TAMBANG
* Pemda Diminta Hentikan Obral Izin Usaha Pertambangan
Obral izin usaha pertambangan (IUP) yang banyak dilakukan kepala
daerah, baik bupati/walikota maupun gubernur, harus segera dihentikan
karena umumnya bermasalah. Dari sekitar 9.600 IUP yang telah
diterbitkan, sekitar separuh atau 4.485 izin statusnya tidak jelas
(non clean and clear) dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, tumpang
tindih lahan, bahkan merambah hutan konversi.
Pemerintah harus berani dan tegas menertibkan IUP yang bermasalah
tersebut. Selain itu, peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU
No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) perlu
dilengkapi dengan aturan lebih rinci tentang kewenangan
bupati/gubernur ketika mengeluarkan IUP.
“Dalam PP itu bisa dijelaskan hak dan kewajiban bupati/gubernur soal
penerbitan IUP. Kalau perlu PP yang ada saar ini disempurnakan. Jadi,
UU Minerba bisa terimplementasi dengan benar,” kata Herman Afif Kusumi
dari Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI). (ID-1)
* Oknum Aparat Diduga Bekingi Tambang Liar di Bangka Belitung
Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku pertambangan timah ilegal di
Kepulauan Bangka Belitung (Babel) diduga akibat ulah cukong bermodal
tebal yang didukung atau dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Alimin
Abdullah. “Kegiatan penambangan liar (illegal mining) telah
berlangsung lama, sehingga mustahil jika aparat penegak hukum tidak
mengetahui hal tersebut,” kata dia. (ID-9)
* Jumlah Truk Minim, Produksi Indonesia Coal Resources-anak Usaha
Antam- tertekan
PT Indonesia Coal Resources terpaksa menekan produksi batubaranya di
areal pertambangan batubara Mandiangin di Kabupaten Sarolongun,
Provinsi Jambi, menjadi 1 juta ton per tahun dari target produksi 1,5
juta per tahun. Alasannya, suplai truk pengangkut batubara produksi
milik anak usaha PT Aneka Tambang Tbk di wilayah ini masih minim.
Direktur Utama Indonesia Coal, Bachtiar Magalantung, mengatakan,
kendala utama yang dihadapi ICR adalah terbatasnya daya angkut truk
batubara yang boleh melewati jalan umum. Seperti diketahui, Pemerintah
Provinsi Jambi memang membatasi tonase angkutan batubara yang boleh
melewati jalan umum milik provinsi, yakni hanya berkisar antara 10 ton
sampai 20 ton per truk. (Kontan-14)
* Kongsi Borneo Lumbung Energi & Bakrie Gusur Rothschild dari
Co-Chairman Bumi Plc
Samin Tan dan Keluarga Bakrie mengusulkan pergantian Nathaniel
Rothschild dari posisi co-chairman di Bumi Plc pascaakuisisi 23,8%
daham Bumi Plc oleh PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dari Grup
Bakrie.
Samin Tan, pemeilik Renaissance capital and PT Borneo Lumbung Energi &
Metal Tbk, diusulkan menjadi chairman, menggeser posisi Indra Bakrie.
Adapun Indra Bakrie adik dari politisi dan pengusaha Aburizal Bakrie,
disiapkan mengisi posisi co-chairman Bumi Plc, yang nantinya
menggantikan Nathaniel Rothschild. Empat kursi direksi lain juga akan
digusur. (BI-1/Kontan-4/ID-13)
* Indika Raih Rp 738 M dari Pelepasan 27,5% Saham Petrosea
PT Indika Energy Tbk mengantongi untung Rp738 miliar dari pelepasan
kembali 28,99 juta lembar saham atau setara 27,5% saham PT Petrosea
Tbk kepada publik.
Dirketur Indika Energy Wishnu Wardhana menjelaskan jumlah saham yang
dilepas dengan harga Rp36.000 per saham tersebut sudah termasuk dengan
fasilitas green shoe sebanyak 2,5%. (BI-Market)
MIGAS
* Kemenkeu Percepat Penyiapan APBN Perubahan 2012 agar Peruntukan
Penghematan Subsidi BBM Jelas
Penyiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 yang
dilakukan oleh Menteri keuangan disambut baik. Penyiapan ini akan
memperjelas peruntukan dana penghematan subsidi bahan bakar minyak.
Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo, menyambut positif rencana
Kementerian Keuangan untuk menyiapkan percepatan pembahasan APBN
Perubahan 2012. “Lebih cepat lebih baik daripada penuh
ketidakpastian,” katanya. (Kompas-17)
* Kontrak Blok Mahakam tak Diperpanjang
Pemerintah memastikan bahwa kontrak bagi hasil (production sharing
contract/PSC) Blok Mahakam tidak akan diperpanjang. Blok yang
berlokasi di delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, itu akan habis
masa kontraknya pada 31 Maret 2017.
Hal itu terlihat dari pernyataan dari Wakil Menteri ESDM Widjajono
Partowidagdo soal Blok Mahakam. “Blok Mahakam mesti dikelola
perusahaan nasional, baik itu BUMN/BUMD atau swasta, pascaberakhirnya
masa konsesi,” kata dia. (ID-9)
* BP Migas Minta Kilang LNG Terapung Masela Dipercepat dari 2018 Jadi 2016
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (BP Migas)
minta kepada Inpex Corporation untuk mempercepat pembangunan kilang
gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) terapung Masela. Kalau
sesuai rencana, kilang itu bakal selesai pada 2018, namun BP Migas
meminta pembangunan kilang dipercepat pada 2016.
Kepala Divisi Humas, sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana
mengatakan, sejauh ini proyek kilang LNG Masela masih berjalan sesuai
jadwal. “Inpex mengusulkan proyek bakal onstream pada 2018. tapi kita
minta dipercepat pada 2016,” kata gde Pradnyana. (Kontan-14)
* Maret, Prakualifikasi FEED Masela Rampung
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (BP Migas)
menyatakan, tahap prakualifikasi desain rinci (front end engineering
design/FEED) proyek kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG)
terapung Blok Masela diharapkan selesai pada Maret nanti.
Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradyana
mengatakan, sejauh ini pembangunan kilang LNG oleh inpex Masela Ltd
itu masih berjalan sesuai jadwal. Tahap prakualifikasi FEED yang
berlangsung sejak Juli 2011 dan sempat direvisi ditargetkan rampung
bulan depan. “Maret, prakualifikasi FEDD selesai. Kemudian, akan
dilanjutkan dengan tahap FEED,” kata dia. (ID-9)
* Maret, Medco E&P indonesia akan Umumkan Pemenang Tender Fasilitas
Produksi Hulu Senoro
PT Medco E&P Indonesia akan mengumumkan pemenang tender fasilitas
produksi hulu di Blok Senoro, Sulawesi tengah pada Maret ini.
Eka Satria, Direktur Pengembangan Aset PT Medco E&P Indonesia,
mengatakan perusahaan memulai tender EPC (engineering, procurement,
construction) pada Agustus 2011.
Sebanyak empat konsorsium telah menyerahkan proposal teknis dan saat
ini masih dievaluasi. Sayangnya Eka enggan memerinci berapa nlai
tender proyek tersebut. (BI-9)
* April Pertamina EP Genjot Produksi Minyak ke 126 Ribu Bph
PT Pertamina EP tengah berupaya menaikkan produksi mereka yang jeblok
pada bulan lalu. Anak usaha Pertamina itu memasang target bisa
memproduksi minyak pada kisaran 126 ribu barel per hari (bph) pada
Februari ini.
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (BP Migas)
mencatat, produksi anakusaha Pertamina itu hanya 123.879 bph pada
Januari lalu. Angka tersebut masih kurang 11.121 bph dari target 135
ribu bph. (ID-9/Kontan-14)
ENERGI
* PLTU Tanjung Jati B Unit 4 Beroperasi
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Unit 4 di Jepara,
Jawa Tengah yang berkapasitas 662 Megawatt (MW) akan beroperasi penuh
mulai Senin, 6 Februari 2012. Sebelumnya, akhir Desember 2011, PLTU
Tanjung Jati B Unit 3 berkapasitas 662 MW juga telah beroperasi.
Kedua unit PLTU ini emrupakan pengembangan dari dua unit sebelumnya
yang mulai beroperasi sejak tahun 2006. Total kapasitas dua unit
pembangkit ini 1.316 MW. “PLTU Tanjung jati B mengoperasikan empat
unit mesin pembangkit dengan total kapasitas terpasang 2.640 MW,” ujar
Bambang Dwiyanto, Manajer Senior Komunikasi Korporat PT Perusahaan
Listrik Negara (PLN). (Kontan-14/Kompas-20/BI-9/ID-9)
* Kalteng Desfisit Listrik 35 MW
Provinsi Kalimantan tengah mencatat defisit listrik sekitar 35 MW
menyusul kebutuhan energi listrik di daerah itu tercatat 125,94 MW,
sementara yang terpasang baru sekitar 90,71 MW.
“Untuk menutupi kekurangannya diperoleh dari supplai sistem Kalselteng
yang dikirim melalui jaringan transmisi 150 kV, baik dari gardu induk
Kapuas maupun Pulang Pisau dan Palangka Raya,” kata Wakil Gubernur
Kalteng Achmad Diran. (BI-9)
