TAMBANG
* Pemerintah Pusat Diminta Kendalikan Sektor Pertambangan
Pemerintah pusat mesti mengendalikan sektor pertambangan. Alasannya,
pemerintah daerah (pemda) terllau mudah mengeluarkan izin usaha
pertambangan (IUP) tanpa memedulikan aspek kelayakan investor maupun
legalitas lahan. Dari 9.662 IUP yang dikeluarkan pemda, 46,41%
terbukti bermasalah.
Untuk menertibkan pemberian IUP, pemerintah dan DPR bisa mengamendemen
Undang-Undang (UU) No.32/2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU
No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Selama
ini, semangat UU Minerba mengacu pada UU Otda. “Daerah diberi
kewenangan yang besar dalam mengelola sektor pertambangan,” ungkap
Herman Afif Kusumo, Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI).
(ID-1)
* Pemerintah Segera Ajukan Uji Materi UU perbendaharaan Negara untuk
Muluskan Beli 7% Saham newmont
Pemerintah segera mengajukan uji materi Undang-Undang No.41/2004
tentang Perbendaharaan Negara guna mempercepat proses pembelian 7%
saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, mengatakan UU No.41/2004
merupakan dasar hukum bagi pemerintah dalam membeli 7% saham Newmont.
Namun, pada perkembangannya hal ini menimbulkan polemik antara
pemerintah dan DPR karena perbedaan cara pandang.
(BI-9/ID-20/Kontan-20)
* Pemda NTB kembali Pertanyakan Saham Masbaga di Newmont
Pemerintah daerah di Nusa Tengara Barat (NTB), khususnya Kabupaten
Sumbawa Barat (KSB), kembali mempertanyakan kepemilikan 2,2% saham PT
Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh milik PT Indonesia Masbaga Investama
(IMI).
M Syahril Amin Dea Naga, ketua Komisi II DPRD KSB, menegaskan, 2,2%
saham PT NNT dimiliki PT IMI dengan cara tidak wajar. “Padahal,
semestinya saham itu menjadi hak daerah,” kata dia.
Syahril mengatakan, pihaknya sangat mendukung dilakukannya audit 2,2%
saham PT NNT milik PT IMI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu
dilakukan agar menjadi transparan. (ID-9)
* Industri Hilir Timah Butuh Insentif
Indonesia memang produsen timah terbesar di dunia. Ironisnya, industri
hilir timah di sini masih belum mampu menyerap produksi timah
nasional. Untuk mengembangan industri hilir timah, pengusaha butuh
insentif dan regulasi pemerintah.
Rudi Irawan, anggota Komite Timah, mengatakan, untuk mengembangkan
industri hilir timah membutuhkan modal besar. Secara ekonomis, kata
Rudi, membuat smelter lebih murah ketimbang membuat pabrik hilirisasi
timah.
“Kalau Smelter paling butuh modal US$ 1,5 juta. tapi untuk membuat
pabrik tin chemical butuh biaya paling sedikit US$ 30 juta dengan
kapasitas lebih kecil. Belum nanti yang lain-lain,” kata Rudi.
(Kontan-14)
* Pekerja Freeport kembali aktif Kerja
Sebagian pekerja PT Freeport Indonesia yang sejak Minggu lalu
menghentikan aktivitas, pada Rabu (1/2) sore telah kembali ke area
kerja sekaligus mulai aktif bekerja. Meskipun demikian, proses
produksi belum normal.
Dari empat mesin di pabrik pengolahan di Tembagapura, hingga Kamis
(2/2) sore hanya dua mesin yang diaktifkan. Selain itu, dari 150 truk
pengangkut yang beroperasi di Grasberg, baru 60 unit truk beroperasi.
(Kompas-21)
* Produksi Batubara 2011 Capai 371 Juta Ton
Harga batubara yang terus mengancik di atas US$ 100 per ton tak pelak
mendorong produksi batubara di Tanah Air meningkat tajam di tahun
lalu. Lihat saja, produksi batubara pada 2011 mencapai 371 juta ton,
jauh lebih besar daripada produksi tahun sebelumnya yang cuma sebanyak
276 juta ton.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Edi Prasodjo bilang, dari
total produksi di 2011 tersebut mayoritas masih diekspor. (Kontan-14)
* Adaro Targetkan Produksi Naik 11% Jadi 50-53 Juta Ton
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menargetkan produksi batubara tahun ini
naik 4,8-11% menjadi 50-53 juta ton, dibandingkan realisasi 2011
sebesar 47,7 juta ton. Perseroan menargetkan nisbah kupas (stripping
ratio) mencapai 6,4 kali.
“Tahun lalu, produksi kami meningkat 13%, sedangkan penjualan naik 16%
menjadi 50,78 juta ton. Pemindahan lapisan penutupan naik 32% menjadi
299,27 juta bcm,” ujar Investor Relations Adaro Cameron Tough. (ID-14)
* Pasokan Batubara untuk Industri Tekstil TPT di Jabar Tersendat
Industri tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat mulai merasakan
dampak tersendatnya pasokan batu bara. Subsektor industri ini yang
paling merasakan dampak itu adalah industri pencelupan.
Kevin Hartanto, Sekretaris DPD Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Jabar, mengatakan sekitar 95% industri pencelupan di daerah ini
menggunakan batu bara sebagai sumber energi. (BI-i6)
* Harga Timah Dongkrak Ekspor Bangka Belitung
Membaiknya harga komoditas timah di pasar dunia mendorong kenaikan
ekspor dari Bangka-Belitung yang cukup tinggi. “Ekspor terbesar
terjadi pada komoditas timah, mencapai 528 persen, dan nontimah turun
sebesar 39,5 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik
Bangka-Belitung, Teguh Pramono.
Secara keseluruhan, nilai ekspor pada Desember lalu dari provinsi
tersebut mencapai US$ 273,7 juta. angka ini naik 212,8 persen
dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$ 87,5 juta.
Dari total nilai ekspor tersebut, sebanyak US$ 244,3 juta disumbang
oleh komoditas timah, dan sisanya oleh komoditas nontimah. “Kenaikan
ekspor komoditas timah mencapai 528 persen dan nontimah turun sebesar
39,5 persen.” (KT-B4)
* Manager Investasi Domestik Mulai Lirik Saham Petrosea yang
Ditawarkan Indika Energy
Manajer investasi dalam negeri mulai mengkaji pembelian saham PT
Petrosea Tbk yang ditawarkan oleh emiten energi terintegrasi PT Indika
Energt Tbk, seiring dengan prospek bisnis yang menjanjikan.
Direktur Utama Syailendra Capital Jos Parengkuan mengatakan pihaknya
masih mengkaji pembelian tersebut, tetapi belum bisa membeberkan
bagaimana eksekusi akhirnya. (BI-Market)
MIGAS
* Pemerintah Beri Sinyal Tetap Pilih Pembatasan BBM ketimbang Naikkan Harga
Pemerintah memberikan sinyal kuat tetap akan mengambil opsi pembatasan
konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui pelarangan mobil
pribadi menggunakan premium, ketimbang opsi menaikkan harga premium
secara bertahap. Larangan mobil pribadi menggunakan premium akan
diterapkan sesuai jadwal, yakni mulai 1 April 2012.
Sinyalemen pemerintah bakal melarang mobil pribadi menggunakan premium
diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. “Kebijakan
itu ditempuh untuk menjaga agar postur APBN tetap kredibel, baik,
sehat, dan berkelanjutan (sustainable). Jika kebijakan itu ditunda,
subsidi BBM akan membengkak,” kata dia. (ID-1)
* Ketidaktegasan Picu Lonjakan Subsidi
Subsidi energi yang terus membengkak disebabkan oleh kegamanangan
pemerintah yang tidak berani mengambil keputusan strategis.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keputusan untui mengurangi
subsidi energi, terutama bahan bakar minyak, terlalu lama.
Berlarut-larutnya keputusan itu telah menyebabkan jumlah subsidi
semakin membengkak. (BI-3)
* Usulan BBM Naik Rp 500-Rp 1.500 per Liter Dikaji
Pemerintah mematangkan kajian menaikkan harga premium dalam rentang
Rp500 hingga Rp1.500 per liter yang disebut sebagai opsi ketiga
setelah dirasakan rumitnya program konversi BBM ke gas dan pembatasan
konsumsi premium.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan opsi penaikan itu tengah disiapkan
dengan DPR yang sudah satu pemahaman dengan pemerintah soal perlu
solusi lain dari ketetapan awal soal beratnya kebijakan pembatasan
premium. (BI-9)
* Persiapan tak Memadai, Mantan wapres Jusuf Kalla Nilai Konversi BBM
ke BBG tak realistis
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, rencana kebijakan konversi
BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang akan diterapkan pada tahun ini
sebagai rencana yang tidak realistis. Pasalnya, belum ada kesiapan dan
perencanaan yang sistematis atas infrastruktur, pengadaan converter
kit, pasok BBG, serta stasiun pengisian bahan bakar gas dan
infrastruktur pendukung lainnya.
“Kalau tahun ini dilaksanakan tidak realistis. Apanya yang mau
dikonversi, converter-nya tidak ada, gasnya tidak ada, SPBG-nya tidak
ada. Yang bisa menjamin bisa konversi apa? Omongan, pidato?” tuturnya.
(BI-3)
* Produsen Gas Siap Pasok BBG
Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menyatakan kesiapannya
untuk memasok gas guna melancarkan program konversi bahan bakar minyak
(BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi.
Total Pasokan untuk BBG dipastikan sebesar 19,6 juta kaki kubik per
hari (million standard cubic feet per day/mmscfd). Produsen gas yang
telah bersedia memasok untuk BBG yaitu Pertamina Hulu Energi West
Madura Offshore (PHE WMO), Pertamina Hulu Energi Offshore North West
Java (PHE ONWJ), Pertamina EP, dan Santos Indonesia Pty Ltd.
(ID-9/Kompas-18)
* Januari 2012 Produksi Minyak Hanya 886 ribu bph
Produksi minyak nasional pada januari 2012 masih jauh dari target yang
ditetapkan di dalam APBN 2012. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat produksi minyak bulan lalu
baru 93% dari target 950 ribu barel per hari (bph).
“Per Januari, produksi minyak baru mencapai 886 ribu bph,” kata Kepala
BP Migas Raden Priyono. Sementara itu, produksi gas pada bulan lalu
8,641 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per
day/mmscfd). (ID-9/Kontan-14)
* BP Migas: Produksi Minyak 36 KKKS Anjlok
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mencatat
jumlah produksi minyak 36 kontraktor dari 46 kontraktor kontrak kerja
sama (KKKS) terus menurun. “Produksinya menurun rata-rata hingga
48.123 barel per hari,” kata Kepala BP Migas R. Priyono.
Penurunan paling tinggi dialami oleh Total E&P Indonesie. Jumlah
produksi perusahaan minyak ini hanya 72.200 barel per hari atau lebih
rendah dari yang ditargetkan 85.000 barel per hari. Kontraktor lainnya
adalah Pertamina Hulu Energi west Madura Offshore, yang hanya mampu
memproduksi 11.175 barel minyak per hari. Padahal target anak usaha PT
Pertamina (Persero) ini adalah 23 ribu barel per hari. “Tidak
tercapainya produksi di Blok West Madura Offshore karena pergantian
operator,” ujar Priyono. (KT-B5)
* Exxon akan Dongkrak Produksi Cepu 27 Ribu bph
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
menyatakan, ExxonMobil telah sepakat untuk menaikkan produksi minyak
mereka dari Blok Cepu menjadi sebesar 27 ribu barel per hari (bph).
“Teknisnya sudah diterima. Mereka sudah sanggup, malah bisa sampai 27
ribu bph dari permintaan kami 25 ribu bph,” kata Deputi Pengendalian
Operasi BP Migas Rudi Rubiandini. (ID-9)
* BP Migas: Pertamina Boleh Beli Minyak KKKS
Pembelian minyak mentah milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)
oleh PT Pertamina (Persero) tidak memerlukan dukungan politis atau pun
perubahan regulasi. Pertamina dan kontraktor hanya perlu melakukan
jual beli secara bisnis.
Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan,
Pertamina dan kontraktor hanya perlu membuat kesepakatan jual beli
saja untuk mendapatkan minyak bagian KKKS. “Tidak perlu ada regulasi
apapun atau pun dukungan apapun,” kata dia. (ID-9)
* Kilang Arun Bisa Bangkitkan Industri & Pertanian di Aceh. pemerintah
Diminta Segera Putuskan
Pemerintah diharapkan lebih cepat mengambil keputusan tentang
pemanfaatan kilang Arun sebagai receiving terminal agar pasokan gas ke
industri dan pembangkit listrik di Aceh pada 2013 dapat diamankan.
Wakil Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua
Marzuki Daud mengatakan keberadaan terminal penerima (receiving
terminal) gas Arun sangat diperlukan untuk menyelamatkan industri di
wilayah tersebut. (BI-Industri)
* Industry Dry Hole US$ 1,24 M
Dalam 2 tahun terakhir, investasi hulu minyak dan gas di Indonesia
‘menguap’ sia sia senilai US$1,24 miliar atau Rp11,16 triliun.
Ini terjadi akibat kegiatan pengeboran sumur minyak yang ternyata tak
menghasilkan apa-apa atau diistilahkan dry hole.
Kepala BP Migas R. Priyono mengemukakan indicator adanya dry hole itu
menandakan adanya risiko investasi di sektor hulu migas cukup tinggi
karena semua investasi itu ditanggung sepenuhnya oleh investor. (BI-9)
* IDD Milik Chevron akan Pasok gas FSRU Jateng
Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Rudi Rubiandini menjelaskan
proyek eksplorasi gas laut dalam (Indonesia Deepwater Development/IDD)
milik Chevron di Selat Makassar diperkirakan bisa onstream pada 2016.
Gas itu diharapkan bisa memasok kebutuhan floating storage receiving
terminal unit (FSRU) Jawa Tengah sebesar 0,5 ton per tahun. (BI-9)
* Analis Perkirakan tahun Ini Medco Bisa Raih Pendapatan US$ 1,17 M
Situasi politik Libia yang perlahan stabil, meniupkan angina segar
bagi PT Medco Energi international Tbk (MEDC). Maklumkah, emiten
minyak dan gas itu memiliki konsesi mengelola ladang di kawasan
Ghadames Basin.
Lucas Huang, Analis DnB NOR memeprkirakan tahun ini Medco bisa meraup
pendapatan hingga US$ 1,17 miliar. Per akhir September 2011,
pendapatan Medco sebesar US$ 850,47 juta. (Kontan-5)
ENERGI
* Pemerintah Ngotot Naikkan Tarif Listrik
Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkukuh tarif dasar listrik
dinaikkan untuk mengantisipasi membengkaknya anggaran. “Bila tidak
dilakukan, subsidi listrik akan membesar,” katanya.
Penghematan subsidi, menurut Agus, akan dialokasikan untuk pos
kesejahteraan rakyat. Lantaran itu, pemerintah berencana menaikkan
tarif dasar listrik sekitar 10 persen. “Jika kenaikan tidak berjalan,
pemeirntah dan DPR harus mengkaji usulan APBN Perubahan,” ujarnya.
(KT-A4)
* Pemerintah Pusat Diminta Kendalikan Sektor Pertambangan
Pemerintah pusat mesti mengendalikan sektor pertambangan. Alasannya,
pemerintah daerah (pemda) terllau mudah mengeluarkan izin usaha
pertambangan (IUP) tanpa memedulikan aspek kelayakan investor maupun
legalitas lahan. Dari 9.662 IUP yang dikeluarkan pemda, 46,41%
terbukti bermasalah.
Untuk menertibkan pemberian IUP, pemerintah dan DPR bisa mengamendemen
Undang-Undang (UU) No.32/2004 tentang Pemerintahan daerah dan UU
No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Selama
ini, semangat UU Minerba mengacu pada UU Otda. “Daerah diberi
kewenangan yang besar dalam mengelola sektor pertambangan,” ungkap
Herman Afif Kusumo, Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI).
(ID-1)
* Pemerintah Segera Ajukan Uji Materi UU perbendaharaan Negara untuk
Muluskan Beli 7% Saham newmont
Pemerintah segera mengajukan uji materi Undang-Undang No.41/2004
tentang Perbendaharaan Negara guna mempercepat proses pembelian 7%
saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Hadiyanto, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, mengatakan UU No.41/2004
merupakan dasar hukum bagi pemerintah dalam membeli 7% saham Newmont.
Namun, pada perkembangannya hal ini menimbulkan polemik antara
pemerintah dan DPR karena perbedaan cara pandang.
(BI-9/ID-20/Kontan-20)
* Pemda NTB kembali Pertanyakan Saham Masbaga di Newmont
Pemerintah daerah di Nusa Tengara Barat (NTB), khususnya Kabupaten
Sumbawa Barat (KSB), kembali mempertanyakan kepemilikan 2,2% saham PT
Newmont Nusa Tenggara (NNT) oleh milik PT Indonesia Masbaga Investama
(IMI).
M Syahril Amin Dea Naga, ketua Komisi II DPRD KSB, menegaskan, 2,2%
saham PT NNT dimiliki PT IMI dengan cara tidak wajar. “Padahal,
semestinya saham itu menjadi hak daerah,” kata dia.
Syahril mengatakan, pihaknya sangat mendukung dilakukannya audit 2,2%
saham PT NNT milik PT IMI oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu
dilakukan agar menjadi transparan. (ID-9)
* Industri Hilir Timah Butuh Insentif
Indonesia memang produsen timah terbesar di dunia. Ironisnya, industri
hilir timah di sini masih belum mampu menyerap produksi timah
nasional. Untuk mengembangan industri hilir timah, pengusaha butuh
insentif dan regulasi pemerintah.
Rudi Irawan, anggota Komite Timah, mengatakan, untuk mengembangkan
industri hilir timah membutuhkan modal besar. Secara ekonomis, kata
Rudi, membuat smelter lebih murah ketimbang membuat pabrik hilirisasi
timah.
“Kalau Smelter paling butuh modal US$ 1,5 juta. tapi untuk membuat
pabrik tin chemical butuh biaya paling sedikit US$ 30 juta dengan
kapasitas lebih kecil. Belum nanti yang lain-lain,” kata Rudi.
(Kontan-14)
* Pekerja Freeport kembali aktif Kerja
Sebagian pekerja PT Freeport Indonesia yang sejak Minggu lalu
menghentikan aktivitas, pada Rabu (1/2) sore telah kembali ke area
kerja sekaligus mulai aktif bekerja. Meskipun demikian, proses
produksi belum normal.
Dari empat mesin di pabrik pengolahan di Tembagapura, hingga Kamis
(2/2) sore hanya dua mesin yang diaktifkan. Selain itu, dari 150 truk
pengangkut yang beroperasi di Grasberg, baru 60 unit truk beroperasi.
(Kompas-21)
* Produksi Batubara 2011 Capai 371 Juta Ton
Harga batubara yang terus mengancik di atas US$ 100 per ton tak pelak
mendorong produksi batubara di Tanah Air meningkat tajam di tahun
lalu. Lihat saja, produksi batubara pada 2011 mencapai 371 juta ton,
jauh lebih besar daripada produksi tahun sebelumnya yang cuma sebanyak
276 juta ton.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Edi Prasodjo bilang, dari
total produksi di 2011 tersebut mayoritas masih diekspor. (Kontan-14)
* Adaro Targetkan Produksi Naik 11% Jadi 50-53 Juta Ton
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menargetkan produksi batubara tahun ini
naik 4,8-11% menjadi 50-53 juta ton, dibandingkan realisasi 2011
sebesar 47,7 juta ton. Perseroan menargetkan nisbah kupas (stripping
ratio) mencapai 6,4 kali.
“Tahun lalu, produksi kami meningkat 13%, sedangkan penjualan naik 16%
menjadi 50,78 juta ton. Pemindahan lapisan penutupan naik 32% menjadi
299,27 juta bcm,” ujar Investor Relations Adaro Cameron Tough. (ID-14)
* Pasokan Batubara untuk Industri Tekstil TPT di Jabar Tersendat
Industri tekstil dan produk tekstil di Jawa Barat mulai merasakan
dampak tersendatnya pasokan batu bara. Subsektor industri ini yang
paling merasakan dampak itu adalah industri pencelupan.
Kevin Hartanto, Sekretaris DPD Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Jabar, mengatakan sekitar 95% industri pencelupan di daerah ini
menggunakan batu bara sebagai sumber energi. (BI-i6)
* Harga Timah Dongkrak Ekspor Bangka Belitung
Membaiknya harga komoditas timah di pasar dunia mendorong kenaikan
ekspor dari Bangka-Belitung yang cukup tinggi. “Ekspor terbesar
terjadi pada komoditas timah, mencapai 528 persen, dan nontimah turun
sebesar 39,5 persen,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik
Bangka-Belitung, Teguh Pramono.
Secara keseluruhan, nilai ekspor pada Desember lalu dari provinsi
tersebut mencapai US$ 273,7 juta. angka ini naik 212,8 persen
dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$ 87,5 juta.
Dari total nilai ekspor tersebut, sebanyak US$ 244,3 juta disumbang
oleh komoditas timah, dan sisanya oleh komoditas nontimah. “Kenaikan
ekspor komoditas timah mencapai 528 persen dan nontimah turun sebesar
39,5 persen.” (KT-B4)
* Manager Investasi Domestik Mulai Lirik Saham Petrosea yang
Ditawarkan Indika Energy
Manajer investasi dalam negeri mulai mengkaji pembelian saham PT
Petrosea Tbk yang ditawarkan oleh emiten energi terintegrasi PT Indika
Energt Tbk, seiring dengan prospek bisnis yang menjanjikan.
Direktur Utama Syailendra Capital Jos Parengkuan mengatakan pihaknya
masih mengkaji pembelian tersebut, tetapi belum bisa membeberkan
bagaimana eksekusi akhirnya. (BI-Market)
MIGAS
* Pemerintah Beri Sinyal Tetap Pilih Pembatasan BBM ketimbang Naikkan Harga
Pemerintah memberikan sinyal kuat tetap akan mengambil opsi pembatasan
konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui pelarangan mobil
pribadi menggunakan premium, ketimbang opsi menaikkan harga premium
secara bertahap. Larangan mobil pribadi menggunakan premium akan
diterapkan sesuai jadwal, yakni mulai 1 April 2012.
Sinyalemen pemerintah bakal melarang mobil pribadi menggunakan premium
diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. “Kebijakan
itu ditempuh untuk menjaga agar postur APBN tetap kredibel, baik,
sehat, dan berkelanjutan (sustainable). Jika kebijakan itu ditunda,
subsidi BBM akan membengkak,” kata dia. (ID-1)
* Ketidaktegasan Picu Lonjakan Subsidi
Subsidi energi yang terus membengkak disebabkan oleh kegamanangan
pemerintah yang tidak berani mengambil keputusan strategis.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keputusan untui mengurangi
subsidi energi, terutama bahan bakar minyak, terlalu lama.
Berlarut-larutnya keputusan itu telah menyebabkan jumlah subsidi
semakin membengkak. (BI-3)
* Usulan BBM Naik Rp 500-Rp 1.500 per Liter Dikaji
Pemerintah mematangkan kajian menaikkan harga premium dalam rentang
Rp500 hingga Rp1.500 per liter yang disebut sebagai opsi ketiga
setelah dirasakan rumitnya program konversi BBM ke gas dan pembatasan
konsumsi premium.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan opsi penaikan itu tengah disiapkan
dengan DPR yang sudah satu pemahaman dengan pemerintah soal perlu
solusi lain dari ketetapan awal soal beratnya kebijakan pembatasan
premium. (BI-9)
* Persiapan tak Memadai, Mantan wapres Jusuf Kalla Nilai Konversi BBM
ke BBG tak realistis
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, rencana kebijakan konversi
BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang akan diterapkan pada tahun ini
sebagai rencana yang tidak realistis. Pasalnya, belum ada kesiapan dan
perencanaan yang sistematis atas infrastruktur, pengadaan converter
kit, pasok BBG, serta stasiun pengisian bahan bakar gas dan
infrastruktur pendukung lainnya.
“Kalau tahun ini dilaksanakan tidak realistis. Apanya yang mau
dikonversi, converter-nya tidak ada, gasnya tidak ada, SPBG-nya tidak
ada. Yang bisa menjamin bisa konversi apa? Omongan, pidato?” tuturnya.
(BI-3)
* Produsen Gas Siap Pasok BBG
Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menyatakan kesiapannya
untuk memasok gas guna melancarkan program konversi bahan bakar minyak
(BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi.
Total Pasokan untuk BBG dipastikan sebesar 19,6 juta kaki kubik per
hari (million standard cubic feet per day/mmscfd). Produsen gas yang
telah bersedia memasok untuk BBG yaitu Pertamina Hulu Energi West
Madura Offshore (PHE WMO), Pertamina Hulu Energi Offshore North West
Java (PHE ONWJ), Pertamina EP, dan Santos Indonesia Pty Ltd.
(ID-9/Kompas-18)
* Januari 2012 Produksi Minyak Hanya 886 ribu bph
Produksi minyak nasional pada januari 2012 masih jauh dari target yang
ditetapkan di dalam APBN 2012. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat produksi minyak bulan lalu
baru 93% dari target 950 ribu barel per hari (bph).
“Per Januari, produksi minyak baru mencapai 886 ribu bph,” kata Kepala
BP Migas Raden Priyono. Sementara itu, produksi gas pada bulan lalu
8,641 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per
day/mmscfd). (ID-9/Kontan-14)
* BP Migas: Produksi Minyak 36 KKKS Anjlok
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mencatat
jumlah produksi minyak 36 kontraktor dari 46 kontraktor kontrak kerja
sama (KKKS) terus menurun. “Produksinya menurun rata-rata hingga
48.123 barel per hari,” kata Kepala BP Migas R. Priyono.
Penurunan paling tinggi dialami oleh Total E&P Indonesie. Jumlah
produksi perusahaan minyak ini hanya 72.200 barel per hari atau lebih
rendah dari yang ditargetkan 85.000 barel per hari. Kontraktor lainnya
adalah Pertamina Hulu Energi west Madura Offshore, yang hanya mampu
memproduksi 11.175 barel minyak per hari. Padahal target anak usaha PT
Pertamina (Persero) ini adalah 23 ribu barel per hari. “Tidak
tercapainya produksi di Blok West Madura Offshore karena pergantian
operator,” ujar Priyono. (KT-B5)
* Exxon akan Dongkrak Produksi Cepu 27 Ribu bph
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
menyatakan, ExxonMobil telah sepakat untuk menaikkan produksi minyak
mereka dari Blok Cepu menjadi sebesar 27 ribu barel per hari (bph).
“Teknisnya sudah diterima. Mereka sudah sanggup, malah bisa sampai 27
ribu bph dari permintaan kami 25 ribu bph,” kata Deputi Pengendalian
Operasi BP Migas Rudi Rubiandini. (ID-9)
* BP Migas: Pertamina Boleh Beli Minyak KKKS
Pembelian minyak mentah milik kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)
oleh PT Pertamina (Persero) tidak memerlukan dukungan politis atau pun
perubahan regulasi. Pertamina dan kontraktor hanya perlu melakukan
jual beli secara bisnis.
Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan,
Pertamina dan kontraktor hanya perlu membuat kesepakatan jual beli
saja untuk mendapatkan minyak bagian KKKS. “Tidak perlu ada regulasi
apapun atau pun dukungan apapun,” kata dia. (ID-9)
* Kilang Arun Bisa Bangkitkan Industri & Pertanian di Aceh. pemerintah
Diminta Segera Putuskan
Pemerintah diharapkan lebih cepat mengambil keputusan tentang
pemanfaatan kilang Arun sebagai receiving terminal agar pasokan gas ke
industri dan pembangkit listrik di Aceh pada 2013 dapat diamankan.
Wakil Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh dan Papua
Marzuki Daud mengatakan keberadaan terminal penerima (receiving
terminal) gas Arun sangat diperlukan untuk menyelamatkan industri di
wilayah tersebut. (BI-Industri)
* Industry Dry Hole US$ 1,24 M
Dalam 2 tahun terakhir, investasi hulu minyak dan gas di Indonesia
‘menguap’ sia sia senilai US$1,24 miliar atau Rp11,16 triliun.
Ini terjadi akibat kegiatan pengeboran sumur minyak yang ternyata tak
menghasilkan apa-apa atau diistilahkan dry hole.
Kepala BP Migas R. Priyono mengemukakan indicator adanya dry hole itu
menandakan adanya risiko investasi di sektor hulu migas cukup tinggi
karena semua investasi itu ditanggung sepenuhnya oleh investor. (BI-9)
* IDD Milik Chevron akan Pasok gas FSRU Jateng
Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Rudi Rubiandini menjelaskan
proyek eksplorasi gas laut dalam (Indonesia Deepwater Development/IDD)
milik Chevron di Selat Makassar diperkirakan bisa onstream pada 2016.
Gas itu diharapkan bisa memasok kebutuhan floating storage receiving
terminal unit (FSRU) Jawa Tengah sebesar 0,5 ton per tahun. (BI-9)
* Analis Perkirakan tahun Ini Medco Bisa Raih Pendapatan US$ 1,17 M
Situasi politik Libia yang perlahan stabil, meniupkan angina segar
bagi PT Medco Energi international Tbk (MEDC). Maklumkah, emiten
minyak dan gas itu memiliki konsesi mengelola ladang di kawasan
Ghadames Basin.
Lucas Huang, Analis DnB NOR memeprkirakan tahun ini Medco bisa meraup
pendapatan hingga US$ 1,17 miliar. Per akhir September 2011,
pendapatan Medco sebesar US$ 850,47 juta. (Kontan-5)
ENERGI
* Pemerintah Ngotot Naikkan Tarif Listrik
Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkukuh tarif dasar listrik
dinaikkan untuk mengantisipasi membengkaknya anggaran. “Bila tidak
dilakukan, subsidi listrik akan membesar,” katanya.
Penghematan subsidi, menurut Agus, akan dialokasikan untuk pos
kesejahteraan rakyat. Lantaran itu, pemerintah berencana menaikkan
tarif dasar listrik sekitar 10 persen. “Jika kenaikan tidak berjalan,
pemeirntah dan DPR harus mengkaji usulan APBN Perubahan,” ujarnya.
(KT-A4)
