TAMBANG
* Freeport Siap Renegosiasi Kontrak yang akan direnegosiasi dari mulai
Royalti, Jangka Waktu Kontrak dan Pengolahan Hasil Tambang
Kementerian ESDM dan manajemen PT Freeport Indonesia mencapai
kesepakatan melakukan kontrak karya pertambangan. Renegosiasi itu
perlu dilakukan agar lebih memenuhi keadilan dan kepentingan nasional.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Menteri ESDM Jero Wacik dan
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto.
Pertemuan itu untuk mendapat kesediaan melakukan renegosiasi.
“Renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian
agar memenuhi keadilan dan kepentingan nasional,” kata Jero Wacik.
(Kompas-19/Kontan-20/ID-9/BI-9)
* Sektor Tambang Mulai Ditertibkan dengan Inpres No 1/2012
Ditengah-tengah tren naiknya konflik horizontal antara pelaku usaha
dan masyarakat akhir-akhir ini, pemerintah terlihat mulai serius
membenahi sektor pertambangan.
Mereka diminta melakukan peningkatan efektivitas pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu bara berdasarkan IUP
(izin usaha pertambangan) batu bara dan PKP2B (perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batu bara).
Selain itu, inpres itu juga menginstruksikan bawahannya Diminta untuk
melaksanakan
kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) yang berwawasan
lingkungan serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah usaha pertambangan. (BI-9)
* Laba Inco di 2011 Turun 24%
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatatkan pendapatan US$ 237 juta
selama kuartal IV 2011. Angka tersebut turun 18,27% daripada hasil di
periode yang sama tahun lalu, yang senilai US$ 290 juta.
Mengutip keterbukaan INCO, penyebab pendapatan merosot adalah
penurunan harga jual rata-rata nikel. Di kuartal IV-2011, harga jual
rata-rata US$ 14.928 per ton, lebih rendah daripada periode yang sama
tahun 2010, yaitu US4 17.735 per ton.
Laba bersih INCO di kuartal IV 2011 merosot menjadi US$ 13,2 juta dari
periode yang sama di 2010, yaitu US$ 108,87 juta. sepanjang 2011, INCO
membukukan laba bersih US$ 333 juta, turun 24% dari laba bersih 2010,
yaitu US$ 437,36 juta. (Kontan-4/ID-14)
* PTBA Targetkan Raih Kontrak Penjualan Batubara 12,2 Juta Ton
PT Bukit Asam Tbk tahun ini menargetkan kontrak penjualan ke sejumlah
rekanan pembangkit listrik dapat mencapai 12,2 juta ton, naik 40,2%
ketimbang tahun lalu.
Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Hananto Budi Laksono mengungkapkan
perusahaan menargetkan total penjualan Bukit Asam tahun ini sebesar
18,7 juta ton di mana 65% akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik
terutama ke tiga PLTU yakni Suralaya, Bukit Asam dan Tarahan. (BI-9)
* Golden Mines Kucurkan Rp 100 M ke Tanjung Belit Bara Utama
Emiten tambang Grup Sinarmas, PT Golden Energy Mines Tbk, memberikan
pinjaman senilai Rp 100 miliar kepada anak usahanya yang bernama PT
Tanjung Belit Bara Utama.
Sudin SH, Sekretaris Perusahaan Golden Energy Mines, mengatakan
pinjaman itu dibebani bunga sebesar 12% per tahun dan akan berakhir
pada 12 Februari 2013.
“Pinjaman itu untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana
dan prasarana pertambangan batu bara,” ujarnya. (BI-m3)
MIGAS
* Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM Subsidi Lebih Kecil Daripada
Pembatasan dengan Memaksa Masyarakat Beralih ke Pertamax
Menaikkan harga bahan bakar minyak menjadi solusi terbaik untuk
menekan beban subsidi. Dampak inflasi kenaikan harga BBM lebih ekcil
ketimbang pembatasan dengan memaksa masyarakat beralih ke pertamax.
Batas kenaikan maksimal yang diusulkan adalah Rp 1.000 per liter.
Menurut Ekonom Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, dengan
menaikkan harga Rp 1.000 per liter, dampak inflasi tahunan hanya
berkisar 0,4-0,6 persen. Angka itu lebih kecil dibandingkan inflasi
dengan melakukan pembatasan premium yang berkisar 2-5 persen. “Jika
harganya naik Rp 1.000 per liter, pemerintah bisa menghemat anggaran
Rp 8-10 triliun,” katanya. (Kompas-19)
* Pemerintah Wajibkan Badan Usaha Niaga BBM Gunakan Campuran Bahan
Bakar Nabati 2% Mulai 1 Mei
Kementerian ESDM mewajibkan setiap badan usaha niaga bahan bakar
minyak menggunakan campuran bahan bakar nabati 2 persen dalam bahan
bakar nabati nonsubsidi mulai 1 Mei 2012. hal itu untuk meningkatkan
pemanfaatan bahan bakar alternatif dalam mewujudkan ketahanan energi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi ESDM Kardaya
Warnika mengatakan, sesuai hasil kesepakatan dalam rapat dengan Badan
Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 15 Februari ditetapkan,
implementasi mandatori bahan bakar nabati (BBN) untuk BBM nonsubsidi
wajib dijalankan dengan persentase 2 persen. (Kompas-20/ID-9)
* Pemerintah Minta Pertamina Fokus ke Hulu Migas
Kementerian ESDM lebih mendukung swasta ketimbang PT Pertamina
(Persero) untuk membangun kilang bahan bakar minyak (BBM). Itulah
sebabnya, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo meminta kepada
Pertamina untuk menghitung keekonomian membangun kilang.
Widjajono menyarankan kepada Pertamina lebih baik fokus di sektor hulu
seperti akuisisi dan merger. “Kalo pertamina susah swasta bisa kenapa
gak swasta. Pertamina ngurusin yang Natuna atau apalah gitu. Hilirnya
jangan terlalu banyak diurusin Pertamina, diserahkan ke swasta saja,”
ujar Widjajono. (Kontan-14)
* Laba Sektor Hulu Pertamina Rp 41 T
PT Pertamina (Persero) menargetkan laba usaha dari sektor hulu pada
tahun ini naik sebesar Rp 8,63 triliun atau 25,67% dibandingkan dengan
target tahun lalu. Tahun lalu, Pertamina menargetkan laba usaha dari
sektor hulu sebesar Rp 33,63.
Namun, karena kenaikkan harga minyak, realisasinya laba usaha sektor
hulu pada 2011 bisa mencapai Rp 41 triliun atau 21,9% lebih tinggi
dari target. “Tahun ini, kita targetkan kenaikan laba usaha hulu
menjadi Rp 42 triliun,” ujar Direktur Utama Pertamina, Karen
Agustiawan. (Kontan-4)
* Pengusaha Tabung Gas Elpiji Tunggu Order
Produsen tabung gas elpiji 3 kilogram bertahap PT Pertamina kembali
meneken kontrak pembelian tabung tahun ini. Puluhan produsen tabung
itu perlu menyelamatkan usahanya. Kalau tidak ada order, mereka pun
harus mengalihkan bisnisnya atau gulung tikar.
Ketua Asosiasi Produsen Tabung Elpiji, Tjiptadi, mengungkapkan, ketika
kontrak pembelian dari 2006 sampai Oktober 2010 habis, praktis
produsen tabung gas tidak lagi mendapatkan kepastian pembeli kembali.
Padahal, saat kontrak tersebut habis, Pertamina pernah berjanji akan
membeli lagi tabung sebanyak 5,4 juta tabung. (Kontan-14)
* Produksi Blok West Madura Offshore Mulai Naik
Sebanyak dua sumur baru yang dibor Pertamina Hulu Energi (PHE) West
Madura Offshore (WMO) sukses memproduksi minyak 4.900 barel per hari
(bph) dan gas 5,6 juta kubik per hari (mmscfd)
Gde Pradnyana, kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas,
mengatakan, pencapaian itu meningkatkan produksi PHE WMO yang pada
akhir Januari 2012 sempat merosot di bawah 11 ribu bph menjadi minyak
15.500 bph dan gas 149 mmscfd per 16 Februari.
“Akhir Februari nanti produksi PHE WMO diperkirakan meningkat lagi,
karena masih ada satu sumur baru yang mulai berproduksi. Selain itu,
ada sumur yang akan distimulasi,” (ID-9)
* Proyek Gas Buang Pertamina Balongan Molor, BPK Estimasi Potensi
Kehilangan Pendapatan Pertamina US$ 43,58 Juta Pertamina Siap Kenakan
Denda ke Rekind
Proyek pemanfaatkan gas buang alias Residue Catalytic Cracking Off Gas
to Propylene Project (ROPP) di Kilang Balongan milik PT Prtamina belum
juga tuntas. Padahal proyek senilai US$ 238 juta itu, targetnya sudah
kelar dan beroperasi sejak Oktober 2010 lalu.
Nyatanya, penyelesain proyek itu molor. Akibatnya, Petamina pun
kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar gara-gara keterlambatan
proyek tersebut. Berapa potensi kehilangan penerimaan Pertamina? Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit terhadap proyek yang
dikerjakan PT Rekayasa Industri yang berkongsi dengan perusahaan
Jepang. Tokyo Engineering Corporation ini. (Kontan-20/ID-9)
* Sugih Energy Raup Rp 2,4 T dari Right Issue. Sebagian dananya untuk
Biaya Akuisisi Blok Migas di Lemang Jambi
PT Sugih Energy Tbk (SUGI) akan melaksanakan penawaran umum terbatas
(rights issue) dengan melepas 24,27 miliar saham baru pada harga Rp
100 per saham. Perseroan bakal meraup dana sebesar Rp 2,42 triliun.
Berdasarkan pengumuman resmi perseroan, disebutkan, setiap tiga
pemegang saham yang namanya tercacat pada 30 Maret 2012 berhak atas
180 HMETD.
Pada setiap 180 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)
itu melekat satu waran seri II sebagai insentif bagi pemegang HMETD
yang melaksanakan haknya. Dengan demikian, penerbitan waran seri II
yang menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD sebanyak
134,84 juta unit. (ID-15)
ENERGI
* PLN Masih Kesulitan Dapatkan Gas
Manajemen PT PLN (Persero) mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan
gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Penggunaan batu bara terus
digenjot hingga 44 persen dari total kebutuhan energi.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan beberapa pembangkit PLN
sampai kini belum mendapatkan pasokan gas. Misalnya, Pembangkit
Belawan Medan membutuhkan pasokan 100 juta kaki kubik per hari, Muara
Karang dan Priok 200 juta kaki kubik per hari, Muara Tawar 40 juta
kaki kubik per hari, serta Gresik 100 juta kaki kubik per hari.
(KT-B4)
* PLN Segera Lelang Proyek Jaringan Kabel Transmisi Bawah Laut
Jawa-Sumatera senilai US$ 2 M
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mulai melelang proyek
kabel transmisi bawah laut ruas Sumatera-Jawa berkapasitas tegangan
500 kV senilai US$ 2 miliar pada triwulan ketiga 2012.
Dirut PLN Nur Pamudji mengemukakan perseroan tengah menyiapkan
perseroan tengah menyiapkan dokumen tender proyek kabel listrik yang
akan menghubungkan Bangko Tengah, Sumatera Selatan ke Bogor, Jawa
Barat, sepanjang 700 km tersebut. (BI-9/Kontan-14/ID-9)
* Sistem Feed in Tarif Ketenagalistrikan Masih Banyak Kendala
Sistem feed in tariff (FIT) ketenagalistrikan yang coba diterapkan
pemerintah dinilai masih menghadapi banyak kendala, di antaranya
kemampuan investor domestik masih belum begitu kuat untuk mendukung
pendanaannya.
Pengamat energi dan kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan, untuk bisa
menerapkan system FIT, perlu banyak dukungan dari berbagai pihak.
“Meskipun pemerintah terus mendorong pengembangan system FIT,
penerapannya tidak akan efektif bila tidak didukung para investor
domestik,” kata dia. (ID-9)
HUTAN & LINGK
* IUP Dikeluarkan Pemkab Tanpa Sepengetahuan warga, Taman Nasional 17
Pulau di NTT Terancam Eksploitasi Bijih Besi
Taman Nasional 17 Pulau di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa
Tenggara Timur, terancam pertambangan bijih besi di wilayah itu. Izin
usaha pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ngada kepada
PT Laki Tangguh seluas 29.921 hektar tidak sepengetahuan warga, juga
mengancam seluruh daya dukung lingkungan setempat.
PT Laki Tangguh telah mengajukan proposal analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal) kepada pemerintah. Amdal itu juga disosialisasikan
kepada masyarakat sejak 16 januari-16 Februari 2012, tetapi ditolak
warga. Warga menilai, pertambangan bijih besi tidak berdampak positif
bagi masyarakat sekitar, tetapi justru semakin menyengsarakan. Akan
tetapi, pihak pemda dan PT Laki Tangguh meneruskan aktivitas
pertambangan di wilayah Mbopok, Kecamatan Riung, sleuas 28.921 hektar
(ha) itu. (Kompas-22)
* Freeport Siap Renegosiasi Kontrak yang akan direnegosiasi dari mulai
Royalti, Jangka Waktu Kontrak dan Pengolahan Hasil Tambang
Kementerian ESDM dan manajemen PT Freeport Indonesia mencapai
kesepakatan melakukan kontrak karya pertambangan. Renegosiasi itu
perlu dilakukan agar lebih memenuhi keadilan dan kepentingan nasional.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Menteri ESDM Jero Wacik dan
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto.
Pertemuan itu untuk mendapat kesediaan melakukan renegosiasi.
“Renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian
agar memenuhi keadilan dan kepentingan nasional,” kata Jero Wacik.
(Kompas-19/Kontan-20/ID-9/BI-9)
* Sektor Tambang Mulai Ditertibkan dengan Inpres No 1/2012
Ditengah-tengah tren naiknya konflik horizontal antara pelaku usaha
dan masyarakat akhir-akhir ini, pemerintah terlihat mulai serius
membenahi sektor pertambangan.
Mereka diminta melakukan peningkatan efektivitas pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu bara berdasarkan IUP
(izin usaha pertambangan) batu bara dan PKP2B (perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batu bara).
Selain itu, inpres itu juga menginstruksikan bawahannya Diminta untuk
melaksanakan
kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) yang berwawasan
lingkungan serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar
wilayah usaha pertambangan. (BI-9)
* Laba Inco di 2011 Turun 24%
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mencatatkan pendapatan US$ 237 juta
selama kuartal IV 2011. Angka tersebut turun 18,27% daripada hasil di
periode yang sama tahun lalu, yang senilai US$ 290 juta.
Mengutip keterbukaan INCO, penyebab pendapatan merosot adalah
penurunan harga jual rata-rata nikel. Di kuartal IV-2011, harga jual
rata-rata US$ 14.928 per ton, lebih rendah daripada periode yang sama
tahun 2010, yaitu US4 17.735 per ton.
Laba bersih INCO di kuartal IV 2011 merosot menjadi US$ 13,2 juta dari
periode yang sama di 2010, yaitu US$ 108,87 juta. sepanjang 2011, INCO
membukukan laba bersih US$ 333 juta, turun 24% dari laba bersih 2010,
yaitu US$ 437,36 juta. (Kontan-4/ID-14)
* PTBA Targetkan Raih Kontrak Penjualan Batubara 12,2 Juta Ton
PT Bukit Asam Tbk tahun ini menargetkan kontrak penjualan ke sejumlah
rekanan pembangkit listrik dapat mencapai 12,2 juta ton, naik 40,2%
ketimbang tahun lalu.
Sekretaris Perusahaan Bukit Asam Hananto Budi Laksono mengungkapkan
perusahaan menargetkan total penjualan Bukit Asam tahun ini sebesar
18,7 juta ton di mana 65% akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik
terutama ke tiga PLTU yakni Suralaya, Bukit Asam dan Tarahan. (BI-9)
* Golden Mines Kucurkan Rp 100 M ke Tanjung Belit Bara Utama
Emiten tambang Grup Sinarmas, PT Golden Energy Mines Tbk, memberikan
pinjaman senilai Rp 100 miliar kepada anak usahanya yang bernama PT
Tanjung Belit Bara Utama.
Sudin SH, Sekretaris Perusahaan Golden Energy Mines, mengatakan
pinjaman itu dibebani bunga sebesar 12% per tahun dan akan berakhir
pada 12 Februari 2013.
“Pinjaman itu untuk pengeluaran modal dan biaya pengembangan sarana
dan prasarana pertambangan batu bara,” ujarnya. (BI-m3)
MIGAS
* Dampak Inflasi Kenaikan Harga BBM Subsidi Lebih Kecil Daripada
Pembatasan dengan Memaksa Masyarakat Beralih ke Pertamax
Menaikkan harga bahan bakar minyak menjadi solusi terbaik untuk
menekan beban subsidi. Dampak inflasi kenaikan harga BBM lebih ekcil
ketimbang pembatasan dengan memaksa masyarakat beralih ke pertamax.
Batas kenaikan maksimal yang diusulkan adalah Rp 1.000 per liter.
Menurut Ekonom Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, dengan
menaikkan harga Rp 1.000 per liter, dampak inflasi tahunan hanya
berkisar 0,4-0,6 persen. Angka itu lebih kecil dibandingkan inflasi
dengan melakukan pembatasan premium yang berkisar 2-5 persen. “Jika
harganya naik Rp 1.000 per liter, pemerintah bisa menghemat anggaran
Rp 8-10 triliun,” katanya. (Kompas-19)
* Pemerintah Wajibkan Badan Usaha Niaga BBM Gunakan Campuran Bahan
Bakar Nabati 2% Mulai 1 Mei
Kementerian ESDM mewajibkan setiap badan usaha niaga bahan bakar
minyak menggunakan campuran bahan bakar nabati 2 persen dalam bahan
bakar nabati nonsubsidi mulai 1 Mei 2012. hal itu untuk meningkatkan
pemanfaatan bahan bakar alternatif dalam mewujudkan ketahanan energi.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi ESDM Kardaya
Warnika mengatakan, sesuai hasil kesepakatan dalam rapat dengan Badan
Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 15 Februari ditetapkan,
implementasi mandatori bahan bakar nabati (BBN) untuk BBM nonsubsidi
wajib dijalankan dengan persentase 2 persen. (Kompas-20/ID-9)
* Pemerintah Minta Pertamina Fokus ke Hulu Migas
Kementerian ESDM lebih mendukung swasta ketimbang PT Pertamina
(Persero) untuk membangun kilang bahan bakar minyak (BBM). Itulah
sebabnya, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo meminta kepada
Pertamina untuk menghitung keekonomian membangun kilang.
Widjajono menyarankan kepada Pertamina lebih baik fokus di sektor hulu
seperti akuisisi dan merger. “Kalo pertamina susah swasta bisa kenapa
gak swasta. Pertamina ngurusin yang Natuna atau apalah gitu. Hilirnya
jangan terlalu banyak diurusin Pertamina, diserahkan ke swasta saja,”
ujar Widjajono. (Kontan-14)
* Laba Sektor Hulu Pertamina Rp 41 T
PT Pertamina (Persero) menargetkan laba usaha dari sektor hulu pada
tahun ini naik sebesar Rp 8,63 triliun atau 25,67% dibandingkan dengan
target tahun lalu. Tahun lalu, Pertamina menargetkan laba usaha dari
sektor hulu sebesar Rp 33,63.
Namun, karena kenaikkan harga minyak, realisasinya laba usaha sektor
hulu pada 2011 bisa mencapai Rp 41 triliun atau 21,9% lebih tinggi
dari target. “Tahun ini, kita targetkan kenaikan laba usaha hulu
menjadi Rp 42 triliun,” ujar Direktur Utama Pertamina, Karen
Agustiawan. (Kontan-4)
* Pengusaha Tabung Gas Elpiji Tunggu Order
Produsen tabung gas elpiji 3 kilogram bertahap PT Pertamina kembali
meneken kontrak pembelian tabung tahun ini. Puluhan produsen tabung
itu perlu menyelamatkan usahanya. Kalau tidak ada order, mereka pun
harus mengalihkan bisnisnya atau gulung tikar.
Ketua Asosiasi Produsen Tabung Elpiji, Tjiptadi, mengungkapkan, ketika
kontrak pembelian dari 2006 sampai Oktober 2010 habis, praktis
produsen tabung gas tidak lagi mendapatkan kepastian pembeli kembali.
Padahal, saat kontrak tersebut habis, Pertamina pernah berjanji akan
membeli lagi tabung sebanyak 5,4 juta tabung. (Kontan-14)
* Produksi Blok West Madura Offshore Mulai Naik
Sebanyak dua sumur baru yang dibor Pertamina Hulu Energi (PHE) West
Madura Offshore (WMO) sukses memproduksi minyak 4.900 barel per hari
(bph) dan gas 5,6 juta kubik per hari (mmscfd)
Gde Pradnyana, kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas,
mengatakan, pencapaian itu meningkatkan produksi PHE WMO yang pada
akhir Januari 2012 sempat merosot di bawah 11 ribu bph menjadi minyak
15.500 bph dan gas 149 mmscfd per 16 Februari.
“Akhir Februari nanti produksi PHE WMO diperkirakan meningkat lagi,
karena masih ada satu sumur baru yang mulai berproduksi. Selain itu,
ada sumur yang akan distimulasi,” (ID-9)
* Proyek Gas Buang Pertamina Balongan Molor, BPK Estimasi Potensi
Kehilangan Pendapatan Pertamina US$ 43,58 Juta Pertamina Siap Kenakan
Denda ke Rekind
Proyek pemanfaatkan gas buang alias Residue Catalytic Cracking Off Gas
to Propylene Project (ROPP) di Kilang Balongan milik PT Prtamina belum
juga tuntas. Padahal proyek senilai US$ 238 juta itu, targetnya sudah
kelar dan beroperasi sejak Oktober 2010 lalu.
Nyatanya, penyelesain proyek itu molor. Akibatnya, Petamina pun
kehilangan potensi pendapatan yang cukup besar gara-gara keterlambatan
proyek tersebut. Berapa potensi kehilangan penerimaan Pertamina? Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit terhadap proyek yang
dikerjakan PT Rekayasa Industri yang berkongsi dengan perusahaan
Jepang. Tokyo Engineering Corporation ini. (Kontan-20/ID-9)
* Sugih Energy Raup Rp 2,4 T dari Right Issue. Sebagian dananya untuk
Biaya Akuisisi Blok Migas di Lemang Jambi
PT Sugih Energy Tbk (SUGI) akan melaksanakan penawaran umum terbatas
(rights issue) dengan melepas 24,27 miliar saham baru pada harga Rp
100 per saham. Perseroan bakal meraup dana sebesar Rp 2,42 triliun.
Berdasarkan pengumuman resmi perseroan, disebutkan, setiap tiga
pemegang saham yang namanya tercacat pada 30 Maret 2012 berhak atas
180 HMETD.
Pada setiap 180 saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)
itu melekat satu waran seri II sebagai insentif bagi pemegang HMETD
yang melaksanakan haknya. Dengan demikian, penerbitan waran seri II
yang menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD sebanyak
134,84 juta unit. (ID-15)
ENERGI
* PLN Masih Kesulitan Dapatkan Gas
Manajemen PT PLN (Persero) mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan
gas untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Penggunaan batu bara terus
digenjot hingga 44 persen dari total kebutuhan energi.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengatakan beberapa pembangkit PLN
sampai kini belum mendapatkan pasokan gas. Misalnya, Pembangkit
Belawan Medan membutuhkan pasokan 100 juta kaki kubik per hari, Muara
Karang dan Priok 200 juta kaki kubik per hari, Muara Tawar 40 juta
kaki kubik per hari, serta Gresik 100 juta kaki kubik per hari.
(KT-B4)
* PLN Segera Lelang Proyek Jaringan Kabel Transmisi Bawah Laut
Jawa-Sumatera senilai US$ 2 M
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan mulai melelang proyek
kabel transmisi bawah laut ruas Sumatera-Jawa berkapasitas tegangan
500 kV senilai US$ 2 miliar pada triwulan ketiga 2012.
Dirut PLN Nur Pamudji mengemukakan perseroan tengah menyiapkan
perseroan tengah menyiapkan dokumen tender proyek kabel listrik yang
akan menghubungkan Bangko Tengah, Sumatera Selatan ke Bogor, Jawa
Barat, sepanjang 700 km tersebut. (BI-9/Kontan-14/ID-9)
* Sistem Feed in Tarif Ketenagalistrikan Masih Banyak Kendala
Sistem feed in tariff (FIT) ketenagalistrikan yang coba diterapkan
pemerintah dinilai masih menghadapi banyak kendala, di antaranya
kemampuan investor domestik masih belum begitu kuat untuk mendukung
pendanaannya.
Pengamat energi dan kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan, untuk bisa
menerapkan system FIT, perlu banyak dukungan dari berbagai pihak.
“Meskipun pemerintah terus mendorong pengembangan system FIT,
penerapannya tidak akan efektif bila tidak didukung para investor
domestik,” kata dia. (ID-9)
HUTAN & LINGK
* IUP Dikeluarkan Pemkab Tanpa Sepengetahuan warga, Taman Nasional 17
Pulau di NTT Terancam Eksploitasi Bijih Besi
Taman Nasional 17 Pulau di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa
Tenggara Timur, terancam pertambangan bijih besi di wilayah itu. Izin
usaha pertambangan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ngada kepada
PT Laki Tangguh seluas 29.921 hektar tidak sepengetahuan warga, juga
mengancam seluruh daya dukung lingkungan setempat.
PT Laki Tangguh telah mengajukan proposal analisis mengenai dampak
lingkungan (amdal) kepada pemerintah. Amdal itu juga disosialisasikan
kepada masyarakat sejak 16 januari-16 Februari 2012, tetapi ditolak
warga. Warga menilai, pertambangan bijih besi tidak berdampak positif
bagi masyarakat sekitar, tetapi justru semakin menyengsarakan. Akan
tetapi, pihak pemda dan PT Laki Tangguh meneruskan aktivitas
pertambangan di wilayah Mbopok, Kecamatan Riung, sleuas 28.921 hektar
(ha) itu. (Kompas-22)
