengimpor batubara.
Harga kontrak pengiriman batubara untuk Oktober 2012 di bursa ICE Futures,
Selasa (2/10), tidak bergerak dari US$ 86,15 per ton. Itu merupakan harga
batubara terendah sejak 4 September 2009.
Permintaan batubara dari negara-negara pengguna, seperti China, Jepang dan
India melandai. Akibatnya, persediaan batubara dunia pun meningkat. Untuk
meredam harga terjun lebih dalam, sejumlah perusahaan tambang menghentikan
sementara kegiatan produksinya.
(Kontan-7)
Perkuat Kinerja, ABM Investama
Serap Capex US$ 161,95 Juta
PT ABM Investama Tbk (ABMM) akan menggenjot belanja modal (capital expenditure/capex) yang nilainya sebesar US$ 161,95 juta hingga bulan Juni
2012. Realisasi capex tersebut
meningkat 55% bila dibandingakn periode sama tahun lalu yang sebesar US$ 112,52
juta.
Menurut Direktur Utama ABM Investama, Andi Djajanegara, perseroan akan
menggunakan sebagian besar dana capex untuk
investasi jangka panjang yang dapat memperkuat bisnis perseoran dalam lima
tahun ke depan.
“Kami mengantisipasi peningkatan permintaan global untuk energi dalam
beberapa tahun ke depan. ABM telah dipersiapkan untuk memanfaatkan peluang besar
tersebut,” ujarnya.
Andi menjelaskan, di Aceh, perseroan menggelontorkan dana US$ 90,81 juta
atau naik 200% bila dibandingkan tahun lalu yang sebesar US$ 45,23 juta.
Rencananya dana tersebut akan dipakai untuk membangun infrastruktur
tambang. (ID-14)
APBI: Puluhan Perusahaan
Batubara Tak Beroperasi
Dengan melimpahnya pasokan batubara di pasar global, itu membuat harga
komoditas batubara belum mamou beranjak naik hingga sekarang ini. Maka dari itu
banyak perusahaan tambang batubara berskala kecil menghentikan operasinya.
Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI),
Supriatna Suhala, rendahnya harga
batubara selama pertengahan tahun ini, telah memberi dampak berhentinya operasi
beberapa perusahaan tambang batubara berskala kecil.
“Sejauh ini, jumlah perusahaan yang tutup mencapai sekitar 10% dari 400
badan usaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP),” katanya. (Kontan-14)
MIGAS
Menteri ESDM: Harga BBM Harus
Naik
Untuk menekan membengkaknya anggaran APBN yang berasal dari subsidi bahan
bakar minyak (BBM), maka dari itu harga BBM diusulkan harus naik.
Menurut Menteri ESDM, Jero Wacik, pihaknya berharap agar harga BBM naik.
Karena subsidi BBM telah membebani APBN serta menghambat pembangunan
infrastruktur, dan menghambat pengembangan energi terbarukan.
“Untuk menekan anggaran subsidi, langkah yang harus ditempuh adalah
menaikkan harga BBM bersubsidi. Harga BBM yang murah itu juga memicu
penyelundupan,” katanya.
Saat ini Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini telah menyiapkan rencana dan
kajian penaikan harga BBM bersubsidi.
(ID-1)
Pertamina Usulkan Kenaikan
Alpha
Demi membenahi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar
tepat sasaran yang mencapai Rp 800 miliar, untuk itu PT Pertamina (Persero) mengusulkan
tambahan biaya distribusi dan margin atau alpha
BBM bersubsidi tahun 2013 yang besarnya sekitar Rp 20 per liter.
Menurut Senior Vice President Pemasaran dan Distribusi BBM PT Pertamina,
Suhartoko, PT Pertamina saat ini menguji coba sistem point of sales. Sistem tersebut akan mencatat semua transaksi
penjualan BBM yang dibuat di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU),
identitas kendaraan yang mengisi BBM, volume pembelian BBM setiap konsumen,
waktu pembelian, lokasi SPBU, dan kewajiban pembelian.
“Uji coba ini dilakukan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena
penyalahgunaan BBM bersubsidi kebanyakan untuk industri dan pertambangan. Jadi,
mobil mengisi BBM berulang kali,” ujarnya.
Suhartoko mengungkapkan, dengan menggunakan sisten ini, konsumsi BBM bisa
dibatasi volumenya atau rupiahnya. Sistem ini juga untuk memastikan minyak yang
dikirim oleh PT Pertamina diterima di SPBU.
(Kompas-19)
Pemerintah akan Tambah Kuota
BBM di Kalimantan
Saat ini kuota bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan akan habis dalam
waktu 78 hari sejak Septmber lalu, maka dari itu pemerintah akan segera
menambah kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan BBM di wilayah tersebut.
Menurut Asisten Manajer Hubungan Eksternal PT Pertamina Unit Pemasaran
Wilayah VI, Bambang Irianto, pihaknya sedang melakukan upaya penambahan kuota
BBM, tinggal menunggu SK-nya saja.
“Tinggal menunggu SK tentang penambahannya saja, agar kebutuhan BBM untuk
Kalimantan bisa mencukupi,” tuturnya.
(ID-9)
Terkait Kebakaran Pipa,
Pertamina EP Rugi Sekitar Rp 7,2 Miliar
Tempat penampungan minyak mentah milik yang diduga milik para penjarah
minyak di dekat lokasi jalur pipa minyak Tempino-Plaju milik PT Pertamina Gas
di Bayung Lencir, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada rabu (3/10) pukul
06.10, kemarin terbakar. Akibatnya PT Pertamina EP sebagai pemilik minyak
mentah harus menghentikan aliran minyak melalui pipa tersebut.
Menurut Manager Humas Pertamina EP, Agus Amperianto, sejauh ini pihaknya
belum dapat memastikan kerugian yang dialami perusahaan akibat kebakaran
tersebut.
“Kami baru bisa menghitung kerugian karena kegagalan pengiriman pasokan
minyak dari Tempino ke Plaju yang mencapai 11.000 barel per hari (bph),”
katanya.
Agus menjelaskan, lantaram aliran pasokan akan berhenti selama 16 jam,
kerugian yang bakal diderita anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut
mencapai Rp 7,2 miliar. Nilai estimasi kerugian itu diluar biaya perbaikan
infrastruktur yang rusak akibat kejadian tersebut. (Kontan-14)
IPA: Revisi UU Migas harus
Jamin Kepastian Hukum
Rencana untuk merevisi UU Migas No.22/2001 yang akan dilakukan oleh DPR
saat ini, diharapkan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) mampu
memberikan dan memberikan jaminan hukum terhadap para investor di Indonesia.
Menurut Wakil Presiden IPA, Sammy Hamzah, mendorong investasi dan kepastian
hukum merupakan syarat utama amandemen UU migas itu.
“Itu tentunya harapan dari revisi UU Migas. Jangan sampai revisi itu
membuat investasi sektor migas makin merosot,” katanya.
Sammy mengungkapkan, problem utama dalam investasi di Indonesia yaitu
mengenai kepastian hukum. Pada revisi UU Migas nanti, dirinya tidak terlalu
optimis kalau nanti hasil revisi UU Migas bisa memperbaiki iklim investasi
migas yang sedang lesu ini. (ID-9/BI-9)
Produksi Gas di Jatim Pasang
Surut
Kinerja beberapa sumur di provinsi Jawa Timur saat ini sedang terkendala
faktor, sehingga produksi gasnya sedang mengalami pasang surut atau tidak
stabil.
Menurut Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) Jawa,
Bali, dan Nusa Tenggara, Agus Kurnia, sejumlah blok minyak dan gas yang
mengalami kenaikan produksi gas terlihat blok migas Kangean Energy Indonesia
(Kangean Onshore-Offshore) yang berada di Madura.
“Kendala yang memungkinkan di antaranya faktor alam, sedang dilaksanakannya
pemeliharaan sumur, kepala sumur, reservoir gas dan penerapan teknologi injeksi
tertentu,” ujarnya.
Agus mengungkapkan, pada September 2012 ini, produksi gas di Kangean
sebesar 313 mmscfd dan produksi gas di blok Santos Sampang sebesar 80 mmscfd.
(ID-9)
ENERGI
Kinerja ABM Investama Tertopang
Bisnis Listrik
Rencananya PT ABM Investama Tbk akan menurunkan produksi batubaranya, itu
karenakan terjadi penurun harga batubara berkalori rendah. Akan tetapi, kinerja
keuangan perusahaan tidak akan terganggu, ABM Investama juga menggarap bisnis
energi listrik
Menurut Corporate Secretary ABM Investama, Ade Renaldi Satari, pihaknya
selain menggarap bisnis batubara juga sedang melakukan bisnis di sektor energi
listrik.
“Bisnis energi listrik diharapkan bisa menopang kinerja perusahaan yang
sedang menurun akibat adanya penurunan harga batubara berkalori rendah,”
katanya. (ID-14)