TAMBANG
Agar Peristiwa di
Bima tak Terulang, Kementerian ESDM akan Pertajam Kewenangan Evaluasi Izin
Tambang yang Diterbitkan Daerah
Kementerian ESDM
akan mengevaluasi izin tambang yang telah diterbitkan pemerintah daerah selama
ini. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite, evaluasi
tersebut dilakukan menyusul terjadinya kerusuhan akibat masalah tambang di
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, empat hari lalu. “Masalah itu jadi
pembelajaran untuk pelaku industri pertambangan,” kata dia.
Sebetulnya,
Thamrin melanjutkan, berdasarkan Undang-undang tentang Mineral dan Batu Bara,
kewenangan penerbitan dan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) menjadi hak
pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya bisa memberi rekomendasi ihwal
penyelesaian sengketa terkait izin tersebut. (KT-B5)
Kegiatan Tambang
PT SMN Dihentikan Permanen
Bupati Bima Ferry
Zulkarnaen akhirnya menerbitkan surat keputusan (SK) tentang penghentian secara
tetap (permanent) kegiatan usaha pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)
di Kecamatan Lambu, Sape, dan Langgudu.
Surat Keputusan
Bupati Bima itu bernomor 188.45/64/004/2012 tentang Penghentian Secara Tetap
Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN)
di Kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu, diterbitkan 28 Januari 2012.
Kabag Humas dan
Protokol Setkab Bima Aris Gunawan mengatakan, keputusan Bupati Bima itu
didasarkan pada rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian
ESDM Thamrin Sihite atas nama Menteri dan Keputusan DPRD Kabupaten Bima. (ID-9)
Doktor Hukum
Pertambangan UI: Tambang Bukan Milik Daerah
Karut-marut pengelolaan
pertambangan di era otonomi daerah makin menunjukkan bahwa Negara tidka mampu
mengurus kekayaan alam.
Ribuan izin usaha
pertambangan (IUP) bermasalah (non clear and clean) terindikasi tumpang
tindih dengan IUP lain, ratusan sengketa hukum perizinan pertambangan, dan
bentrokan masyarakat Bima yang menolak IUP PT SMN, adalah akibat
kesewenang-wenangan pemerintah daerah mengelola tambang.
Perlu perbaikan
system hukum yang mengatur pertambangan sehingga sengketa hukum terkait
ketidakharmonisan antar-pemerintahan, ketidakefisienan penerbitan IUP, dan
fenomena eksploitasi sumber daya mineral di daerah bisa segera
diatasi.
IMA MAYASARI,
Advokat; Doktor di Bidang Hukum Pertambangan, FHUI (Kompas-6)
Fokus ke Hilir,
Antam Garap Proyek Rp 35,9 T Hingga 2014
PT Aneka Tambang
(Antam) akan menyelesaikan lima proyek baru senilai US$ 4 miliar atau sekitar
Rp 35,9 triliun hingga 2014 mendatang. Proyek yang terkait dengan Master Plan
Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu membuat
perseroan berfokus pada sektor hilir pertambangan.
Direktur Utama
Antam Alwin Syah Lubis mengungkapkan, pihaknya berusaha masuk sektor hilir demi
mengadopsi Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi
tersebut melarang ekspor hasil tambang mentah. “Tapi proyek-proyek baru ini
membuat Antam makin besar,” kata dia. (KT-B4)
Anggota DPR Minta
Pemerintah Genjot Pajak Pertambangan
Pemerintah
diminta mengoptimalkan penerimaan pajak di sektor pertambangan dan
telekomunikasi ketimbang memungut pajak dari sektor usaha kecil-menengah.
“Banyak sektor lain yang masih besar potensinya untuk digali,” kata anggota
Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Kemal Azis Stamboel
(Partai Keadilan Sejahtera).
Pengenaan pajak
bagi usaha kecil dan menengah, menurut Kemal, akan menambah beban pengusaha dan
menimbulkan pungutan baru. Padahal selama ini pengusaha kecil sudah dibebani
pula dengan pungutan retribusi daerah. (KT-B2)
PT Timah Tbk
Investasi Kapal Senilai Rp 1,6 T
PT Timah Tbk
(TINS) siap memodifikasi kapal lama menambah kapal baru untuk menopang ekspansi
produksi. Pada tahun ini, TINS mulai mengucurkan investasi senilai total Rp 1,6
triliun. “Investasinya bersifat multi-years, mulai dikucurkan tahun
ini,” kata Direktur Utama TINS, Wachid Usman.
Dana tersebut
akan diserap untuk tiga kebutuhan. Pertama, TINS menyiapkan dana Rp 500
miliar untuk melanjutkan proyek modifikasi kapal keruk menjadi kapal skala
besar atau bicket wheel dredge (BWD) yang sudah dilakukan sejak tahun
lalu. (Kontan-4)
PT Timah Kaji
Revisi Belanja Modal
PT Timah Tbk
mengkaji perubahan anggaran belanaj modal (capital expenditure/capex)
pada tahun ini, dari alokasi semula Rp2 triliun.
Direktur Utama
Timah Wahid Usman mengatakan Kementerian BUMN meminta perseroan untuk merevisi
anggaran capex untuk menyesuaikan sejumlah kriteria. Sayangnya, Wahid enggan
menyebutkan secara detail penyesuaian itu serta nilai capex setelah direvisi.
(BI-m2)
China Penyerap
Utama Batubara RI
Sebagian besar
produksi batubara Indonesia selama Januari-November 2011 masih diekspor ke
sejumlah Negara, terutama ke China yang menempati urutan pertama sebanyak 92,15
juta ton.
Berdasarkan data
Kementerian Perdaganagn, jika dibandingkan dengan realisasi ekspor batu bara ke
China pada Januari-November 2010, terjadi peningkatan sebesar 26,09 juta ton
atau hampir 40%. (BI-9)
Harga Komoditas
timah Sentuh US$ 24.495 per Ton
Keputusan Federal
Reserve AS menahan suku bunga di dekat rekor rendah hingga akhir 2014 memicu
permintaan timah yang digunakan industri elektronik ini sejalan dengan
pelemahan dolar AS.
Timah telah
membuat kenaikan sejak awal tahun dan menyentuh US$ 24.495 per ton di London
Metal Exchange pada Jumat, harga tertinggi sejak 8 September. Harga spot timah
berada pada US$ 23.330 per ton akhir pekan lalu. (BI-m8)
MIGAS
Soal Pembatasan
BBM, Pemerintah Diminta Segera Ajukan Rencana yang Jelas agar Tak kehilangan
Momentum
Pemerintah
diminta segera mengajukan rencana yang jelas mengenai opsi pengaturan bahan
bakar minyak bersubsidi yang akan diterapkan untuk mengurangi beban subsidi
tahun 2012. hal itu akan dibahas dan diputuskan bersama dengan Komisi VII DPR
Senin ini.
“Jangan sampai
pemerintah kehilangan momentum untuk mengurangi subsidi BBM,” kata anggota
Komisi VII DPR, Satya W Yudha.
Dalam rapat kerja
Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Jero Wacik serta jajarannya pada Senin ini,
pemerintah akan mengajukan usulan rencana pengaturan BBM bersubsidi pada 1
April 2012. (Kompas-17)
Anggota KEN:
Konversi ke BBG Sulit Diterapkan Selama Disparitas Harga Kedua
Komoditas tak Signifikan
Upaya pengalihan
konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi ke gas sulit terlaksana selama
disparitas harga kedua komoditas itu tidak signifikan sehingga pemerintah
seharusnya menaikkan harga BBM.
Anggota Komite
Ekonomi Nasional M. Chatib Basri menjelaskan bahan bakar alternatif akan
menjadi pilihan masyarakat jika harga bahan bakar utama tidak terjangkau dan
memberatkan.
Untuk itu,
pemerintah harus memilih opsi menaikkan harga BBM daripada melakukan pembatasan
penggunaan BBM bersubsidi. (BI-3)
Menteri ESDM
Minta Pemkab Bojonegoro Segera Keluarkan IMB untuk Blok Cepu
Menteri ESDM Jero
Wacik, angkat bicara soal tersumbatnya harapan agar Blok Cepu segera
menyemburkan minyak secara maksimal pada 2014 nanti. Menteri Jero Wacik meminta
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro segera keluarkan izin mendirikan
bangunan (IMB) bagi pemegang tender EPC (engineering, procurement, and
construction).
“Saya mengimbau
supaya IMB itu secepatnya dikeluarkan, kalau bisa dipermudah mengapa
dipersulit,” ujar Jero. Jero juga menegaskan, percepatan pengerjaan Blok Cepu
ini juga akan memberikan manfaat bagi daerah. “Daerah pasti dapat bagian,
misalnya keterlibatan pekerja lokal,” ujarnya. (Kontan-14)
BP Migas:
Pertamina tak Perlu Regulasi Beli Minyak KKKS
Manajemen PT
Pertamina (Persero) tak memerlukan regulasi khusus untuk membeli minyak mentah
(crude oil) bagian kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Hal itu diutarakan
juru bicara BP Migas Gde Pradnyana. Dia mengatakan, KKKS akan menjual minyak
mentah bagiannya dengan berbagai pertimbangan bisnis, seperti harga dan volume
angkut.
“KKKS bebas
menjual bagian minykanya ke mana saja. Bisa dijual ke kilang domestic seperti Cilacap,
Balikpapan, dan Balongan. KKKS pun berhak menjual minyaknya ke kilang di luar
negeri, seperti ke Singapura, Australia, dan Tiongkok,” kata Gde. (ID-9)
Medco genjot
Produksi di Lapangan Luar Negeri. Dari Lapangan Oman, Medco Targetkan Produksi
20.000 Bph
Untuk
meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) di masa mendatang, PT Medco
Energi International Tbk terus menggenjot produksi di luar negeri.
Lukman Mahfoedz,
Direktur Utama Medco mengatakan, tahun ini produksi migas dari lapangan di luar
negeri setara dengan tahun lalu yang sebesar 20.000 barel per hari (bph).
Produksi migas ini berasal dari 30 lapangan eksploitasi migas di Oman.
(Kontan-14)
Medco Mulai
Produksi Batubara Bulan Depan dari Nunukan Kalimantan
Melihat
permintaan batubara yang selalu melesat, mulai tahun ini PT Medco Energi
Internasional Tbk juga mulai memproduksi batubara di Nunukan, Kalimantan. “Kami
akan mulai produksi Februari tahun ini, sebanyak 8.500 ton per bulan,” ujar
Lukman Mahfoedz, Presiden Direktur Medco.
Menurutnya,
produksi ini akan ditingkatkan menjadi 45.000 ton per bulan pada Juni 2012.
medco memprediksi, cadangan tambang batubara di Nunukan ini cukup untuk
memproduksi 1,9 juta ton batubara tahun ini. (Kontan-14)
Pertamina Segera
Tenderkan Terminal Minyak Mentah Lawe-Lawe penajam Pasir Utara Kaltim US$ 450
Juta
PT Pertamina
(Persero) tengah mempersiapkan tender terminal minyak mentah centralized
crude terminal (CCT) Lawe-lawe, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Proyek senilai US$ 450 juta ini memiliki kapasitas penyimpanan minyak mentah
hingga 25 juta barel.
Menurut Mochamad
Harun, Wakil Presiden Komunikasi Pertamina, proyek yang menempati areal seluas
750 hektare (ha) ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan energi serta
memberikan fleksibilitas bagi Pertamina di dalam mencampur antara minyak mentah
domestik dan impor. (Kontan-14/Kompas-18/BI-9/ID-9)
Gas Kangean untuk
PLN akan Dialihkan untuk Transportasi
Rencana
pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan gasifikasi BBM membuat
pemerintah harus menyiapkan cadangan gas lebih banyak. Untuk itu, Kementerian
ESDM akan menambah pasokan gas sebesar 50 mmscfd untuk transportasi.
Kementerian ESDM
akan mengambil tambahan pasokan gas dari lapangan Kangean milik PT Energy Mega
Persada yang awalnya diperuntukan untuk PT PLN (Persero). Menteri ESDM Jero
Wacik mengatakan, penambahan pasokan juga untuk cadangan atau buffer stock. “Kalau
tidak ada cadangan, kok seram ya,” katanya. (Kontan-14/ID-9)
ENERGI
Tarif Listrik
Bakal Naik karena Subsidi tak Cukup
Wakil Menteri
ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan tarif dasar listrik harus dinaikkan
karena subsidi yang diberikan terlalu sedikit dibanding tahun lalu. “Tarif
listrik di sini terlalu murah, sementara biayanya tinggi,” ujarnya.
Subsidi tarif
listrik, kata dia, akan diberikan Negara kepada masyarakat tak mampu. Mereka
adalah golongan pelanggan listrik 450 volt ampere (AV) sampai 900 volt ampere.
Tahun ini subsidi listrik mencapai Rp 45 triliun. Jumlah ini lebih rendah disbanding
subsidi tahun lalu yang sebesar Rp 66 triliun. (KT-A5)
Pemerintah
Siapkan Dua Opsi Kenaikan TDL
Pemerintah sudah
mengkaji dampak dari rencana kenaikan tariff dasar listrik (TDL) sebesar
rata-rata 10% mulai April mendatang. Dari kajian tersebut, pemerintah
menyiapkan dua opsi kenaikan TDL.
Pemerintah
menggandeng Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia
(LPEM-UI) dan Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik UGM (LKFT UGM) untuk melakukan
kajian tersebut. Hasil kajian menunjukkan daya saing usaha kecil dan menengah
(UKM) tidak terlalu terpengaruh dengan adanya kenaikan tarif.
“Berdasarkan
kajian, kenaikan 10% pengaruhnya terhdapa daya saing tidak signifikan. Artinya
90% lebih UKM tidak terpengaruh,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian
ESDM Jarman. (ID-9)
Dari 16 Titik
Potensi Panas Bumi di Sumbar, Baru 4 WKP yang Ditetapkan
Hingga tahun 2012
ini baru terdapat empat wilayah kerja pertambangan energi panas bumi untuk
tenaga listrik di Sumatera Barat, dari 16 titik yang memiliki potensi. Sebanyak
12 titik lainnya masih menunggu, tergantung kemampuan pemerintah pusat.
Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Barat Marzuki Mahdi, mengatakan,
setalah dilakukan penelitian dan penerbitan wilayah kerja pertambangan (WKP),
tugas kami di daerah hanya melakukan pelelangan dan pemberian izin. Untuk 12
titik sisanya tergantung kemampuan pemerintah pusat,” katanya. (Kompas-23)
Kemiri Hasilkan
Biosolar Irit
Inti biji
kemiri sunan (Reutealis trisperma) bisa menjadi bahan bakar nabati
karena mengandung minyak kasar yang dapat diolah menjadi solar. Selain itu,
pohon kemiri mampu mengembalikan kesuburan tanah. Penanaman pohon kemiri
berpotensi diperluas, memanfaatkan lahan kritis.
“Pemakaian
biosolar dari kemiri jauh lebih irit dibanding solar dari fosil. Kami sudah
membuktikan dengan menempuh perjalanan dari Sukabumi ke Solo, Jawa Tengah.
Kendaraan operasional dib alai ini telah memakai biosolar dari kemiri,”
kata Dibyo Pranowo, peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman
Industri (Balistri), di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat. (Kompas-24)
Untuk
Pengembangan Pertamina Geothermal Energy, Menteri BUMN Minta Pertamina &
PLN Terbitkan Obligasi
PT Pertamina dan
PT Perusahaan Listrik Negara diminta untuk menerbitkan obligasi bagi
pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy pada akhir tahun ini.
Menteri BUMN
Dahlan Iskan mengatakan total investasi diperkirakan mencapai Rp10 triliun guna
pengerjaan proyek itu.
Dia mengatakan
saat ini 100% saham Pertamina geothermal Energy masih dimiliki oleh Pertamina,
tetapi ke depan akan diarahkan untuk dikerjakan bersama dengan PLN. Adapun,
skema itu akan diserahkan kepada masing-masing BUMN. (BI-m3)
Ekspor Biofuel RI
ke AS Terancam Notifikasi bahwa Produk Itu tak Ramah Lingkungan
Indonesia
terancam tidak bisa mengekspor produk biofuel berbasis minyak kelapa
sawit ke Amerika Serikat (AS). Pemerintah Paman Sam telah menerbitkan
notofikasi bahwa produk dari Tanah Air tersebut tidak ramah lingkungan (sustainable
product).
Wakil Menteri
Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengatakan, langkah AS itu menambah
tekanan atas ekspor Indonesia. “Pasalnya, selama ini produk minyak sawit
menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia,” ujar dia. (ID-7)
