Info Kilas ESDM, 17 April
2012
TAMBANG
Soal Kisruh Pembelian 7% Saham Divestasi Newmont, Pakar Hukum Tuding
DPR Berpihak Pada Bakrie
Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Erman Rajaguguk, heran atas
sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih berpihak kepada perusahaan
swasta ketimbang pemerintah dalam pembelian saham divestasi PT Newmont
Nusa Tenggara. Tudingan tersebut disampaikan oleh Erman pada saat
memberi kesaksian ahli dalam persidangan sengketa kewenangan lembaga
Negara antara pemerintah melawan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan di
Mahkamah Konstitusi.
“Apakah DPR lebih mementingkan perusahaan swasta yang mempunyai
perjanjian dengan pemerintah daerah? Mudah-mudahan perkiraan saya
salah,” katanya. Erman menilai Dewan menghalangi rencana pemerintah
membeli 7 persen saham divestasi Newmont. (KT-B2)
Pemerintah Tetap Yakin Bisa Beli 7% Saham Newmont
Pemerintah pusat tetap yakin bisa segera merealisasikan pembelian 7%
saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) senilai US$ 246,8 juta atau
setara Rp 2,2 triliun melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Pembelian saham itu bukanlah sekadar agar Negara mendapat keuntungan,
lebih dari itu pemerintah ingin memiliki intervensi lebih di
perusahaan tersebut, sehingga hak-hak masyarakat atas sumber daya alam
juga terpenuhi. (ID-9)
Timah Raih Pinjaman Rp 3 Triliun dari Sindikasi Bank
PT Timah Tbk (TINS) memperoleh pinjaman sebesar Rp 3triliun. Utang
tersebut berasal dari sejumlah bank antara ain PT Bank Mandiri Tbk
(BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Timah akan menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai modifikasi
dua kapal keruk biasa menjadi BWD (bucket wheel dredge), penambahan
lima kapal isap, dan persiapan dana akuisisi kuasa pertambangan (KP)
batubara.
“Kami sudah mendapat pinjaman senilai Rp 3 triliun dari Bank Mandiri,
BRI, dan beberapa bank asing. Pinjaman ini akan kami cairkan secara
bertahap sesuai kebutuhan,” kata Direktur Utama Timah Wachid Usman.
(ID-13/BI-m2)
Untuk Akuisisi Tambang Batubara, PT Timah Seleksi 14 Lokasi Tambang
PT Timah Tbk menyiapkan dana hingga Rp 3 triliun dari sindikasi Bank
Mandiri, BRI, dan sejumlah bank asing untuk ekspansi usaha. Dana itu
antara lain dipakai untuk membangun dua kapal keruk baru, modifikasi
kapal keruk lama, hingga kajian akuisisi tambang batubara di Pulau
Kalimantan.
Badan usaha milik Negara tambang itu sudah menjajaki 14 lokasi tambang
batubara di Kalimantan. Namun, sampai sekarang belum diputuskan lokasi
mana akan dibeli. “Kami mempertimbangkan aspek yuridis, teknis, dan
ekonomis. Kalau yuridis beres, aspek lain akan mudah,” ujar Direktur
Utama PT Timah Tbk Wachid Usman. (Kompas-20/Kontan-14)
Sejumlah Perusahaan Tambang Minta Akses Buka Unit Usaha HTI dengan
Konsep Plasma
Sejumlah perusahaan pertambangan perlu diberikan akses membuka unit
usaha hutan tanaman industri (HTI) dengan konsep plasma guna
memaksimalkan potensi revegetasi bekas lahan tambang.
Ketua Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang Jeffrey Mulyono
mengungkapkan terbukanya nilai ekonomi revegetasi bekas lahan tambang
akan mendorong perusahaan skala kecil menengah dalam mengupayakan
program reklamasi. (BI-i2)
Pemprov Kalsel Teliti Potensi Pencemaran di Tambang Batubara milik
Pama di Kab Banjar Kalsel
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurunkan tim untuk meneliti
dampak akibat jebolnya dinding lubang tambang batubara milik PT Pama
di desa Rantaubakula, Sungai Pinang, Kabupaten Banjar.
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin, mengatakan, tim
diturunkan untuk meneliti kemungkinan terjadinya pencemaran.
Dikhawatirkan jika air dalam lubang tambang itu sudah terisi penuh,
maka air akan mengalir kembali ke anak sungai dan berpotensi mencemari
lingkungan. (Kompas-22)
Kontraktor Pertambangan Tolak Pajak Alat Berat
Alat berat dipajaki, Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia
(Aspindo) pun meradang. Aspindo menolak pengenaan pajak alat berat dan
alat berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah.maklum, berbekal beleid itu,
pemerintah daerah memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat
yang beroperasi di akwasan pertambangan.
Tjahyono Imawan, Ketua Umum Aspindo, menyatakan, pungutan pajak alat
berat itu merugikan industri jasa pertambangan. Dia menyatakan, adalah
rancu bila alat berat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor
sehingga harus dikenai pajak kendaraan bermotor. Sebab, alat berat
tidak beroperasi di jalan umum, melainkan beroperasi hanya di kawasan
pertambangan. (Kontan-20)
MIGAS
Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi: Mulai Mei untuk Mobil Dinas Pelat
Merah dan Juli untuk Masyarakat Umum
Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat
umum akan diberlakukan mulai Juli mendatang. Direktur Jenderal Energi
Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan pembatasan
konsumsi BBM bersubsidi pada awalnya akan diterapkan untuk mobil dinas
milik badan usaha milik Negara dan daerah. Aturan ini mulai berlaku
pada Mei mendatang di wilayah Jawa dan Bali.
“Mei nanti sudah berjalan, tapi peraturan presiden untuk kendaraan
BUMN dan BUMD. Sedangkan masyarakat umum akan diberi waktu 60 hari
sejak perpres turun atau diberlakukan Mei mendatang,” katanya. (KT-B5)
4 Kontrak Kerjasama Pengembangan Shale Gas akan Diteken Mei
Pemerintah bersikap meneken kontrak kerja sama pengembangan gas alam
di batuan dangkal (shale gas) pada Mei mendatang. Kontrak ini akan
berlaku selama 30 tahun.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo mengatakan
pemerintah menargetkan dana bagi hasil sebesar 65 persen masuk ke kas
Negara. Sedangkan sisanya, untuk kontraktor. “Tergantung lokasinya.
Bila lebih marginal, akan diturunkan lagi,” katanya.
(KT-B5/Kontan-14/ID-9)
KPK Selamatkan Rp 150 T dari Hulu Migas
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto,
mengemukakan, sebesar Rp 150 triliun berhasil diselamatkan KPK dari
sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Asalnya dari aset migas milik
negara yang tidak pernah tercatat pemerintah.
Menurut Bambang, apabila KPK dapat berkonsentrasi ke sektor hulu
migas, kerugian Negara bisa ditekan. Harga bahan bakar minyak pun tak
perlu naik. (Kompas-18)
Renegosiasi LNG Tangguh ke Fujian tahun 2013
Pemerintah sedang menyusun rencana renegosiasi kontrak penjualan gas
alam cair proyek LNG Tangguh di Papua Barat kepada pembeli asal
Fujian., China. Renegosiasi kontrak tersebut dijadwalkan dilaksanakan
tahun 2013.
“Saat ini telah disusun,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian ESDM Evita H Legowo. (Kompas-17/Kontan-14/ID-9/BI-7)
Pemprov Maluku Minta Presiden Percepat Hak Kepesertaan Blok Masela
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono agar mendorong menteri teknis mempercepat realisasi hak
kepesertaan (participating interest/PI) sebesar 10% pengelolaan Blok
Masela.
Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Bram Tomasoa,
mengatakan, Kepala Negara telah disurati Gubernur Maluku Karel Albert
Ralahalu pada Februari 2012. pertimbangannya, Pemprov Maluku merasa
terlalu lama menunggu persetujuan menteri ESDM soal hak partisipasi
10% tersebut. (ID-9)
Produksi Kilang Bontang Turun, Tapi Kontrak LNG Tetap Aman
Tahun ini produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari
Kilang Bontang diperkirakan di bawah target, menyusul turunnya
produksi gas dari Blok Mahakam. Namun, kontrak pasokan gas yang ada
dipastikan tidak akan berkurang.
“Pasokan LNG yang terpotong hanya jatah yang untuk pasar spot saja,”
kata Rudi Rubiandini, deputi pengendalian operasi BP Migas. (ID-9)
ENERGI
Indonesia dan Selandia Baru Jalin Kerjasama di Bidang Panas Bumi
Indonesia akan menjalin kerja sama ekonomi dan bisnis dengan Negara
tetangga Selandia baru di tiga sector, yakni di bidang pertanian dan
peternakan, panas bumi (geothermal), serta pendidikan dan kesehatan.
“Indonesia adalah Negara tetangga terdekat Selandia Baru di Asia yang
sedang tumbuh dan menjadi mitra kerja sama dan penting. Indonesia juga
berperan penting di forum-forum regional dan global, seperti baik di
ASEAN maupun G-20,” ujar Perdana Menteri Selandia Baru, John Key.
(Kompas-19)
Pertamina Geothermal Energy Gandeng Beca Garap Panas Bumi di 14 Lokasi
Beca, perusahaan konsultan asal Selandia Baru, akan menjalin kerja
sama dengan PT Pertamina Geothermal Energy terkait pengembangan
eksplorasi panas bumi di 14 lapangan baru yang tersebar di wilayah
kerja anak perusahaan Pertamina itu.
David Carter, Executive Director of Beca mengatakan pihaknya akan
menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan pengembang panas bumi
di Indonesia pada tahun ini, seperti PGE, Star Energy, Supreme Energy,
dan Chevron. (BI-7)
Pemda Jabar Dorong Pemkab Kuningan dan Majalengka Bentuk BUMD untuk
Dapat PI 10% dari PLTP Ciremai
Pemprov Jawa Barat akan mendorong kepemilikan saham daerah di proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ciremai dan diharapkan
berpartisipasi mengelola dengan membentuk BUMD.
Achmad Fadillah, Kepala Seksi Pengelolaan Hulu Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral jabar mengatakan kabupaten yang berada di lokasi PLTP
seperti Kuningan dan Majalengka akan diberikan peran yang lebih besar
dalam pengelolaan proyek yang memiliki potensi panas bumi sebesar 235
MW tersebut. (BI-7)
India Incar PLTU di Kalsel
Investor India melirik Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun
pembangkit listrik tenaga uap yang rencananya digarap 2013.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan rencananya
investor India tersebut membangun PLTU Asam-Asam unit V dan VI setelah
PT PLN menyelesaikan pembangunan PLTU Asam-Asam Unit III dan IV.
TAMBANG
Soal Kisruh Pembelian 7% Saham Divestasi Newmont, Pakar Hukum Tuding
DPR Berpihak Pada Bakrie
Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Erman Rajaguguk, heran atas
sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang lebih berpihak kepada perusahaan
swasta ketimbang pemerintah dalam pembelian saham divestasi PT Newmont
Nusa Tenggara. Tudingan tersebut disampaikan oleh Erman pada saat
memberi kesaksian ahli dalam persidangan sengketa kewenangan lembaga
Negara antara pemerintah melawan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan di
Mahkamah Konstitusi.
“Apakah DPR lebih mementingkan perusahaan swasta yang mempunyai
perjanjian dengan pemerintah daerah? Mudah-mudahan perkiraan saya
salah,” katanya. Erman menilai Dewan menghalangi rencana pemerintah
membeli 7 persen saham divestasi Newmont. (KT-B2)
Pemerintah Tetap Yakin Bisa Beli 7% Saham Newmont
Pemerintah pusat tetap yakin bisa segera merealisasikan pembelian 7%
saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) senilai US$ 246,8 juta atau
setara Rp 2,2 triliun melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Pembelian saham itu bukanlah sekadar agar Negara mendapat keuntungan,
lebih dari itu pemerintah ingin memiliki intervensi lebih di
perusahaan tersebut, sehingga hak-hak masyarakat atas sumber daya alam
juga terpenuhi. (ID-9)
Timah Raih Pinjaman Rp 3 Triliun dari Sindikasi Bank
PT Timah Tbk (TINS) memperoleh pinjaman sebesar Rp 3triliun. Utang
tersebut berasal dari sejumlah bank antara ain PT Bank Mandiri Tbk
(BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Timah akan menggunakan pinjaman tersebut untuk membiayai modifikasi
dua kapal keruk biasa menjadi BWD (bucket wheel dredge), penambahan
lima kapal isap, dan persiapan dana akuisisi kuasa pertambangan (KP)
batubara.
“Kami sudah mendapat pinjaman senilai Rp 3 triliun dari Bank Mandiri,
BRI, dan beberapa bank asing. Pinjaman ini akan kami cairkan secara
bertahap sesuai kebutuhan,” kata Direktur Utama Timah Wachid Usman.
(ID-13/BI-m2)
Untuk Akuisisi Tambang Batubara, PT Timah Seleksi 14 Lokasi Tambang
PT Timah Tbk menyiapkan dana hingga Rp 3 triliun dari sindikasi Bank
Mandiri, BRI, dan sejumlah bank asing untuk ekspansi usaha. Dana itu
antara lain dipakai untuk membangun dua kapal keruk baru, modifikasi
kapal keruk lama, hingga kajian akuisisi tambang batubara di Pulau
Kalimantan.
Badan usaha milik Negara tambang itu sudah menjajaki 14 lokasi tambang
batubara di Kalimantan. Namun, sampai sekarang belum diputuskan lokasi
mana akan dibeli. “Kami mempertimbangkan aspek yuridis, teknis, dan
ekonomis. Kalau yuridis beres, aspek lain akan mudah,” ujar Direktur
Utama PT Timah Tbk Wachid Usman. (Kompas-20/Kontan-14)
Sejumlah Perusahaan Tambang Minta Akses Buka Unit Usaha HTI dengan
Konsep Plasma
Sejumlah perusahaan pertambangan perlu diberikan akses membuka unit
usaha hutan tanaman industri (HTI) dengan konsep plasma guna
memaksimalkan potensi revegetasi bekas lahan tambang.
Ketua Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang Jeffrey Mulyono
mengungkapkan terbukanya nilai ekonomi revegetasi bekas lahan tambang
akan mendorong perusahaan skala kecil menengah dalam mengupayakan
program reklamasi. (BI-i2)
Pemprov Kalsel Teliti Potensi Pencemaran di Tambang Batubara milik
Pama di Kab Banjar Kalsel
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurunkan tim untuk meneliti
dampak akibat jebolnya dinding lubang tambang batubara milik PT Pama
di desa Rantaubakula, Sungai Pinang, Kabupaten Banjar.
Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin, mengatakan, tim
diturunkan untuk meneliti kemungkinan terjadinya pencemaran.
Dikhawatirkan jika air dalam lubang tambang itu sudah terisi penuh,
maka air akan mengalir kembali ke anak sungai dan berpotensi mencemari
lingkungan. (Kompas-22)
Kontraktor Pertambangan Tolak Pajak Alat Berat
Alat berat dipajaki, Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia
(Aspindo) pun meradang. Aspindo menolak pengenaan pajak alat berat dan
alat berat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah.maklum, berbekal beleid itu,
pemerintah daerah memungut pajak kendaraan bermotor atas alat berat
yang beroperasi di akwasan pertambangan.
Tjahyono Imawan, Ketua Umum Aspindo, menyatakan, pungutan pajak alat
berat itu merugikan industri jasa pertambangan. Dia menyatakan, adalah
rancu bila alat berat dikategorikan sebagai kendaraan bermotor
sehingga harus dikenai pajak kendaraan bermotor. Sebab, alat berat
tidak beroperasi di jalan umum, melainkan beroperasi hanya di kawasan
pertambangan. (Kontan-20)
MIGAS
Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi: Mulai Mei untuk Mobil Dinas Pelat
Merah dan Juli untuk Masyarakat Umum
Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat
umum akan diberlakukan mulai Juli mendatang. Direktur Jenderal Energi
Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan pembatasan
konsumsi BBM bersubsidi pada awalnya akan diterapkan untuk mobil dinas
milik badan usaha milik Negara dan daerah. Aturan ini mulai berlaku
pada Mei mendatang di wilayah Jawa dan Bali.
“Mei nanti sudah berjalan, tapi peraturan presiden untuk kendaraan
BUMN dan BUMD. Sedangkan masyarakat umum akan diberi waktu 60 hari
sejak perpres turun atau diberlakukan Mei mendatang,” katanya. (KT-B5)
4 Kontrak Kerjasama Pengembangan Shale Gas akan Diteken Mei
Pemerintah bersikap meneken kontrak kerja sama pengembangan gas alam
di batuan dangkal (shale gas) pada Mei mendatang. Kontrak ini akan
berlaku selama 30 tahun.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo mengatakan
pemerintah menargetkan dana bagi hasil sebesar 65 persen masuk ke kas
Negara. Sedangkan sisanya, untuk kontraktor. “Tergantung lokasinya.
Bila lebih marginal, akan diturunkan lagi,” katanya.
(KT-B5/Kontan-14/ID-9)
KPK Selamatkan Rp 150 T dari Hulu Migas
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto,
mengemukakan, sebesar Rp 150 triliun berhasil diselamatkan KPK dari
sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Asalnya dari aset migas milik
negara yang tidak pernah tercatat pemerintah.
Menurut Bambang, apabila KPK dapat berkonsentrasi ke sektor hulu
migas, kerugian Negara bisa ditekan. Harga bahan bakar minyak pun tak
perlu naik. (Kompas-18)
Renegosiasi LNG Tangguh ke Fujian tahun 2013
Pemerintah sedang menyusun rencana renegosiasi kontrak penjualan gas
alam cair proyek LNG Tangguh di Papua Barat kepada pembeli asal
Fujian., China. Renegosiasi kontrak tersebut dijadwalkan dilaksanakan
tahun 2013.
“Saat ini telah disusun,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Kementerian ESDM Evita H Legowo. (Kompas-17/Kontan-14/ID-9/BI-7)
Pemprov Maluku Minta Presiden Percepat Hak Kepesertaan Blok Masela
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono agar mendorong menteri teknis mempercepat realisasi hak
kepesertaan (participating interest/PI) sebesar 10% pengelolaan Blok
Masela.
Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku, Bram Tomasoa,
mengatakan, Kepala Negara telah disurati Gubernur Maluku Karel Albert
Ralahalu pada Februari 2012. pertimbangannya, Pemprov Maluku merasa
terlalu lama menunggu persetujuan menteri ESDM soal hak partisipasi
10% tersebut. (ID-9)
Produksi Kilang Bontang Turun, Tapi Kontrak LNG Tetap Aman
Tahun ini produksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari
Kilang Bontang diperkirakan di bawah target, menyusul turunnya
produksi gas dari Blok Mahakam. Namun, kontrak pasokan gas yang ada
dipastikan tidak akan berkurang.
“Pasokan LNG yang terpotong hanya jatah yang untuk pasar spot saja,”
kata Rudi Rubiandini, deputi pengendalian operasi BP Migas. (ID-9)
ENERGI
Indonesia dan Selandia Baru Jalin Kerjasama di Bidang Panas Bumi
Indonesia akan menjalin kerja sama ekonomi dan bisnis dengan Negara
tetangga Selandia baru di tiga sector, yakni di bidang pertanian dan
peternakan, panas bumi (geothermal), serta pendidikan dan kesehatan.
“Indonesia adalah Negara tetangga terdekat Selandia Baru di Asia yang
sedang tumbuh dan menjadi mitra kerja sama dan penting. Indonesia juga
berperan penting di forum-forum regional dan global, seperti baik di
ASEAN maupun G-20,” ujar Perdana Menteri Selandia Baru, John Key.
(Kompas-19)
Pertamina Geothermal Energy Gandeng Beca Garap Panas Bumi di 14 Lokasi
Beca, perusahaan konsultan asal Selandia Baru, akan menjalin kerja
sama dengan PT Pertamina Geothermal Energy terkait pengembangan
eksplorasi panas bumi di 14 lapangan baru yang tersebar di wilayah
kerja anak perusahaan Pertamina itu.
David Carter, Executive Director of Beca mengatakan pihaknya akan
menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan pengembang panas bumi
di Indonesia pada tahun ini, seperti PGE, Star Energy, Supreme Energy,
dan Chevron. (BI-7)
Pemda Jabar Dorong Pemkab Kuningan dan Majalengka Bentuk BUMD untuk
Dapat PI 10% dari PLTP Ciremai
Pemprov Jawa Barat akan mendorong kepemilikan saham daerah di proyek
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ciremai dan diharapkan
berpartisipasi mengelola dengan membentuk BUMD.
Achmad Fadillah, Kepala Seksi Pengelolaan Hulu Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral jabar mengatakan kabupaten yang berada di lokasi PLTP
seperti Kuningan dan Majalengka akan diberikan peran yang lebih besar
dalam pengelolaan proyek yang memiliki potensi panas bumi sebesar 235
MW tersebut. (BI-7)
India Incar PLTU di Kalsel
Investor India melirik Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun
pembangkit listrik tenaga uap yang rencananya digarap 2013.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan rencananya
investor India tersebut membangun PLTU Asam-Asam unit V dan VI setelah
PT PLN menyelesaikan pembangunan PLTU Asam-Asam Unit III dan IV.
