TAMBANG
Newmont akan Siap Hadapi Kasasi
Kasus Tailing
Hingga saat ini kasus pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa
Tenggara (NNT) ke teluk Senunu, Nusa Tenggara Barat, belum menemukan titik
temu. Menurut rencana dengan dikeluarkannya izin perpanjangan pembuangan
tailing oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Wahani Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) akan mengajukan kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
Timur.
Menurut Head of Corporate Communications NNT, Rubi W Purnomo, pihaknya akan
siap menghadapi kasasi, kalaupun itu diajukan oleh Walhi.
“Prinsipnya, kami harus siap jika harus menghadapi,” ujarnya.
Manajer Kampanye Tambang Walhi, Pius Ginting, mengatakan, kami akan
menunggu pemberitahuan resmi dari PTUN. Dan saat ini kami baru mendapatkan
tembusan hasil banding dari PTTUN ke PTUN.
(Kompas-13)
Killara Akuisisi Tambang Batu
Bara Kalimantan
Direncanakan perusahaan tambang asal Australia, Killara Resources Limited
melalui anak perusahannya yaitu PT Killara Resources, akan mengakuisisi dua
lahan tambang batu bara milik perusahaan lokal di Nunukan, Kalimantan Timur.
Nilai investasi akuisisi tersebut mencapai US$ 26 juta.
Menurut Chief Executive Officer (CEO) Killara Resources, Ridwan Zachrie,
pihaknya akan mengakuisisi 80% saham di dua lahan tambang seluas 13.000 hektare
(ha) tersebut.
“Kami belum bisa sebutkan partner lokal
yang kami akuisisi itu. Setelah due
dilligence dalam waktu enam bulan selesai, baru diumumkan,” tuturnya.
Ridwan mengungkapkan, Killara telah menyediakan dana akuisisi dua lahan
tambang yang sebesar US$ 26 juta. Namun pembayaran tidak sekaligus dimuka.
Tahapan pembayaran disepakatu setelah enam bulan dari hasil due dilligence. (Kontan-14)
Agincourt Kurangi Jam
Kerja
Tambang emas Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resources di Kabupaten
Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara, masih tetap beroperasi dan tidak
melakukan pemutusan hubungan kerja maupun ‘merumahkan’ karyawannya.
Menurut Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, berdasarkan perkembangan
terakhir yang diperolehnya, sekarang ini Agincourt Resources yang mengelola
pertambangan emas Martabe tetap menjalankan usahnya.
“Mereka [perusahaan] hanya mengurangi volume jam kerja, tidak melakukan
pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya maupun ‘merumahkan’ karyawannya,”
ujarnya.
Gatot mengungkapkan, Pemprov Sumut ingin memastikan kepada masyarakat di
sekitar areal pertambangan emas Martabe maupun masyarakat Kabupaten Tapanuli
Selatan bahwa setelah semua proses amdal clear, akan disampaikan kepada
masyarakat setempat. (BI-9)
Direktorat Jenderal Minerba
Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan
Hingga kini sebanyak 5.806 izin usaha pertambangan telah dinyatakan masih
bermasalah (non-clean and clear).
Untuk itu, pemerintah melaksanakan rekonsiliasi ribuan izin usaha pertambangan
tersebut untuk verifikasi izin usaha itu agar sesuai dengan aturan dan tidak
terjadi tumpang tindih.
Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian
ESDM, Harya Adityawarman, pihaknya saat ini tengah melaksanakan proses
rekonsiliasi izin usaha pertambangan (IUP) di Sumatera tahap kedua.
“Setelah diverifikasi, pihak terkait termasuk pemda harus menandatangani
berita acara,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM juga telah melaksanakan rekonsiliasi IUP untuk
wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
(Kompas-17)
Achmad Ardianto Terpilih Jadi
Ketua Perhapi
Achmad Ardianto terpilih menjadi Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan
Indonesia (Perhapi) periode 2012-2015, menggantikan Irwandy Arif.
Achmad Ardianto saat ini bekerja sebagai Direktur SDM PT Antam (Persero).
Saat itu, Irwandy Arif sudah menjabat sebagai Ketua Umum Perhapi selama dua
periode.
Pemilihan Ketua Umum Perhapi diikuti oleh empat calon dengan jumlah peserta
kongres 350 orang dan yang memilih sebanyak 337 orang. “Laporan Pertanggung
jawaban Pengurus Perhapi periode 2009-2012 diterima. Terpilih Ketua Umum baru
Achmad Ardianto yang saat ini Direktur SDM Antam dengan 142 suara,” ujar
Irwandy. (BI-7)
MIGAS
Organda Tawarkan Program
Penghematan BBM (Kompas-
Guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional, Organisasi
Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor (Organda) menawarkan keterlibatannya dalam
program-program untuk mencapai penghematan BBM.
Menurut Ketua Umum Organda, Eka Sari Lorena, pihaknya akan menyusun rencana
untuk ikut serta dalam penghematan BBM.
“Setidaknya, dalam setahun ke depan, anggota Organda akan menyusun program
lalu mencoba merealisasikan penghematan tersebut,” ujarnya.
Eva menjelaskan, idealnya penghematan dicapai dengan revitalisasi
besar-besaran kendaraan umum. Dengan revitalisasi angkutan umum, keberadaan
mesin baru akan mendorong penghematan konsumsi BBM. Selain itu, mendorong
perpindahan penumpang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum sehingga
meminimalkan penambahan kuota BBM.
(Kompas-18)
Terkait Pencemaran, Pertamina
akan Ganti Rugi Kerusakan Lahan Pertanian
Akibat pencemaran air limbah hasil produksi, akhirnya PT Pertamina bersedia
mengganti rugi atas kerusakan lahan pertanian warga di Desa Kedungjaya,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Kepala Operasional Pelayanan SP Pertamina, Joko Susilo, pihaknya
akan mengganti semua kerusakan lahan pertanian milik warga.
“Kesepakatan membayar ganti rugi lahan pertanian akan dilaksanakan pada
November 2012,” tuturnya. (ID-9)
September 2012, AKR Serap Capex
Rp 450 Miliar
Hingga bulan September 2012, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) telah
meresalisasikan belanja modal (capital
expenditure/capex) sebanyak Rp 450 miliar. Penyerapan belanja modal
tersebut setara dengan 60% dari target tahun ini yang senilai Rp 700 miliar.
Menurut Direktur Keuangan AKR, Suresh Vembu, pendanaan capex perseroan
bersumber dari kas internal.
“Sampai saat ini, kami telah merealisasikan capex senilai Rp 450 miliar
dari anggaran Rp 700 miliar,” ujarnya.
Suresh menjelaskan, sebagian besar capex diserap untuk membiayai
peningkatan kapasitas tanki bahan bakar minyak (BBM) dan kimia. Sedangkan
sisanya untuk pembangunan infrastruktur pertambangan batu bara. (ID-14)
Kuwait Incar Blok East
Natuna
Perusahaan minyak dan gas asal Kuwait, Kuwait Foreign Petroleum Exploration
Company (KUFPEC), menyatakan minatnya bergabung dalam konsorsium pengelola Blok
East natuna di Kepulauan Riau. KUFPEC ada kemungkinan menjadi salah satu
penyandang dana pengembangan lapangan gas yang membutuhkan investasi Rp 200
triliun tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam pertemuan dua eksekutif KUFPEC dengan Wakil
Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia,
Distrik Kaifan, Kuwait, Senin lalu. Pihak KUFPEC diwakili oleh Managing
Director Nizar M. Al Adsani dan Deputy Chairman Ali D. Al-Shammari.
Menurut Rudi, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut,
KUFPEC menyampaikan niat untuk bergabung dalam konsorsium pengembaangan Blok
East Natuna. Saat ini konsorsium dipimpin PT Pertamina (Persero) dan
Beranggotakan Shell Oil, PTT Thailand, Total, serta Exxon. “Tentu kami sambut
baik dan KUFPEC akan dikawinkan dengan Pertamina dalam konsorsium itu,”
katanya. (KT-B4)
Pemberian Subsidi Minyak akan
Perparah Laju Perubahan Iklim
Saat ini sarana transportasi menyumbang sekitar 20% dari pelepasan emisi
gas rumah kaca secara nasional. Dengan adanya pemebrian subsidi bahan bakar
minyak, dinilai bisa memperparah laju perubahan iklim.
Menurut Koordinator Asia Timur 350.org, Rully Prayoga, pemerintah didesak
lebih serius memanfaatkan energi terbarukan, seperti panas bumi, melalui
pendanaan dan kebijakan.
“Harga bahan bakar fosil yang relatif murah menyebabkan pola konsumsi
energi tidak efisien dan meningkatkan kadar emisi karbon dengan cepat. Solusi
energi tanpa subsidi memeprcepat pembangunan energi bersih terbarukan dan
berkelanjutan,” ujarnya.
Rully mengungkapkan, subsidi bahan bakar fosil, seperti minyak dan
batubara, merupakan salah satu katalis utama pengemisi dunia. Pemberian subsidi
ini kian menyia-nyiakan masa depan bumi.
(Kompas-13)
Nusantara Regas Siap Beli LNG
Tangguh
Akhirnya PT Nusantara Regas menyambut baik hasil keputusan renegosiasi
pasokan liquefied natural gas (LNG)
Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Untuk itu Nusantara Regas memiliki
kesempatan untuk menyerap pasokan LNG Tangguh sebanyak 1,5 juta ton per tahun,
atau sekitar 200 million metric standard
cubic feet per day (mmscfd).
Menurut Direktur Utama Nusantara Regas, Hendra Jaya, keberhasilan
pemerintah dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
dalam merenegosiasi jual beli LNG Tangguh patur diapresiasi lantaran pihaknya
hingga saat ini masih kekurangan pasokan gas.
“Kami tentu siap menampung,” tuturnya.
Hendra mengungkapkan, dengan melihat skema harga gas yang dijual ke Sempra,
pihaknya bersedia membeli pasokan LNG Tangguh dengan harga yang lebih tinggi.
“Kami siap membeli US$ 10 hingga US$ 11 per mmbtu,” cetusnya.
Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Fromalitas BP Migas, Hadi Prasetyo
menambahkan, saat ini pihaknya masih mengkaji keinginan Nusantara Regas,
terutama soal kesiapan infrstrukturnya.
(Kontan-14)
Komposisi Saham Blok East
Natuna Diubah
Komposisi saham partisipasi atau participating
interest (PI) Blok East Natuna, di Kepulauan Riau, tampaknya bakal segera
berubah. Hal ini lantaran Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC)
menyatakan minatnya untuk ikut menjadi kontraktor di blok kaya gas tersebut.
Menurut Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, perusahaan asal Kuwait
tersebut berencana memiliki saham dengan kepemilikan sebesar 20% di dalam
konsorsium East Natuna.
“Jadi, bila mereka pegang saham 20%, tentu investasinya bisa mencapai Rp 40
triliun,” ujarnya. (Kontan-14)
ENERGI
PGE Tuntut Insentif Pajak Aset
Sarulla
Terkait pengalihan aset PLTP Sarulla ke Konsorsium Sarulla Operation
Limited (SOL), PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) meminta agar aset tersebut
bebas pajak.
Menurut Presiden Direktur PGE, Slamet Riyadhi, pengaligan aset belum bisa
dilakukan karena saat ini PGE masih menunggu keputusan pemerintah atas insentif
yang mintanya.
“Masih ada satu poin lagi yang kami tunggu dari pemerintah,” ujarnya.
Slamet mengungkapkan, satu poin itu menyangkut pengalihan aset hulu PLTP
sarulla dari perseroan kepada SOL yang telah disepakati sebelumnya. Di
karenakan Pertamina telah merampungkan kontrak kerja sama (joint operating contract/JOC) di antara keduanya. (ID-9/BI-7)
Warga Lampung Desak PLN
Realisasikan Jaringan Listrik
Sekitar ratusan warga dari Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Lampung
Tengah, Senin (15/10), berunjuk rasa menuntut PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) untuk segera membangun jaringan listrik ke desa mereka.
Menurut Humas PLN Wilayah Lampung, Hari Nugroho, tersendatnya realisasi
pembangunan jaringan listrik desa itu terkendala dana dan melonjaknya jumlah
pelanggan.
Salah satu pengunjuk rasa, Sunarto, mengatakan, setelah putus kontrak
dengan Sinar Sewo Mego, PLN berjanji akan mengambil alih penyediaan listrik ke
desa mereka. Akan tetapi, hingga dua tahun ini tidak pernah
terealisasikan. (Kompas-21)
Investasi Listrik Ditargetkan
US$ 9,6 Miliar
Indonesia hingga kini masih kekurangan pasokan listrik. Saat ini, kebutuhan
listrik di Jawa-Bali mencapai 35.000 megawatt (MW), sedangkan pasokannya hanya
22.900 MW. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) menargetkan ada tambahan pasokan listrik 5.000 MW pada 2013 dengan
kebutuhan investasi sebesar US$ 9,6 miliar atau Rp 92,6 triliun. PLN sudah
menyediakan Rp 60 triliun, sisanya dipenuhi sejumlah perusahaan swasta yang
sudah menandatangani kontrak dengan PLN.
Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan, BUMN tersebut menganggarkan
investasi sekitar Rp 60 triliun pada 2013. “Perseroan mengucurkan dana
investasi dari internal sekitar Rp 10 triliun dan sisanya dari pinjaman. Besar
pinjaman biasanya mencapai 80%,” katanya.
(ID-1)
Rekind akan Bangun 43 PLTP
PT Rekayasa Industri (Rekind) menargetkan pembangunan pembangkit listrik
tenaga panas bumi (PLTP) pada masa mendatang. Target tersebut mempertegas
komitmen Rekind menggarap proyek listrik panas bumi.
Rekind sudah terlibat dalam pengembangan dan pembangunan PLTP sejak 1993,
dimulai dari hanya pengerjaan konstruksi hingga akhirnya menangani engineering, procurement dan construction (EPC) secara terintegrasi.
“Dalam kurun waktu tersebut Rekind sudah membangun 12 buah PLTP dan di masa
depan menargetkan pembangunan 43 PLTP dalam program pembangkit listrik 10.000
MW tahap dua,” kata Direktur Operasional Rekind Dharma Balen. (ID-9)
Investasi Energi Terbarukan
Dipermudah
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berjanji mempermudah proses pengurusan
investasi pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT). Selian memacu
penyediaan listrik murah dan bersih, kemudahan tersebut juga untuk mengurangi
ketergantungan bahan bakar fosil.
“Perkembangan pembangkit energi baru dan terbarukan menjadi fokus
pemerintah dan proses perizinannya akan dieprcepat agar perkembangannya juga
dahsyat,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik.
(ID-9)
Tarif PLTS akan Segera
Terbit
Guna menarik investasi swasta di pembangkit ini, rencananya pemerintah
segera menerbitkan ketentuan tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS). Dengan nanti terbitnya tarif untuk PLTS ini, diharapkam kalangan swasta
serius berminat menggarap proyek PLTS.
Menurut Kepala Divisi Energi Terbarukan PT PLN (Persero), Mochammad Sofyan,
selama ini tarif PLTS belum ditentukan. Pasalnya, PLTS yang beroperasi
seluruhnya dibangun oleh perseroan.
“Tidak ada yang dibangun oleh swasta, jadi tidak ada tarif yang dipakai
untuk bertransaksi,” ujarnya.
Sofyan menjelaskan, dengan adanya tarif baru, swasta akan bisa masuk untuk
ikut menembangkan PLTS. Untuk pembangunan satu unit pembangkit bertenaga surya
dibutuhkan dana hingga Rp 6 miliar. Hingga saat ini tarif baru setrum PLTS
sedang dalam tahap pembahasan finalisasi akhir. (ID-9)
2013, Adhi Karya Kembangkan
Proyek Pembangkit
Emiten sektor konstruksi, PT Adhi Karya Tbk (ADHI), tengah panen proyek.
Emiten pelat merah itu menggeber ekspansi di proyek pembangkit listrik dan
properti juga monorel.
Kiswodarmawan, Direktur Utama Adhi Karya, menurutkan, mulai tahun depan,
perseroan mengerjakan pembangunan powerplant
milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) senilai Rp 2 triliun-2,5 triliun.
Kapasitas pembangkit listrik itu sekitar 2x25 megawatt. “Untuk pendanaan,
kami akan terbitkan obligasi, dan sisanya dari pinjaman perbankan,” ujarnya. (Kontan-4)
AIF Danai Proyek Transmisi
Listrik Jawa-Bali 500 kV
Proyek transmisi listrik Jawa-Bali 500kV menjadi proyek perdana yang akan
didanai melalui pinjaman Asean Infrastructure Fund (AIF) yang akan dieksekusi
pada 2013.
Plt. Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bambang P.S.
Brodjonegoro mengatakan dari lima proyek yang masuk dalam pipeline proyek yang akan didanai AIF sepanjang 2012-2014, proyek
transmisi listrik Jawa-Bali 500kV menjadi proyek perdana yang akan dijalankan.
“Ini yang pertama jalan, AIF dengan ADB. Yang lain masih dalam pembahasan,”
ujarnya. (BI-7)
PJB Services Bangun PLTS 100
MW
Melalui anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yaitu PJB
Services, telah sepakat menjalin kerja sama dengan First Solar dalam
pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang berkapasitas
100 MW.
Menurut Manager Senior Pengembangan Bisnis dan Penjualan First Solar Asia
Tenggara, Won Park, hal ini sebagai bagian dari upaya pemenuhan permintaan
energi listrik di Indonesia yang terus meningkat.
“Indonesia sangat membutuhkan sumber daya energi yang hemat dan juga dapat
diandalkan. Karena itu, kerja sama dengan PJB Services ini dapat menjadi solusi
ideal bagi Indonesia,” ujarnya.
Won Park mengungkapkan, nota kesepahaman ini menunjukkan kepercayaan First
Solar terhadap potensi Indonesia sebagai pasar berkelanjutan yang memanfaatkan
tenaga surya. Ini bentuk kerja sama pertama First Solar di Indonesia dan bagian
dari strategi kami untuk masuk ke pasar energi berkelanjutan dunia yang terus
berkembang,” tuturnya. (Kompas-18)
