TAMBANG
Pemerintah
Berharap Tumpang Tindih Lahan Tambang Diselesaikan dengan Musyawarah
Pemerintah
mengharapkan masalah tumpang-tindih lahan tambang yang kerap terjadi di daerah
bisa diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa harus melibatkan pengadilan.
Sementara itu,
dalam menuntaskan persoalan tambang, gubernur diminta turun tangan untuk
menyelesaikan tumpnag-tindih lahan tambang selain melakukan koordinasi
antardaerah yang berkaitan dengan tambang lintas daerah.
“Kami
mengharapkan masalah tumpang-tindih lahan tambang diselesaikan secara
musyawarah, tidak melalui pengadilan. Memang penyelesaian di pengadilan tidak
disalahkan karena itu adalah upaya hukum dan tersedia. Tapi sebaik-baiknya,
kalau bisa diselesaikan di daerah secara musyawarah selesai,” ujar Menko
Perekonomian Hatta Rajasa. (BI-8)
Inovisi Siap
Akuisisi 5 Tambang Batubara Rp 1,4 T di Kalbar
PT Inovisi
Infracom Tbk (INVS) akan mengakuisisi lima kuasa pertambangan (KP) batubara
tahun ini. Dengan begitu, Inovisi bakal menguasai 10 KP, karena selama ini
perseroan memiliki lima KP.
“Nilai
akuisisinya diperkirakan mencapai Rp1,4 triliun,” kata Direktur Keuangan
Inovisi Adrian Ooi. (ID-3/Kontan-5)
Berau Coal akan
Terbitkan Surat Utang Baru US$ 500 Juta ke Investor Asing
PT Berau Coal
Energy Tbk (BRAU) siap mengeduk utang baru. Anak usaha Bumi Plc ini berniat
menerbitkan surat utang (notes) senilai US$ 500 juta.
Surat utang ini
akan menyasar investor asing, seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Utang ini
bertenor lima tahun, atau jatuh tempo pada 2017. “Surat utang ini memiliki
tingkat bunga tetap, yang setinggi-tingginya 9% per tahun,” ujar Direktur BRAU,
John Joseph Ramos. (Kontan-4/ID-3/BI-1)
Pulau Buru
Diserbu Ribuan Pendulang Emas Tradisional
Pulau Buru,
Provinsi Maluku, didatangi ribuan pendulang emas tradisional dari sejumlah
daerah setelah emas ditemukan di Wansait, Kecamatan Waeapo, dua bulan yang
lalu. Mereka bergabung bersama ribuan warga setempat beralih profesi menjadi
pendulang.
Kepala Badan
Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Buru Jusdi Latuconsina, mengatakan,
para pendulang itu datang dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Mereka datang
secara bergelombang ke Pulau Buru dengan menggunakan kapal laut.
“Tidak hanya
pendulang, pembeli atau pengepul emas dari sejumlah daerah pun berdatangan.
Diperkirakan, ada sekitar 10.000 orang disana,” kata Jusdi, yang baru kembali
dari Pulau Buru. Wansait berjarak sekitar 40 kilometer dari namlea, ibu kota
Kabupaten Buru. (Kompas-22)
MIGAS
Menkeu Isyaratkan
Tambah Subsidi BBM
Menteri Keuangan
Agus Martowardojo memberi isyarat akan menambah subsidi bahan bakar minyak dan
listrik. Tambahan subsidi diperlukan setelah tarif listrik batal naik dan
pengendalian konsumsi BBM gagal.
“Akan kami
lakukan kajian. Kalau memang bertul subsidi tidak bisa dijaga karena ada
hambatan, kami akan memotong belanja pada APBN Perubahan,” kata Agus.
Pemotongan anggaran belanja selanjutnya dialihkan untuk menambal subsidi.
(KT-A5)
Pemerintah Usul
Besaran Subsidi BBM dan Listrik Dipatok Tetap
Pemerintah
mempertimbangkan untuk mematok subsidi BBM dan listrik pada besaran tertentu.
Dengan demikian, harga jual keduanya dibiarkan berfluktuasi mengikuti harga
pasar.
Selama ini
kebijakan subsidi energi nasional mengacu kepada harga jual BBM dan listrik
pada level tertentu. Akibatnya, ketika harga jual di pasar internasional
mengalami kenaikan, beban fiskal meningkat.
Menteri Keuangan
Agus D.W. Martowardojo mengatakan dengan kebijakan itu, proses politik anggaran
dengan DPR hanya menyetujui jumlah anggaran dan volume konsumsi dan tidak
sampai pada pembatasan harga jual. Keterlibatan DPR hanya sampai pada penetapan
nilai rupiah subsidi per liter BBM dan per kWh listrik sehingga meskipun harga
jualnya berfluktuasi, beban fiskalnya tetap. (BI-1/Kontan-2)
Ekonom Sarankan
Jika Harga BBM Dinaikkan tidak dilakukan Bersamaan dengan Kenaikan Tarif
Listrik
Ekonom
Universitas Gajah Mada, Tony Prasetianto, menyarankan agar kenaikan harga bahan
bakar minyak bersubsidi tidak dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif dasar
listrik. Pasalnya, kenaikan kedua komoditas pada waktu bersamaan bakal
mendorong angka inflasi lebih tinggi.
“Saya khawatir
hal itu menyebabkan beban psikologis yang lebih berat bagi masyarakat. Akan
lebih terasa ringan jika dicicil,” katanya. (KT-A5)
Bonus Tanda
Tangan KKKS Masuk PNBP
Bonus tanda
tangan (signature bonus) yang menjadi kewajiban kontraktor kontrak kerja
sama (KKKS) dan besarannya ditetapkan dalam kontrak kerja sama (KKS), masuk ke
dalam jenis jenis penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).
Hal itu
berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM, yang diteken
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Januari 2012. (ID-7)
Tiga BUMN (PTDI,
Pindad & Wika) Siap Produksi Konverter BBG Mulai April 2012
PT Dirgantara
Indonesia, PT Pindad, dan PT Wijaya Karya Tbk akan memproduksi converter bahan
bakar gas (BBG). M.S. Hidayat Menteri Perindustrian, menjelaskan, tiga
badan usaha milik Negara (BUMN) ini sudah menguasai hampir seluruh teknologi
pembuatan converter kit, sehingga siap memproduksinya mulai April
2012.
Teknologi
converter yang telah dikuasai sepenuhnya oleh industri dalam negeri adalah
teknologi pembuatan tangki, bar pressure, switching, katup atau valve,
housing regulator danECU, pipes dan clam. Adapun teknologi
yang belum dikuasai sepenuhnya oleh tiga BUMN itu antara lain teknologi pembuatan
tangki 200 bar pressure, regulator, dan injector rail.
(Kontan-14)
ICP Tembus US$
115,91 per barrel
Harga rata-rata
minyak mentah Indonesia (ICP) pada Januari 2012 mencapai 115,91 dollar AS per
barrel. Hal itu berarti terjadi peningkatan ICP sebesar 5,21 dollar AS per
barrel dibandingkan dnegan bulan sebelumnya yang sebesar 110,7 dollar AS per
barrel.
Menurut Tim Harga
Minyak Indonesia, peningkatan harga minyak itu seiring dnegan perkembangan
harga minyak mentah utama di pasar internasional. Penyebabnya batara lain
kepanikan pasar terhdap kondisi geopolitik di Timur Tengah akibat isu nuklir
Iran. Apalagi, pasokan minyak Nigeria berpotensi terganggu akibat ancaman dari
serikat pekerja untuk menutup fasilitas produksi karena kebijakan pencabutan
subsidi bahan bakar minyak. (Kompas-19/ID-7)
Laguna Cipta
Griya dari Property Banting Setir ke Bisnis Migas
PT Laguna Cipta
Griya Tbk (LCGP), tahun ini, sibuk kembali menata bisnisnya. Emiten yang
menjadikan bisnis property sebagai lini usaha utama, berniat pindah haluan.
LCGP akan menjajal peruntungan baru di sektor minyak dan gas (migas)
Alwi Bagir
Mulachela, Direktur Utama LCGP menyatakan, LCGP akan menjual asetnya di bisnis
property. Rencananya emiten itu, bisnis property akan dijual ke pemegang saham
lama perseroan.
LCGP masuk ke
bisnis migas bersama Saga Group, perusahaan migas asal Amerika. Saga memiliki
anak usaha di Sumatera Utara yang memproduksi minyak sebanyak 1.000 barel per
hari. (Kontan-5)
ENERGI
Pelaku industri
Tolak Rencana Kenaikan Tarif Listrik
Sejumlah pelaku
industri menolak rencana kenaikan tarif listrik. Sekretaris Jenderal Asosiasi
Pertekstilan Indonesia Ernovian Ismi mengatakan kenaiakan tarif akan berdampak
pada kenaikan biaya produksi 4-5 persen. Untuk menekan harga jual, pengusaha
menyiasatinya dengan mengurangi pembelian bahan baku. “Otomatis ada pengurangan
pekerja karena banyak mesin yang tidak terpakai,” katanya.
Dampak lainnya,
industri akan menaikkan harga jual karena melonjaknya biaya produksi. Namun
keputusan ini, menurut Ernovian, akan berakibat pada turunnya daya saing dan
angka pertumbuhan. (KT-Bisnis)
