Info Kilas ESDM, 21 April 2012


TAMBANG

Menteri Perindustrian Nilai Jelang Pelarangan Ekspor Bahan Mentah 2014
Ada Gejala Eksploitasi Mineral Berlebihan

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat menilai ada gejala
eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya mineral menjelang
pelarangan ekspor bahan mentah pada 2014. “Ada gejala habis-habisan
ekspor bahan baku,” katanya. Ia berharap gejala eksploitasi ini tidak
sampai merupakan bentuk antisipasi pelarangan ekspor bahan baku.

Kementerian ESDM sudah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan bahan
tambang mentah ke luar negeri. Untuk mencegah ekspor besar-besaran
bahan tambang mentah, pemerintah akan segera menerapkan bea keluar
untuk tambang. Ini dilakukan agar pengusaha tidak mudah melakukan
eksploitasi. “Ide ini sudah disambut banyak pihak,” ujarnya. (KT-B4)


PT Timah Targetkan Produksi Capai 45.000 Ton

PT Timah (Persero) menargetkan produksi timah tahun ini mencapai
45.000 ton. Hal itu berarti ada kenaikan sekitar 20 persen
dibandingkan dengan realisasi produksi komoditas tambang itu pada
tahun sebelumnya.

“Kami menargetkan produksi timah tahun ini berkisar 43.000-45.000
ton,” kata Abrun Abubakar, Direktur merangkap Sekretaris Perusahaan PT
Timah. Hal ini akan dilakukan seiring dengan membaiknya harga timah di
pasar internasional. (Kompas-19)


Modern Internasional akan bangun 3 Smelter  di Sulsel dan Jatim

PT Bumi Modern Sejahtera, anak usaha Modern Internasional, memang lagi
giat membangun smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian untuk
nikel. Bumi Modern berencana membangun tiga pabrik dengan kapasitas
masing-masing 110.000 ton nikel per tahun.

Presiden Direktur Modern Internasional, Sungkono Honoris mengatakan,
ketiga unit smelter tersebut, dua di antaranya sudah pasti akan
dibangun di Palopo, Sulawesi Selatan dan di Jawa Timur. Satu pabrik
lagi belum ditetapkan lokasinya, tetapi kemungkinan besar berada di
Jawa karena pasokan listrik di Jawa yang lebih memadai. “Total
investasinya US$ 360 juta,” ujarnya. (Kontan-14)


MIGAS

Pembatasan tak Dilakukan, Subsidi Energi Bakal tembus Rp 340 T

Anggaran subsidi energi bisa membengkak dikisaran Rp 340 triliun bila
pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak
dilaksanakan.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian menjelaskan,
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012
total alokasi subsidi energi sebesar Rp 225 triliun, terdiri dari
subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 65
triliun, dan cadangan risiko energi sebesar Rp 23 triliun. Anggaran
subsidi ini ditetapkan dengan asumsi aka nada kenaikan harga BBM
sebesar Rp 1.500 per liter.  (Kontan-2)


Instansi Pemerintah Ditargetkan Hemat BBM 20%

Semua instansi pemerintah harus bisa berkontribusi menurunkan volume
penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi minimal 20 persen. Target
penghematan itu bagian dari program pengendalian BBM bersubsidi yang
akan ditetapkan pemerintah pada 24 April 2012.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, salah satu cara
penghematan BBM bersubsidi yang bisa dilakukan instansi pemerintah
adalah berangkat ke kantor bersama-sama. Ini sudah dilakukan
Pemerintah Provinsi Bali. Kendaraan dinas tidak bergerak
sendiri-sendiri sehingga dapat menekan konsumsi BBM. (Kompas-17)


Pertamina akan Terbitkan Global Bond Hingga US$ 2 M

PT Pertamina (Persero) berencana menggenjot penerbitan surat utang
berdenominasi dolar AS hingga di atas US$ 2 miliar pada tahun ini dari
rencana awal US$ 1,5 miliar.

Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Pandu Djajanto
mengatakan rencana tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian BUMN.
Dia mengatakan seluruh dana obligasi global itu akan digunakan untuk
investasi bisnis hulu dna hilir perseroan. (BI-5/ID-3)


Energi Mega Persada Dapat Restu Garap Blok Tonga  di Sumut

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) akhirnya mendapat persetujuan dari
pemerintah tanggal 10 April 2012 untuk mengembangkan Blok Tonga PSC.
Perseroan mendapatkan hak partisipasi 53,44% untuk pengembangan blok
tersebut.

Manajemen ENRG menyebutkan, Blok Tonga PSC terletak di Suamtera Utara
dan saat ini dioperasikan oleh anak usaha ENRG, PT Mosesa Petroleum.
Tonga PSC diharapkan dapat memulai produksi minyak pada semester
pertama 2012, dengan rata-rata produksi 1.200 barel per hari di tahun
ini.

Lapangan Tonga mempunyai cadangan tersertifikasi sebesar 7 juta barel
dan jumlah Prospek sumber Daya (P50 atau Best Estimate) dari lapangan
lain sebesar 31,2 juta barel. (Kontan-5/ID-13)


ENERGI

Pembangkit Listrik di Jawa Bebas BBM 2012

Semua pembangkit listrik di Jawa ditargetkan tidak lagi dioperasikan
dengan memakai bahan bakar minyak mulai pertengahan tahun 2012. hal
ini akan dicapai melalui pengoperasian terminal terapung penerima gas
teluk Jakarta, akhir Mei nanti.

“Tahun ini, kami berusaha agar pembangkit di Jawa tidak lagi memakai
BBM (bahan bakar minyak) mulai pertengahan tahun ini,” kata Direktur
Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM. (Kompas-17)


PLN Impor Listrik 50 MW dari Malaysia

PT PLN berencana mengimpor listrik dari Sarawak, Malaysia. Hal itu
dilakukan untuk memperkuat sistem kelistrikan di dalam negeri dan
mengurangi beban pemakaian bahan bakar minyak untuk pembangkit
listrik.

Menurut Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji, PT PLN akan mengimpor
listrik dari Malaysia dengan kapasitas daya 50 megawatt tahun 2014.
impor listrik itu diluar beban puncak untuk Kalimantan yang sebesar
230 megawatt. Negosiasi impor listrik itu ditargetkan tuntas tahun ini
karena butuh waktu dua tahun untuk membangun transmisinya.
(Kompas-18/Kontan-14)


Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin 50 MW akan Dibangun di Bantul Yogyakarta

Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berkapasitas 50 megawatt akan
dibangun di Pantai Samas, Dusun Patehan, Kecamatan Sanden, Kabupaten
Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek senilai 150 juta dollar AS
itu meliputi pembangunan 33 turbin angin dan direncanakan selsai dalam
waktu 15 bulan.

Terkait hal itu, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi pada Kementerian ESDM serta UPC Asia Wind Limited
menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengembangkan  PLTB di
Indonesia. Penandatangan disaksikan Direktur Jenderal Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi Kardaya Warnika. (Kompas-18/ID-7)


PLN Jual Listrik dengan Harga Premium. Konsumen adalah smelter

Kewajiban pengolahan dan pemurnian komoditas tambang mineral di dalam
negeri mendatangkan peluang bisnis bagi PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN). Kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batubara ini mendongkrak permintaan listrik
premium ke perusahaan setrum Negara itu.

Maret lalu, misalnya, PLN telah meneken nota kesepahaman jual listrik
premium sebesar 70 MW untuk pabrik pengolahan nikel milik PT Bosowa
Metal Industri di Kabupaten Jeneponton, Sulawesi Selatan. Kemarin,
gilirian PT Bumi Modern Sejahtera yang mendapat pasokan listrik
sebesar 300 MW dari PLN.  (Kontan-14)


PLN Ekspor Listrik 600 MW ke Malaysia 2017

PT PLN (Persero) akan mengekspor listrik sebesar 600 MW dari Sumatera
ke Semenanjung Malaysia pada 2017.

Ekspor listrik ini dimungkinkan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah
Nomor 42 tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara.

“Ini salah satu prospek kita, yaitu daripada jual gas dan batubara,
kita jual listrik saja. Sehingga, gas dan batubara bisa kita pakai
sendiri,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman.
(ID-7)


LINGKUNGAN

Sejumlah LSM Ajukan Draf Pengelolaan Merkuri  ke KLH

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengajukan draf pengelolaan
merkuri dari sisi lingkungan, khususnya pada pertambangan kecil,
termasuk pertambangan rakyat, serta sisi kesehatan. Merkuri banyak
digunakan sebagai pemisah logam mulai dan dalam berbagai alat
kesehatan.

Draf garapan Balifokus, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan
Indonesia (ICEL), dan sejumlah LSM lain. Disampaikan kepada Deputi
Bahan Beracun Berbahaya (B3), Limbah B3 dan Sampah Kementerian
Lingkungan Hidup. Draf itu diharapkan menjadi bagi masukan Indonesia
pada konvensi pembatasan penggunaan merkurium thaun 2013. (Kompas-13)

Info Kilas ESDM,  19 April 2012


TAMBANG

Tata Niaga Ekspor Mineral Tuntas Bulan Ini

Tata niaga ekspor bijih mineral ditargetkan terbit akhir bulan ini
guna mendukung peraturan Menteri ESDM No.7/2012 tentang Peningkatan
Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
Mineral.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh
mengatakan pihaknya tengah merumuskan peraturan ekspor itu.

“Kami sedang rumuskan peratutan ekspornya. Mudah-mudahan bisa terbit
akhir bulan ini,” katanya. (BI-i6)


Dirjen Perdagangan usul Bea Keluar Gunakan Sistem Progresif

Bea keluar yang akan diterapkan untuk komoditas tambang sebaiknya
menggunakan sistem progresif. Sistem tersebut lebih dinamis dan adil
karena mengikuti harga jual di pasar. Sistem progresif juga sudah
teruji dalam komoditas kelapa sawit dan kakao.

“Penerapan bea keluar mendesak untuk dilakukan. Pertimbangangannya,
untuk mencegah eksploitasi berlebihan sebelum diberlakukan pelarangan
ekspor tambang mentah. Pertimbangan lainnya adalah untuk mendorong
hilirisasi industri pertambangan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh.  (Kompas-18)


Pemilik KK Bebas Bea Keluar

Dua raksasa penambang mineral di Indonesia, PT Freeport Indonesia dan
PT Newmont Nusa Tenggara masih terbebas dari kewajiban membayar bea
keluar ekspor mineral yang bakal berlaku pada Mei 2012. alasannya,
perjanjian kontrak karya (KK) yang mengikat pemerintah itu bersifat
nail down alias tidak terikat pada peraturan baru yang muncul di
kemudian hari setelah kontrak diteken. Alhasil, bea keluar hanya
menjaring eksportir mineral kelas kecil dan pemegang izin usaha
pertambangan (IUP).

Namun demikian, agar ketentuan bea keluar ini bisa berlaku untuk
perusahaan pemegang KK, pemerintah harus lebih dahulu negosiasi untuk
merevisi isi kontrak. “Makanya, sasaran kami adalah renegosiasi KK
agar tidak nail down, harusnya priveling law atau mengikuti peraturan
sekarang,” ujar Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM. (Kontan-14)


Antam Ajukan Tax Holiday untuk Proyek Feronikel dan Smelter Grade Alumina

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah mengajukan fasilitas penangguhan
pajak (tax holiday) untuk dua proyek hilirisasinya senilai US$ 2
miliar atau sekitar Rp 18,35 triliun.

Direktur Utama PT Antam Alwin Syah Lubis menuturkan, pihaknya saat ini
sudah mengajukan dua proyeknya untuk mendapatkan tax holiday kepada
BKPM dan Kementerian Perindustrian. (ID-20)


Antam Berharap Setor Dividen 30%

PT Aneka Tambang Tbk berharap rasio dividen atau divinded payout ratio
tahun ini bisa di kisaran bawah 30%, turun dari rasio 2011 sebesar 40%
senilai Rp 673,4 miliar.

Direktur Utama Antam Alwinsyah Lubis mengatakan tahun ini dan tahun
depan perseroan berencana ekspansi dengan kebutuhan dana investasi
besar, sehingga rasio dividen diharapkan berada pada kisaran wajar.

“Saya rasa itu [30%] angka yang cukup bagus,” ujarnya. (BI-m3)


Antisipasi Harga, PT Timah Perkuat Produksi Offshore

PT Timah Tbk akan memfokuskan bisnis penambangan mineral timah dengan
menguatkan produksi di laut (offshore) melalui pengembangan produk ke
arah hilir guna mengantisipasi fluktuasi harga logam timah dunia.

Sekretaris Perusahaan Timah Abrun Abubakar mengatakan selain untuk
mengantisipasi naik turunny harga timah dunia, strategi bisnis
tersebut juga seiring dengan pemberlakukan secara penuh Undang-Undang
No.4/2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.  (BI-m2)


Sejumlah Analis Turunkan Ekspektasi Kinerja Inco Tahun Ini

Penurunan harga di pasar dunia menyandung PT Vale Indonesia Tbk
(INCO). Pendapatan INCO pada 2011 turun 2,64% menjadi US$ 1,24 miliar
year on year (yoy). Laba bersih pun tergerus 23,68% jadi US$ 333,76
juta.

Selain karena penurunan harga nikel, kinerja INCO tergerus penghentian
salah satu tungku pembakaran (furnace) 1. Yuando T. Yudoprawiro,
Analis Samuel Sekuritas dalam risetnya, menyatakan, penurunan kinerja
INCO diperparah dengan kecelakaan pada furnace 2.

Selain berdampak pada kinerja tahun lalu, hal itu pun membuat produksi
nikel INCO turun 25% pada kuartal I-2012. Meskipun, pada awal tahun
2012, salah satu furnace telah beroperasi kembali. (Kontan-5)


Kementerian Perumahan Gandeng Freeport, Newmont dan PTBA untuk
Perbaiki 12 Ribu Rumah di Wilayah Operasi Mereka

Pemerintah menggandeng tiga perusahaan tambang, yaitu PT Freeport
Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT Bukit Asam, untuk
memperbaiki rumah tidak layak huni. “Kerja sama ini bisa memperbaiki
12 ribu rumah. Kami menargetkan tahun ini bisa memperbaiki 250 ribu
rumah tidak layak huni,” kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Dana yang dikucurkan tiap perusahaan bervariasi. PT Newmont akan
memperbaiki 3.884 rumah di Kabupaten Sumbawa Barat dengan biaya Rp
24,72 miliar. PT Bukit Asam akan mengucurkan Rp 2 miliar untk
memperbaiki 317 rumah tidak layak huni di Kabupaten Muara Enim dan
Kabupaten Langkat. Adapun PT Freeport akan membedah 5.000 unit rumah
yang tersebar di sejumlah kabupaten di Papua. (KT-B5/Kontan-2)


MIGAS

8 Kontrak Blok CBM Diteken dengan Investasi US$ 39,4 Juta

Pemerintah menandatangani delapan perjanjian kerja sama pengembangan
blok gas metana batu bara (coal bed methane/CBM) dengan nilai
investasi US$ 39,4 juta. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian
ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan nilai investasi tersebut untuk
masa eksplorasi selama tiga tahun. Selain komitmen investasi,
pemerintah mendapatkan bonus tanda tangan kontrak senilai US$ 8 juta.

Menurut Evita, gas metana batubara termasuk energi baru. Oleh sebab
itu pemerintah masih melakukan uji coba memproduksi gas metana batu
bara menjadi energi. Pemerintah tetap mematok target produksi 500 juta
standar kaki kubik per hari pada 2015. produksi dari gas metana ini,
meski kecil, mampu menyumbang energi yang signifikan untuk menyatakan
pembangkit listrik. “Sebanyak 0,3 MMSCFD (gas metana) bisa
menghasilkan listrik sebanyak 1 megawatt,” katanya.
(KT-B5/ID-9/Kontan-14)


Investor Minta Insentif untuk Pengembangan CBM

Investor meminta insnetif kepada pemerintah untuk mendukung
pengembangan gas metana batu bara berupa masa kontrak kerja sama yang
lebih panjang dibandingkan dengan pengembangan gas konvensional yang
mencapai 30 tahun.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo mengatakan investasi
meminta agar masa kontrak CBM berbeda dengan migas konvensional karena
waktu produksi puncak gas metana batu bara (CBM) lebih lambat
dibandingkan dengan migas konvensional. (BI-7)


Dahlan Rombak Direksi Pertamina.  Dirut Tetap,  Empat Direktur Diganti
Plus Ditambah Direktur Gas

Menteri BUMN Dahlan Iskan merombak jajaran direksi PT Pertamina
(Persero) secara diam-diam. Empat posisi direktur diganti dengan orang
baru dan ada tambahan satu direktur baru, yakni direktur gas.

Dahlan mengatakan perombakan direksi ini dilakukan untuk membentuk
dream team. Sementara itu, tambahan direktur baru yakni direktur gas
dibentuk karena selama ini BUMN migas itu belum punya direktur yang
khusus menangani gas. (BI-7/Kontan-14/KOmpas-18)


Tanpa Pembatasan BBM Subsidi, Negara Bisa Tekor Rp 20 Triliun

Pemerintah tetap akan menjalankan pembatasan konsumsi bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Mei 2012 nanti. Rencana ini bertujuan
menekan pembengkakan defisit anggaran.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tanpa adanya
pengendalian subsidi BBM, ruang defisit bujet tahun ini bisa melebar
menjadi 2,6% sampai 2,8% dari produk domestik bruto (PDB). Nah,
pemabtasan akan mengerem konsumsi BBM bersubsidi sehingga tidak
melampaui total kuota yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter.

Menurut Hatta, tanpa pembatasan, pemakaian BBM  bersubsidi bisa
mencapai 44 juta kiloliter tahun ini. Itu berarti, pemerintah mesti
“nombok” sebanyak Rp 20 triliun untuk subsidi BBM. “Jadi, intinya
adalah pemerintah ingin kuota itu tetap. Kalau tidak, akan terjadi
over 7% hingga 10%,” ujarnya. (Kontan-2/Kompas-17)


ENERGI

PLN Batam & PT UBE Bangun Pipa Gas untuk Salurkan Gas dari Natuna
Barat ke Batam

PT PLN Batam (Bright PLN Batam) dan PT Universal Batam Energy (PT UBE)
meneken kerja sama pembentukan konsorsium untuk membangun pipa
penyaruran gas dengan nilai investasi US$ 40-45 juta.

Perjanjian kerja sama konsorsium tersebut diteken oleh Direktur Utama
PT PLN Batam Dadan Koernadipoera dan Direktur PT UBE Arie Wibisono dan
disaksikan oleh Direktur Operasi PLN Indonesia Barat Mohammad Harry
Jaya Pahlawan. (ID-9/BI-7/Kontan-14)


Pendanaan PLTU Bangko US$ 1,2 M Difinalisasi

Konsorsium PT tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) dan China Huadian
Corporation (CHD) tengah memfinalisasi proses pembiayaan (financial
close) senilai US$ 1,19 miliar dari perbankan Tiongkok untuk proyek
PLTU Mulut Tambang Bangko Tengah berkapasitas 2x620 megawatt (MW).

Pembiayaan dari perbankan tersebut emncapai 75% dari total kebutuhan
dana untuk pembangunan PLTU yang mencapai US$ 1,59 miliar. (ID-9)


HUTAN

Kemenhut Istimewakan Izin CBM. Perizinan Paling Lama 3 Bulan

Kementerian Kehutanan akan memberikan perlakukan istimewa untuk proses
pengurasanizin pinjam pakai kawasan hutan bagi eksplorasi gas metana
batu bara atau Coal Bed Methane.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi daryanto menjelaskan, izin pinjam
pakai gas metana batu bara diperbolehkan tumpang tindih di kawasan
konsesi pengelolaan hutan. “Aktivitas pengeboran gas metana batu bara
nakal dipermudah izinnya melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18
Tahun 2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan,” jelas dia.
(ID-9)


Belum Ada Jaminan Pengamanan Hutan, Perdagangan Karbon di Jambi dan
Palembang Terancam Batal

Proses pelaksanaan perdagangan karbon di Jambi dan Palembang terancam
jalan di tempat. Penyebabnya, belum adanya jaminan akan pengamanan
hutan, minimnya kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat, serta belum
lengkapnya peraturan pemerintah pusat mengenai sistem perdagangan
karbon.

Dikhawatirkan maslah ini akan membuat pendonor mundur, pada saat
mereka mulai berminat.

Di Jambi, kerja sama persiapan pun telah molor sampai dua tahun.
“Seluruh kerja sama persiapan, mestinya sudah jalan dua tahun lalu,”
ujar Rakhmat Hidayat, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI)
Warsi. (Kompas-24)

Info Kilas ESDM, 18 April 2012


TAMBANG

Kuartal I, 75% Produksi Batubara Diekspor

Keinginan pemerintah untuk mengerem ekspor batubara sepertinya makin
bulat. Sebab, data Kementerian ESDM menunjukkan, pada kuartal pertama
tahun ini sebanyak 75% produksi batubara Indonesia dikirim ke luar
negeri.

Edi Prasodjo, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian
ESDM, mengatakan, walau target produksi batubara kuartal I tercapai
sebanyak 90 juta ton. Namun, “Sebanyak 75% atau 67,5 juta ton telah
diekspor,” katanya. (Kontan-14)


Pemerintah akan Atur Eskploitasi Batubara

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Edi
Prasodjo, mengatakan, pemerintah akan mengatur eksploitasi batu bara.
Cadangan batu bara Indonesia hanya sebesar 3 persen dari total
cadangan dunia.

“Harus ada kerja sama antara instansi pemerintah pusat, daerah, dan
perusahaan. Kita harus sadar kalau cadangan terbatas,” katanya.
(KT-B4)


Aturan Bea Keluar Mineral Tuntas Sebelum 6 Mei 2012 Besarannya Masih Dikaji

Pemerintah menargetkan, peraturan mengenai bea keluar komoditas
pertambangan dalam bentuk bahan mentah dapat diterbitkan pada semester
pertama tahun ini. aturan itu bertujuan untuk mengendalikan ekspor
komoditas tambang dan meningkatkan penerimaan negara di sektor
pertambangan.

Terkait dengan hal itu, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, pihaknya berkoordinasi dengan semua
pemangku kepentingan, termasuk Komisis VII DPR serta Kamar Dagang dan
Industri Indonesia. Dalam pembahasan aturan tersebut belum ada
keputusan soal besarab persentase untuk bea keluar itu.
(Kompas-18/Kontan-2/BI-3/ID-9)


Pansus Pertambangan DPD: Pengelolaan Pertambangan Harus Sesuai Pasal
33 UUD 1945

Pengelolaan pertambangan harus sesuai Pasal 33 UUD 1945 karena hanya
dengan semangat seperti itu sumber alam yang melimpah akan bisa
dikelola sebesar-besarnya untuk menyejahterahkan rakyat.

Demikian penjelasan Pansus Pertambangan DPD RI. Pernyataan itu
disampaikan Ketua Pansus Abdul Azis (Sumsel) didampingi Tellie Gozelie
(Babel) dan Karolina Nubatonis (NTT), dan Nurmawati Dewi bantilan
(Sulteng). (ID-9)


Killara Beli 5 Tambang Emas dan Batubara

Killara Resources saat ini sedang merencanakan untuk mendapatkan lagi
setidaknya lima IUP untuk pertambangan emas dan batubara. Ridwan
bercerita, kelima tambang yang akan diambilalih tersebut merupakan
hasil seleksi atas 200 IUP. “Ada 10 IUP terbaik dan kami akan
mengakuisisi lima di antara jumlah itu,” terang Ridwan.

Dari kelima izin yang akan diambil alih, dua izin merupakan tambang
emas dan sisanya tambang batubara. Lokasi tambang emas tersebut
terletak di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dan di Pulau Wetar, Sulawesi
Selatan. Sementara tambang batubara berada di sekitar Kalimantan dan
Papua. “Yang akan segera rampung untuk konsesi batubara di Kalimantan
dan Papua,’ tambah dia. (Kontan-14)


Analis Prediksi Indo Tambangraya Megah tak akan Kesulitan Capai target
Produksi 27 juta ton Batubara Tahun ini

Permintaan batubara yang tetap tinggi membuat para emiten yang
menggeluti sektor ini terus berusaha menggenjot produksinya. Tak
terkecuali bagi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).

Tahun ini ITMG mengargetkan peningkatan produksi batubara sebanyak 27
juta ton. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun lalu, ITMG memproduksi
batubara sebanyak 25 juta ton.

Edwin Sebayang, Kepala Riset MNC Securities, memprediksi ITMG tidak
akan kesulitan mencapai target tersebut. Curah hujan tahun ini lebih
mendukung dari tahun sebelumnya. “ITMG punya pelanggan yang loyal,”
kata Edwin. (Kontan-5)


ABM Investama Raih Kontrak Batubara 935 Ribu MT dengan AVRA Commodities Ltd

PT ABM Investama Tbk (ABMM) telah meneken kontrak penjualan batubara
dengan AVRA Commodities Ltd. Dalam perjanjian ini, ABMM akan menjual
batubara kepada perusahaan yang bermarkas di Singapura ini sebanyak
935.000 metrik ton (MT).

Andi Djajanegara, Presiden Direktur ABMM mengatakan, transaksi
tersebut dilakukan anak usaha ABMM yang bergerak di sektor
pertambangan, yaitu Reswara Minergi Hartama. Reswara akan menjual
batubara berkalori 5.500 kilokalori (kl). (Kontan-4/ID-15)



MIGAS

Soal Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi, Pemerintah Masih Kaji Besaran
Kapasitas Mesin Mobil yang Dilarang Gunakan Premium

Menteri ESDM, Jero Wacik, menjelaskan, saat ini sedang dibahas
mengenai besaran kapasitas mesin mobil yang dilarang menggunakan
premium bersubsidi, misalnya 1.500 cc atau 2.000 cc, dan bagaimana
pengawasannya di lapangan. Dengan penundaan rencana kenaikan harga BBM
bersubsidi, pemerintah akan menerapkan aturan pembatasan BBM
bersubsidi. “Kami harus mengatur agar kuota BBM bersubsidi 40 juta
kiloliter bisa dijaga,” katanya.

Aturan pembatasan BBM bersubsidi itu, lanjut Jero Wacik, tidak perlu
melalui pembahasan dengan DPR. Jadi, nantinya keputusan Menteri ESDM
diperkuat dengan keputusan Presiden RI agar lebih keras. Dalam aturan
itu, pemerintah akan mengatur agar masyarakat pengguna mobil pelat
hitam berpindah ke pertamax. “Kami perkirakan, konsumsi BBM bersubsidi
bisa 47 juta kiloliter,” ujarnya.  (Kompas-17/ID-1)


Pembatasan Bisa Kurangi Konsumsi 7 juta kilo liter

Berdasarkan hitungan pemerintah, pembatasan penggunaan bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi akan menyusutkan penggunaannya sampai 7 juta
kilo liter pada tahun 2012 ini. Tanpa pembatasan, penggunaan BBM
bersubsidi bisa membengkak hingga 47 juta kilo liter sepanjang tahun
atau bengkak dari kuota 40 juta kilo liter di tahun ini.

“Intinya kita harus berhemat. Jika tidak, kuota BBM sudah habis pada
bulan Oktober,” kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo. Jika
habis, pada Oktober nanti, masyarakat dengan terpaksa harus memakai
BBM nonsubsidi.  (Kontan-2)


MK Mulai Sidangkan Uji Materi UU Migas

Mahkamah Konstitusi, mulai menyidangkan uji materi Undang-Undang Nomor
22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Oleh pemohon, undang-undang
tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU
Migas) tersebut dipersoalkan sejumlah tokoh nasional ketika pemerintah
berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa
waktu lalu. (Kompas-19)


Humpuss Patragas Kantongi Izin Bangun Kilang di Bojonegoro Jatim

PT Humpuss Patragas telah mengantongi izin lokasi pendirian kilang dan
proses pengolahan minyak mentah di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu,
Bojonegoro, Jawa Timur. Lokasi itu berjarak sekitar 20 kiloliter dari
proyek pengeboran migas oleh PT Mobil Cepu Limited (MCL) di Lapangan
Banyu Urip, Blok Cepu di Desa Mojonegoro, Kecamatan Ngasem,
Bojonegoro.

Perusahaan milik Hutomo Mandala Putra ini rencananya akan ikut
mengelola minyak mentah yang dikelola oleh PT Mobil Cepu Limited
(MCL), anak usaha Exxon Mobil Corporation (EMC). (ID-9)


LN: Giliran Argentina yang Nasionalisasi Perusahaan Migas Asing

Tensi hubungan Argentina dan Spanyol memanas, Selasa (17/4).
Pemerintah Argentina mengambil paksa perusahaan minyak YPF SA milik
Repsol YPF SA.

Presiden Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner menunjuk Menteri
Perencanaan Julio De Vido mengepalai perusahaan minyak ini, berlaku
secepatnya. Presiden yang dikenal dengan aksi menasionalisasi
perusahaan-perusahaan ini meminta Kongres menyusun aturan
pengambilalihan 51% saham YPF milik Respsol. (Kontan-24)



ENERGI

Selandia Baru Lirik Sektor Panas Bumi

Pemerintah Indonesia menawarkan investasi di bidang energi panas bumi
(geothermal) kepada Selandia Baru. Kerja sama ini dituangkan dalam
nota kesepahaman di antara kedua negara yang diteken kemarin.
Penandatangan dilakukan Menteri Perdagangan Selandia Baru tim Groser
dengan Menteri ESDM Jero Wacik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pengembangan energi panas
bumi akan dilakukan pada 5 hingga 10 tahun mendatang. Selandia Baru
dilirik sebagai mitra karena memiliki keunggulan menggarap energi
alternatif tersebut.  (KT-B5)


Pertamina Geothermal Energy Investasi US$ 1,6 miliar untuk kembangkan
Panas Bumi. Agar Capai Target 1.252 MW pada 2016, PGE Kerjasama dengan
Geothermal New Zealand

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina
(Persero), menginvestasikan dana US$ 1,6 miliar pada periode 2012-2016
untuk pengembangan energi panas bumi. Dengan dana sebesar itu, PGE
menargetkan bisa memproduksi listrik panas bumi sampai 1.000 megawatt
(MW) menjadi 1.252 MW pada 2016.

Agar target tersebut bisa tercapai, PGE menggandeng Geothermal New
Zealand (GEONZ), perusahaan panas bumi asal Selandia Baru. GEONZ akan
membantu PGE dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di
antaranya dengan memberi kesempatan bagi SDM PGE untuk dilatih dan
didik di Universitas Aucland. (ID-9/Kompas-19/Kontan-14)


Cuaca Panas, Konsumsi Listrik Jawa Bali Capai Rekor Tertinggi 19.903 MW

Konsumsi listrik di Jawa dan Bali mencapai rekor tertinggi pada Senin,
16 April 2012. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melaporkan, pada
Senin, 16 April 2012 tercatat beban puncak tertinggi sebesar 19.903
Mega Watt (MW). Angka ini lebih tinggi dari rencana beban puncak hati
itu yang sebesar 19.550 MW.

Prakiran sementara, lonjakan pemakaian listrik karena faktor cuaca
yang snagat panas, akhir-kahir ini. hal ini memicu warga menyalakan
pengatur suhu udara atau AC. Direktur Operasi Jawa Bali PLN, I.G.A
Ngurah Adnyana mengatakan, meski ada lonjakan pemakaian, PLN tidak
akan padamkan listrik pasalnya, total pasokan listrik di Jawa Bali
mencapai 27.000 MW. (Kontan-14)



HUTAN

Kementerian ESDM dan Kemenhut akan Bahas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan akan berkoordinasi untuk
mengurangi persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan
Darori mengungkapkan tumpang tindihnya izin pinjam pakai kawasan hutan
terjadi karena pemahaman yang keliru antara pejabat daerah dan pusat.
(BI-i2)

Info Kilas ESDM, 17 April 2012


TAMBANG

Soal Kisruh Pembelian 7% Saham Divestasi Newmont, Pakar Hukum Tuding
DPR Berpihak Pada Bakrie

Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Erman Rajaguguk, heran atas
sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih berpihak kepada perusahaan
swasta ketimbang pemerintah dalam pembelian saham divestasi PT Newmont
Nusa Tenggara. Tudingan tersebut disampaikan oleh Erman pada saat
memberi kesaksian ahli dalam persidangan sengketa kewenangan lembaga
Negara antara pemerintah melawan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan di
Mahkamah Konstitusi.

“Apakah DPR lebih mementingkan perusahaan swasta yang mempunyai
perjanjian dengan pemerintah daerah? Mudah-mudahan perkiraan saya
salah,” katanya. Erman menilai Dewan menghalangi rencana pemerintah
membeli 7 persen saham divestasi Newmont.  (KT-B2)


Pemerintah Tetap Yakin Bisa Beli 7% Saham Newmont

Pemerintah pusat tetap yakin bisa segera merealisasikan pembelian 7%
saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) senilai US$ 246,8 juta atau
setara Rp 2,2 triliun melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Pembelian saham itu bukanlah sekadar agar Negara mendapat keuntungan,
lebih dari itu pemerintah ingin memiliki intervensi lebih di
perusahaan tersebut, sehingga hak-hak masyarakat atas sumber daya alam
juga terpenuhi. (ID-9)


Timah Raih Pinjaman Rp 3 Triliun dari Sindikasi Bank

PT Timah Tbk (TINS) memperoleh pinjaman sebesar Rp 3triliun. Utang
tersebut berasal dari sejumlah bank antara ain PT Bank Mandiri Tbk
(BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Timah akan menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai modifikasi
dua kapal keruk biasa menjadi BWD (bucket wheel dredge), penambahan
lima kapal isap, dan persiapan dana akuisisi kuasa pertambangan (KP)
batubara.

“Kami sudah mendapat pinjaman senilai Rp 3 triliun dari Bank Mandiri,
BRI, dan beberapa bank asing. Pinjaman ini akan kami cairkan secara
bertahap sesuai kebutuhan,” kata Direktur Utama Timah Wachid Usman.
(ID-13/BI-m2)


Untuk Akuisisi Tambang Batubara, PT Timah Seleksi 14 Lokasi Tambang

PT Timah Tbk menyiapkan dana hingga Rp 3 triliun dari sindikasi Bank
Mandiri, BRI, dan sejumlah bank asing untuk ekspansi usaha. Dana itu
antara lain dipakai untuk membangun dua kapal keruk baru, modifikasi
kapal keruk lama, hingga kajian akuisisi tambang batubara di Pulau
Kalimantan.

Badan usaha milik Negara tambang itu sudah menjajaki 14 lokasi tambang
batubara di Kalimantan. Namun, sampai sekarang belum diputuskan lokasi
mana akan dibeli. “Kami mempertimbangkan aspek yuridis, teknis, dan
ekonomis. Kalau yuridis beres, aspek lain akan mudah,” ujar Direktur
Utama PT Timah Tbk Wachid Usman. (Kompas-20/Kontan-14)


Sejumlah Perusahaan Tambang Minta Akses Buka Unit Usaha HTI dengan
Konsep Plasma

Sejumlah perusahaan pertambangan perlu diberikan akses membuka unit
usaha hutan tanaman industri (HTI) dengan konsep plasma guna
memaksimalkan potensi revegetasi bekas lahan tambang.

Ketua Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang Jeffrey Mulyono
mengungkapkan terbukanya nilai ekonomi revegetasi bekas lahan tambang
akan mendorong perusahaan skala kecil menengah dalam mengupayakan
program reklamasi. (BI-i2)


Pemprov Kalsel Teliti Potensi Pencemaran di Tambang Batubara milik
Pama di Kab Banjar Kalsel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurunkan tim untuk meneliti
dampak akibat jebolnya dinding lubang tambang batubara milik PT Pama
di desa Rantaubakula, Sungai Pinang, Kabupaten Banjar.

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin, mengatakan, tim
diturunkan untuk meneliti kemungkinan terjadinya pencemaran.
Dikhawatirkan jika air dalam lubang tambang itu sudah terisi penuh,
maka air akan mengalir kembali ke anak sungai dan berpotensi mencemari
lingkungan. (Kompas-22)


Kontraktor Pertambangan Tolak Pajak Alat Berat

Alat berat dipajaki, Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia
(Aspindo) pun meradang. Aspindo menolak pengenaan pajak alat berat dan
alat berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah.maklum, berbekal beleid itu,
pemerintah daerah memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat
yang beroperasi di akwasan pertambangan.

Tjahyono Imawan, Ketua Umum Aspindo, menyatakan, pungutan pajak alat
berat itu merugikan industri jasa pertambangan. Dia menyatakan, adalah
rancu bila alat berat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor
sehingga harus dikenai pajak kendaraan bermotor. Sebab, alat berat
tidak beroperasi di jalan umum, melainkan beroperasi hanya di kawasan
pertambangan. (Kontan-20)


MIGAS

Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi: Mulai Mei untuk Mobil Dinas Pelat
Merah dan Juli untuk Masyarakat Umum

Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat
umum akan diberlakukan mulai Juli mendatang. Direktur Jenderal Energi
Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan pembatasan
konsumsi BBM bersubsidi pada awalnya akan diterapkan untuk mobil dinas
milik badan usaha milik Negara dan daerah. Aturan ini mulai berlaku
pada Mei mendatang di wilayah Jawa dan Bali.

“Mei nanti sudah berjalan, tapi peraturan presiden untuk kendaraan
BUMN dan BUMD. Sedangkan masyarakat umum akan diberi waktu 60 hari
sejak perpres turun atau diberlakukan Mei mendatang,” katanya. (KT-B5)


4 Kontrak Kerjasama Pengembangan Shale Gas akan Diteken Mei

Pemerintah bersikap meneken kontrak kerja sama pengembangan gas alam
di batuan dangkal (shale gas) pada Mei mendatang. Kontrak ini akan
berlaku selama 30 tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo mengatakan
pemerintah menargetkan dana bagi hasil sebesar 65 persen masuk ke kas
Negara. Sedangkan sisanya, untuk kontraktor. “Tergantung lokasinya.
Bila lebih marginal, akan diturunkan lagi,” katanya.
(KT-B5/Kontan-14/ID-9)


KPK Selamatkan Rp 150 T dari Hulu Migas

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto,
mengemukakan, sebesar Rp 150 triliun berhasil diselamatkan KPK dari
sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Asalnya dari aset migas milik
negara yang tidak pernah tercatat pemerintah.

Menurut Bambang, apabila KPK dapat berkonsentrasi ke sektor hulu
migas, kerugian Negara bisa ditekan. Harga bahan bakar minyak pun tak
perlu naik. (Kompas-18)


Renegosiasi LNG Tangguh ke Fujian tahun 2013

Pemerintah sedang menyusun rencana renegosiasi kontrak penjualan gas
alam cair proyek LNG Tangguh di Papua Barat kepada pembeli asal
Fujian., China. Renegosiasi kontrak tersebut dijadwalkan dilaksanakan
tahun 2013.

“Saat ini telah disusun,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian ESDM Evita H Legowo. (Kompas-17/Kontan-14/ID-9/BI-7)


Pemprov Maluku Minta Presiden Percepat Hak Kepesertaan Blok Masela

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono agar mendorong menteri teknis mempercepat realisasi hak
kepesertaan (participating interest/PI) sebesar 10% pengelolaan Blok
Masela.

Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Bram Tomasoa,
mengatakan, Kepala Negara telah disurati Gubernur Maluku Karel Albert
Ralahalu pada Februari 2012. pertimbangannya, Pemprov Maluku merasa
terlalu lama menunggu persetujuan menteri ESDM soal hak partisipasi
10% tersebut. (ID-9)


Produksi Kilang Bontang Turun, Tapi Kontrak LNG Tetap Aman

Tahun ini produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari
Kilang Bontang diperkirakan di bawah target, menyusul turunnya
produksi gas dari Blok Mahakam. Namun, kontrak pasokan gas yang ada
dipastikan tidak akan berkurang.

“Pasokan LNG yang terpotong hanya jatah yang untuk pasar spot saja,”
kata Rudi Rubiandini, deputi pengendalian operasi BP Migas. (ID-9)


ENERGI

Indonesia dan Selandia Baru Jalin Kerjasama di Bidang Panas Bumi

Indonesia akan menjalin kerja sama ekonomi dan bisnis dengan Negara
tetangga Selandia baru di tiga sector, yakni di bidang pertanian dan
peternakan, panas bumi (geothermal), serta pendidikan dan kesehatan.

“Indonesia adalah Negara tetangga terdekat Selandia Baru di Asia yang
sedang tumbuh dan menjadi mitra kerja sama dan penting. Indonesia juga
berperan penting di forum-forum regional dan global, seperti baik di
ASEAN maupun G-20,” ujar Perdana Menteri Selandia Baru, John Key.
(Kompas-19)


Pertamina Geothermal Energy Gandeng Beca Garap Panas Bumi di 14 Lokasi

Beca, perusahaan konsultan asal Selandia Baru, akan menjalin kerja
sama dengan PT Pertamina Geothermal Energy terkait pengembangan
eksplorasi panas bumi di 14 lapangan baru yang tersebar di wilayah
kerja anak perusahaan Pertamina itu.

David Carter, Executive Director of Beca mengatakan pihaknya akan
menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan pengembang panas bumi
di Indonesia pada tahun ini, seperti PGE, Star Energy, Supreme Energy,
dan Chevron. (BI-7)


Pemda Jabar Dorong Pemkab Kuningan dan Majalengka Bentuk BUMD untuk
Dapat PI 10% dari PLTP Ciremai

Pemprov Jawa Barat akan mendorong kepemilikan saham daerah di proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ciremai dan diharapkan
berpartisipasi mengelola dengan membentuk BUMD.

Achmad Fadillah, Kepala Seksi Pengelolaan Hulu Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral jabar mengatakan kabupaten yang berada di lokasi PLTP
seperti Kuningan dan Majalengka akan diberikan peran yang lebih besar
dalam pengelolaan proyek yang memiliki potensi panas bumi sebesar 235
MW tersebut. (BI-7)


India Incar PLTU di Kalsel

Investor India melirik Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun
pembangkit listrik tenaga uap yang rencananya digarap 2013.

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan rencananya
investor India tersebut membangun PLTU Asam-Asam unit V dan VI setelah
PT PLN menyelesaikan pembangunan PLTU Asam-Asam Unit III dan IV.

Info Kilas ESDM, 16 April 2012

TAMBANG

Menteri ESDM: Pelaku Tambang Mulai Patuh Soal Nilai Tambah

Pengusaha tambang diketahui perlahan-lahan kini mulai mau memberikan proposal rencana pemberian nilai tambah mineral menuju larangan ekspor barang tambang mentah pada 2014.

Menteri ESDM Jero Wacik mengakui pada awalnya para pengusaha tambang resisten terhadap ketentuan UU No.4/2009 tentang Minerba yang melarang ekspor barang tambang mentah pada 2014. Pemerintah kemudian menerbitkan Permen ESDM No.7/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral.

Permen itu mengatur soal kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral. Sebagai ikutan dari permen itu adalah adanya larangan ekspor bijih mineral paling lambat pada 6 Mei 2012. (BI-9)

 

Royalti 12 Emiten Batubara Naik dari Rp6,61 T tahun 2010 Jadi Rp 10,48 T tahun 2011

Total setoran royalty ke Negara dari 12 emiten tambang batu bara mencapai Rp 10,48 triliun pada tahun lalu, tumbuh 58,57% dari Rp 6,61 triliun pada posisi tahun sebelumnya.

Penaikan setoran royalty itu seiring dengan tingginya pertumbuhan produksi batu bara yang dihasilkan oleh emiten tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tersebut.

Dari 12 emiten itu, PT Adaro Energy Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Bayan Resources Tbk menyetorkan royalty Rp 7,76 triliun pada tahun lalu. Royalti itu naik 50% dibandingkan dengan Rp 5,17 triliun pada tahun sebelumnya.(BI-1)

Kereta Api Interkoneksi Se-Kalimantan Sudah Disepakati.  4 Gubernur Sepakat Bangun Jaringan Rel KA di Wilayahnya Masing-masing Lebih Dulu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum berencana membangun jaringan kereta api yang menghubungkan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur. “Ini semua sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kalimantan Tengah 2005-2010 dan 2015.

Master plan pembangunan rel kereta api Kalimantan Tengah juga sudah ada. Karena itu, kami tidak ada rencana untuk membangun jaringan rel kereta api antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,” kata Syahrin Daulay, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. (KT-B6)

 

PTBA Bidik Laba Bersih Rp 3,8 T tahun Ini

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menargetkan laba bersih tahun ini sebesar Rp 3,8 triliun atau meningkat 30% dibandingkan 2011 senilai Rp 3 triliun.

Pertumbuhan itu akan didukung oleh peningkatan volume penjualan batubara. Adapun tahun ini Bukit Asam menjual Sembilan juta ton batubara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan harga sekitar 1-3% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. (ID-14)

PTBA Produksi Perdana Batubara di Peranap, Kab Indragiri Hulu, Riau

PT Bukit Asam Tbk meluncurkan secara resmi produksi perdana batu bara di desa semelinang Tebing, Kecamatan Peranap, Kab Idragiri Hulu, Riau.

Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarma mengatakan pengiriman dan penjualan produksi pertama sekaligus menandai resminya operasi PTBA di Peranap.

Dia mengatakan dalam beberapa waktu ke depan, secara berkesinambungan perusahaan ini akan bersinergi dengan Pemkab Indragiri Hulu dengan mewujudkan pengembangan masyarakat. (BI-8)

Latinusa akan Ekspansi Pasar Kemasan Baterai

PT Pelat Timah Nusantara Tbk berharap mencatat laba tahun ini seiring dengan peningkatan volume produksi dan penjualan, melalui ekspansi ke pasar kemasan baterai.

Perseroan berencana menjual lebih dari 130.000 ton pelat timah tahun ini, naik 305 dari tahun lalu sebesar 100.000 ton, dan memperluas pasarnya tidak hanya di pasar lembaran kaleng (tinplate) industri makanan, namun juga ke industri baterai. (BI-m3)

MIGAS

BPH Migas Usulkan, Kendaraan di Bawah 2.000 CC Masih Bisa Gunakan Premium

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi akan melarang kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc menggunakan bahan baker bersubsidi. “Kendaraan di bawah 2.000 cc bias masih bias menggunakan premium,” ujar Wakil Kepala Badan Pengatur Fahmi Harsandono.

Menurut Fahmi, jumlah kendaraan pribadi, dengan mesin 2.000 cc tidak sebanyak mobil 1.300-1.500 cc. dengan demikian, meski dilarang, dampak penghematan ini tidak terlalu signifikan untuk mengurangi subsidi. Tahun ini total subsidi bahan baker Rp 137 triliun. (KT-A2)

Pertamina EP Temukan Cadangan Gas Bumi di Area PAFE Pagardewa Sumsel

Dirut Pertamina EP, Syamsu alam, dalam siaran pers menyatakan, PT Pertamina EP kembali menemukan cadangan gas bumi di area PAFE Pagardewa, Sumsel.  Penemuan itu dibuktikan melalui uji kandungan lapisan (UKL) pada sumur eksplorasi Piretrium (PRT)-1.

Saat ini, sumur eksplorasi itu menghasilkan 15,35 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) dan 577 barrel kondensat per hari yang berasal dari Formasi Lahat dan Formasi Air Benakat.   (Kompas-18)

 

Pertamina Segera Kirim Tim ke Kazakhstan

Pertamina segera mengirim sebuah tim untuk melakukan penjajakn untuk mencari peluang blok migas yang bisa digarap di Kazakhstan.  Hal itu seiring dengan tawaran Pemerintah Kazakhstan kepada Pertamina.

VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengemukakan penjajakan untuk mencari blok migas itu merupakan bagian strategi perseroan untuk menggenjot produksi minyak melalui beberapa skema, baik akuisisi maupun merger termasuk di luar negeri. (BI-9/Kontan-14)

 

Energi Mega Persada Targetkan Kenaikan Produksi Jadi 40 Ribu bph

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) menargetkan kenaikan produksi gas hingga 140 persen atau menjadi 40 ribu barel per hari tahun ini. Saat ini kenaikan produksi perseroan mencapai 27 persen menjadi 16.700 barel per hari.

Direktur Utama PT Energi Mega Persada Tbk Imam Agustino mengatakan tahun ini perseroan bakal memfokuskan produksi gas dari Terang dan Kangean PSC di samping sumur lain. “Sebagian besar tambahan produksi minyak dan gas tahun ini berasal dari lapangan gas Terang,” katanya. (KT-B3)

 

Fasilitas Penyimpangan Terapung Blok Cepu Tuntas 2014

BP Migas memastikan fasilitas penyimpanan dan bongkar muat terapung (floating storage and offloading /FSO) untuk proyek Blok Cepu tuntas pada Januari 2014.  Fasilitas itu sudah mulai digarap oleh PT Scorpa Pranedya dan Sembawang Shipyard sejak pecan lalu di Singapura.

Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Rudi Rubiandini mengungkapkan, FSO untuk  blok migas milik Mobil Cepu Limited nantinya merupakan hasil renovasi kapal MT Chios buatan Hyundai Heavy Industries.  Setelah dibersihkan di Pulau Karimun, kapal diserahkan ke Sembawang Shipyard di Singapura untuk digarap jadi FSO dans etelah selesai baru dikirim ke Cepu.  “Penyelesaian FSO ditargetkan Januari 2014.  Dengan demikian bias mendukung produksi pertama Cepu pada Mei 2014.” (ID-9/Kontan-14)

Dana CSR Industri Hulu Migas Rp 400 Miliar

Sebanyak  274 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas tahun ini akan menyalurkan dana untuk program corporate social responsibility (CSR) lebih banyak kepada masyarakat di wilayah eksplorasi.

Menurut Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana mengatakan, tahun ini KKKS berkomitmen bias menyalurkan Rp 400 miliar dalam bentuk program CSR kepada  masyarakat wilayah eksplorasi.  Jumlah ini naik sebesar 53% dari tahun 2011 yang anggarannya sekitar Rp 265 miliar. (Kontan-14)

 

ENERGI

PLTS Morotai Beroperasi

Pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas terbesar di Indonesia—PTS Morotai berkapasitas 600 kilowatt peak (kWp)—mulai resmi beroperasi sejak 14 April.

PLTS Morotai berada di daruba, Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara. Persemian PLTS iru lakukan oleh Direktur Operasi Indonesia timur PLN Vickner Sinaga. Vickner mengatakan dengan mengoperasikan PLTS tersebut, PLN bias menghemat hingga Rp2,5 miliar per tahun. (BI-9/KT-B5/Kompas-20/Kontan-14)