TAMBANG
* Bursa timah Indonesia, INATIN Tantang London Metal
Bursa timah bernama INATIN resmi meluncur kemarin (1/2). Para
pendirinya menargetkan INATIN bisa menyaingi London Metal Exchange
dalam perdagangan timah dunia. Dengan begitu, bursa ini mampu menjaga
harga, stabilitas kualitas, dan pasokan timah Indonesia.
Setelah dua kali diundur yaitu dari tanggal 15 Desember 2011 dan 12
Januari 2012, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama
Komite Timah Indonesia akhirnya menghadirkan bursa perdagangan timah
fisik pertama di Indonesia. Bursa fisik artinya transaksi jual beli
menyertakan timah fisik yang langsung dikirimkan melalui pelabuhan
Mentok dan Pangkal Balam di Bangka. (Kontan-7)
* Wamen Perdagangan: Harga Timah RI Ditargetkan Jadi Acuan Dunia
Pasar fisik timah di Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia INATIN
ditargetkan menjadi acuan harga timah dunia. “Target ini tidak
mengada-ada dan harus tercapai,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu
Krisnamurthi.
Selama ini pelaku pasar Indonesia masih bergantung pada acuan harga
timah di Kuala Lumpur Tin Market dan London Metal Exchange. Namun,
dengan Indonesia menjadi eksportir timah nomor satu dunia dan memenuhi
30 persen kebutuhan timah dunia, “Wajar jika Indonesia bisa jadi acuan
harga dunia,” ucapnya. (KT-B4/Kompas-19)
* Renegosiasi Kontrak Tambang Mesti Dituntaskan
Kementerian ESDM didesak segera menuntaskan proses renegosiasi kontrak
pertambangan, baik itu kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Penuntasan renegosiasi
mesti dilakukan pada Februari ini.
Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies
(Iress), mengatakan, jika penuntasan renegosiasi kontrak tambang tidak
dilakukan bulan ini, proses renegosiasi yang telah dicapai saat ini
akan sia-sia, bahkan tidak berguna sama sekali. (ID-9)
* 2011, Penjualan Antam Rp 10,3 T
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk berhasil membukukan penjualan sebesar
Rp 10,3 triliun sepanjang 2011. Angka ini meningkat 18 persen
disbanding realisasi penjualan pada tahun sebelumnya.
Kenaikan penjualan karena peningkatan penjualan komoditas feronikel,
bijih nikel, dan emas. “Feronikel menjadi contributor terbesar
pendapatan Antam tahun lalu, yaitu menyumbang 36 persen dari total
pendapatan atau senilai Rp 3,7 triliun,” kata Sekretaris Perusahaan
Antam, Bimo Budi Satriyo. (KT-B2/Kompas-20)
* Feronikel Sumbang Pendapatan Antam Naik 18% pada 2011
PT Aneka Tambang Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan 18% sepanjang
tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan
kenaikan pendapatan sejumlah komoditas, terutama feronikel.
Corporate Secretary Antam Bimo Budi Satriyo menyebutkan pendapatan
Antam pada 2011 mencapai Rp10,3 triliun, naik dari Rp8,74 triliun pada
2010. Pencapaian tersebut sesuai proyeksi perseroan sebelumnya yakni
di atas Rp10 triliun. (BI-Market)
* Adaro Incar Laba Bersih 2012 US$ 620 Juta
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tidak muluk-muluk menargetkan pertumbuhan
kinerja tahun ini. Emiten di sector energi ini hanya menetapkan
kenaikan laba bersih sekitar 7%.
Tahun ini, Adaro mengharapkan mampu mencetak laba bersih US$ 620,6
juta. Tahun lalu prediksi laba bersih US$ 580 juta. “Target ini memang
konservatif, ini menyangkut soal kredibilitas. Target itu yang bisa
kami capai,” kata Garibaldi Thorir, Direktur Utama ADRO.
(Kontan-4/ID-13/BI-Market)
* Arwibas Trasco Saling Gugat dengan Adaro
PT Adaro Indonesia Tbk digugat operator pertambangan, PT Arwibas
Trasco di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adaro dituding ingkar
janji atau wanprestasi atas perjanjian yang sudah disepakati dengan
Arwibas.
Dari berkas gugatan yang didapatkan KONTAN, Kuasa Hukum Arwibas,
Guntur Daso, menyebutkan, awalnya Arwibas ditunjuk PT Jasa Tambang
Indonesia untuk mengerjakan jasa pengerukan batubara di area Ujung
Rumput Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Penunjukan tersebut tertuang
dalam Letter of Award (LoA) tertanggal 22 Mei 2010. Namun di tengah
jalan, Jasa Tambang Indonesia diganti oleh Adaro Indonesia sebagai
pemberi kuasa. (Kontan-21/BI-11)
* Warga Dayak Deah Tuntut Kompensasi Tanah Ulayat dari Adaro
Ratusan masyarakat adapt Dayak Deah yang bermukim di Desa Kampung
Sepuluh, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan,
menuntut kompensasi atas tanah ulayat yang mereka anggap telah
dieksploitasi oleh perusahaan tambang batubara PT Adaro Indonesia.
Aspirasi itu mereka sampaikan dengan cara menutup jalan tambang yang
berada di Desa Lukbatu, Kecamatan Haruai, sejak dua hari terakhir.
Selasa (31/1) siang, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam
Lembaga Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh (Laddeks) bertemu dengan unsur
musyawarah pimpinan daerah dan pihak perusahaan. (Kompas-25)
* Pengangkutan Batubara Ekspor Masih Butuh 150 Armada
Persaingan operator angkutan curah kering di dalam negeri semakin
sengit, menyusul masuknya dua kapal bulk carrier berkapasitas 76.000
dead weight tonnage milik PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.
Direktur Utama PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk Oentoro Surya
mengatakan dua kapal itu dijadwalkan masuk ke pasar angkutan batu bara
mulai 13 Februari sehingga menaikkan jumlah kapal bulk carrier menjadi
58 unit.
Dia memperkirakan angkutan ekspor batu bara sedikitnya 22 juta ton per
bulan membutuhkan kapal panamax berkapasitas 76.000 ton sekitar 150
unit. “Untuk memperbanyak kapal nasional dalam angkutan ekspor, butuh
political will,” tutur Oentoro. (BI-i4)
MIGAS
* BPS: kenaikan Harga BBM akan Sumbang Inflasi 1%
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka inflasi bakal melonjak
jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Berdasarkan
simulasi, inflasi bergerak lebar pada kisaran 0,5-0,9 persen.
Deputi Bidang Stastistik Sosial BPS, Djamal, mengatakan, jika harga
Premium dinaikkan Rp 1.000 per liter, dampak langsung pada inflasi
sekitar 0,5-0,6 persen. “Bila harga Premium naik Rp 1.500 per liter,
maka inflasi bertambah 0,8-0,9 persen,” ujar Djamal. (KT-A4)
* DEN Minta Subsidi BBM Harus Dikurangi Secara Bertahap
Penghapusan subsidi bahan bakar minyak mesti mempertimbangkan
dampaknya terhadap kelancaran pasokan dan tingkat inflasi. Untuk itu,
pengurangan subsidi dapat dilakukan secara bertahap dalam 30 bulan.
Menurut anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, opsi
solusi pembatasan BBM pada prinsipnya adalah tidak membatasi pemakaian
BBM bersubsidi dengan penyediaan alat konversi BBM ke bahan bakar gas.
(Kompas-18)
* Suplai Minim, PGN tak Bisa Dukung Konversi BBM
Naga-naganya PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak bisa mengalokasikan
gas khusus untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM)
ke bahan Bakar gas (BBG). Kecuali, PGN mendapat pasokan gas baru dari
hulu.
Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso, menyatakan kebingungannya soal
alokasi gas untuk konversi BBM tersebut. Hendi mengeluh, dalam dua
tahun terakhir ini, PGN banyak menerima kritik, bahkan kecamana,
lantaran suplai gas untuk pelanggan tersendat.
“Kalau nanti kita harus melakukan alokasi lagi untuk BBG, pelanggan
mana yang bisa potong? Apakah PLN lagi atau industri? Dua-duanya
dilematis karena sama-sama mempunyai dampak ekonomis secara nasional
juga,” ujar Hendi. (Kontan-14)
* Harga BBM Non Subsidi Naik Lagi
Di tengah kebingunan pemerintah untuk mengonversi bahan bakar minyak
(BBM) ke bahan bakar gas atau membatasi penggunaan BBM subsidi, harga
BBM nonsubsidi terus naik. Mulai Selasa (1/2) kemarin, PT Pertamina
(Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi Rp 200-Rp 300 per liter.
Kenaikan harga ini berlaku di seluruh Indonesia.
Menurut Wakil Presiden Komunikasi Pertamina, Mohammad Harun, kenaikan
harga BBM nonsubsidi ini rutin terjadi. Setiap dua minggu Pertamina
harus menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti harga minyak
internasional. “Harga minyak naik, ya ikut menaikkan harga Pertamax,”
ujar Harun. (Kontan-14/ID-9)
* DPR akan Dukung Pertamina Beli Minyak mentah Bagian KKKS Asalkan
dengan Harga Murah dan Bisa Diolah di Kilang Dalam Negeri
Kalangan legislatif akan mendukung langkah PT Pertamina (Persero)
membeli minyak mentah (crude oil) bagian kontraktor kontrak kerja sama
(KKKS), bila perseroan bisa membeli dengan harga murah dan bisa diolah
di kilang di dalam negeri.
“Tapi, bila Pertamina membeli minyak KKKS dengan harga mahal dan tidak
bisa diolah di kilang dalam enegri, kami tidak akan mendukungnya.
Alasannya sederhana, karena tidak ekonomis,” kata Satya W Yudha,
anggota Komisi VII DPR. (ID-9)
* Pemerintah Diminta Buat Harga Jual Acuan Minyak Produksi KKKS untuk
Kilang Nasional
Pemerintah diminta membuat harga jual acuan minyak mentah terutama
untuk optimalisasi kepentingan kilang dalam negeri sehingga
kepentingan keamanan energi nasional juga tetap terjaga.
Wakil Direktur ReforMiner Institute Khomaidi menilai pemerintah perlu
mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai harga jual acuan minyak
mentah produksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bagi kepentingan
kilang nasional. (BI-9)
* PGN Usulkan Kilang LNG Arun Jadi Depo
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) mengusulkan kilang gas alam cair
Arun di Lhokseumawe, Aceh, direvitalisasi menjadi depo atau tempat
penyimpanan gas alam cair nasional untuk meningkatkan ketahanan energi
nasional. Hal ini dapat dilakukan setelah kontrak penjualan gas alam
cair ke Korea Selatan berakhir tahun 2014.
Presiden Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Hendi Prio
Santoso mengatakan, Indonesia harus mempunyai cadangan strategis
nasional atau stok penyangga gas alam cair (LNG). “Stok bahan bakar
minyak nasional mencapai 21 hari. Jadi, semestinya kita juga punya
stok LNG. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita dalam posisi
berisiko kalau terjadi gangguan pada pelayaran atau pemasok,” katanya.
(Kompas-20)
* Dirjen Migas: Indonesia Belum Perlu Buffer Stock LNG karena
kebutuhan Gas Domestik Cukup Tinggi
Indonesia dinilai masih belum membutuhkan buffer stock untuk gas alam
cair (LNG). Karena itu, kilang LNG Arun di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) tidak bisa diubah menjadi buffer stock untuk penyimpanan LNG
yang tidak diambil pembeli.
“Saat ini belum perlu. Kebutuhan gas domestic saat ini cukup tinggi,
sehingga tidka ada gas yang bisa disimpan,” kata Dirjen Migas
Kementerian ESDM, Evita Legowo. (ID-9/BI-9)
* BP Migas: Gangguan Operasi Hambat Produksi Migas
Gangguan operasi yang dialami kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)
migas bisa menghambat upaya peningkatan produksi migas untuk tahun
ini. Hal itu diungkapkan Gde Pradnyana, Kepala Divisi Humas, Sekuriti,
dan Formalitas BP Migas.
Menurut dia, gangguan operasi telah marak terjadi sejak awal tahun
ini. Gde mencontohkan berhentinya produksi Sele Raya di Blok Merangin
Dua, Lapangan Tampi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebesar
1.300 barel per hari (bph) sejak 23 Januari 2012. (ID-9)
* PGN Berkukuh Ingin Bangun FSRU Belawan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk terus mematangkan rencananya membangun
floating storage and regasification unit (FSRU) di Belawan, Sumatera
Utara. PGN menolak tudingan rencana ini untuk bersaing dengan PT
Pertamina (Persero) yang kini juga membangun fasilitas serupa di Arun.
Inilah alasan PGn ingin mengoperasikan floating storage and
regasification unit (FSRU) Belawan. Pertama, PGN membangun FSRU
Belawan atas instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010, Kedua, Sumatera
Utara sedang di ambang krisis gas. Itu lantaran lapangan-lapangan gas
di sekitar Sumatera Utara saat ini sudah uzur sehingga produksi gasnya
saban tahun terus menurun. Alasan terakhir, demi menekan biaya
operasional bahan bakar pembangkit PLN di Belawan. (Kontan-14)
* Pertamina EP Temukan Cadangan Migas di Tiung Biru 15 Km dari Cepu Jateng
PT Pertamina EP menemukan cadangan minyak dan gas dari kegiatan
eksplorasi struktur Tiung Biru sebanyak 2.546 barel minyak per hari
(BPOD) dan 2,75 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).
Penemuan migas itu dibuktikan melalui uji kandungan lapisan pada sumur
Tiung Biru. Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam, menegaskan,
hal ini diharapkan dapat serta membantu upaya pencapaian target
penemuan minyak dan gas di Indonesia.
Struktur Tiung Biru terletak 15 kiloliter sebelah Tenggara Kota Cepu,
Jawa tengah, Proyek Area Fokus Eksplorasi Tiung Biru mengelola
struktur tiung Biru yang merupakan satu-kesatuan dengan struktur
Jambaran yang dikelola Mobil Cepu Ltd. (Kompas-18/Kontan-14/ID-9/BI-9)
* Pipa Limbah Minyak dan Gas Pertamina di Indramayu Bocor
Pipa limbah olahan minyak dan gas milik Pertamina EP Region Jawa
bocor. Pipa limbah olahan migas di Desa Limbangan, Kecamatan
Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, itu menyembur sejak
Selasa lalu. “Saat itu kami mendengar bunyi keras dari arah pipa,”
kata Wasnaji, warga setempat.
Setelah diperiksa, ternyata bunyi keras seperti deburan ombak itu
berasal dari smeburan air yang keluar dari pipa berlubang. Bau air
tersebut menyengat, berwarna hitam, dan semburannya membentuk kubangan
berdiameter sekitar 4 meter dengan kedalaman mencapai 1,5 meter.
(KT-A4)
ENERGI
* DPR Persilakan Pemerintah Tambah Subsidi Listrik dengan Dana Sisa Anggaran
Pemerintah mendapat lampu hijau dari parlemen untuk menambah subsidi
listrik dengan menggunakan dana sisa anggaran. Menurut Wakil Ketua
Badan Anggaran dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung, penambahan
anggaran ini tidak perlu meminta persetujuan Dewan. “Karena sudah
diatur dalam Undang-Undang APBN 2012,” ujarnya.
Penambahan subsidi maksimal Rp 10 triliun berasal dari dana sisa
anggaran lebih. Penggunaan dana tambahan ini diatur dalam Pasal 15
ayat 2. “Langsung digunakan saja kalau (tarif) listrik tidak jadi
naik,” kata Tamsil. (KT-B2)
* Proyek Listrik Masih Terkendala Soal Lahan
Pemerintah mengakui masih banyak proyek pembangkit listrik maupun
transmisi yang terkendala masalah pembebasan tanah sehingga
pembangunannya harus mundur.
Jarman, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, mengatakan dengan
terbitnya UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, diharapkan bisa memuluskan proyek-proyek
kelistrikan yang selama ini terkendala maslaah tanah.
“Sebelum ada UU, lahan jadi salah satu kendala untuk pembangunan
pembangkit dan transmisi. Mudah-mudahan dengan lahirnya UU bisa
membantu. Namun, membantunya seberapa jauh, kita lihat dulu,” ujarnya.
(BI-9)
* Bursa timah Indonesia, INATIN Tantang London Metal
Bursa timah bernama INATIN resmi meluncur kemarin (1/2). Para
pendirinya menargetkan INATIN bisa menyaingi London Metal Exchange
dalam perdagangan timah dunia. Dengan begitu, bursa ini mampu menjaga
harga, stabilitas kualitas, dan pasokan timah Indonesia.
Setelah dua kali diundur yaitu dari tanggal 15 Desember 2011 dan 12
Januari 2012, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama
Komite Timah Indonesia akhirnya menghadirkan bursa perdagangan timah
fisik pertama di Indonesia. Bursa fisik artinya transaksi jual beli
menyertakan timah fisik yang langsung dikirimkan melalui pelabuhan
Mentok dan Pangkal Balam di Bangka. (Kontan-7)
* Wamen Perdagangan: Harga Timah RI Ditargetkan Jadi Acuan Dunia
Pasar fisik timah di Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia INATIN
ditargetkan menjadi acuan harga timah dunia. “Target ini tidak
mengada-ada dan harus tercapai,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu
Krisnamurthi.
Selama ini pelaku pasar Indonesia masih bergantung pada acuan harga
timah di Kuala Lumpur Tin Market dan London Metal Exchange. Namun,
dengan Indonesia menjadi eksportir timah nomor satu dunia dan memenuhi
30 persen kebutuhan timah dunia, “Wajar jika Indonesia bisa jadi acuan
harga dunia,” ucapnya. (KT-B4/Kompas-19)
* Renegosiasi Kontrak Tambang Mesti Dituntaskan
Kementerian ESDM didesak segera menuntaskan proses renegosiasi kontrak
pertambangan, baik itu kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Penuntasan renegosiasi
mesti dilakukan pada Februari ini.
Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies
(Iress), mengatakan, jika penuntasan renegosiasi kontrak tambang tidak
dilakukan bulan ini, proses renegosiasi yang telah dicapai saat ini
akan sia-sia, bahkan tidak berguna sama sekali. (ID-9)
* 2011, Penjualan Antam Rp 10,3 T
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk berhasil membukukan penjualan sebesar
Rp 10,3 triliun sepanjang 2011. Angka ini meningkat 18 persen
disbanding realisasi penjualan pada tahun sebelumnya.
Kenaikan penjualan karena peningkatan penjualan komoditas feronikel,
bijih nikel, dan emas. “Feronikel menjadi contributor terbesar
pendapatan Antam tahun lalu, yaitu menyumbang 36 persen dari total
pendapatan atau senilai Rp 3,7 triliun,” kata Sekretaris Perusahaan
Antam, Bimo Budi Satriyo. (KT-B2/Kompas-20)
* Feronikel Sumbang Pendapatan Antam Naik 18% pada 2011
PT Aneka Tambang Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan 18% sepanjang
tahun lalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan
kenaikan pendapatan sejumlah komoditas, terutama feronikel.
Corporate Secretary Antam Bimo Budi Satriyo menyebutkan pendapatan
Antam pada 2011 mencapai Rp10,3 triliun, naik dari Rp8,74 triliun pada
2010. Pencapaian tersebut sesuai proyeksi perseroan sebelumnya yakni
di atas Rp10 triliun. (BI-Market)
* Adaro Incar Laba Bersih 2012 US$ 620 Juta
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) tidak muluk-muluk menargetkan pertumbuhan
kinerja tahun ini. Emiten di sector energi ini hanya menetapkan
kenaikan laba bersih sekitar 7%.
Tahun ini, Adaro mengharapkan mampu mencetak laba bersih US$ 620,6
juta. Tahun lalu prediksi laba bersih US$ 580 juta. “Target ini memang
konservatif, ini menyangkut soal kredibilitas. Target itu yang bisa
kami capai,” kata Garibaldi Thorir, Direktur Utama ADRO.
(Kontan-4/ID-13/BI-Market)
* Arwibas Trasco Saling Gugat dengan Adaro
PT Adaro Indonesia Tbk digugat operator pertambangan, PT Arwibas
Trasco di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adaro dituding ingkar
janji atau wanprestasi atas perjanjian yang sudah disepakati dengan
Arwibas.
Dari berkas gugatan yang didapatkan KONTAN, Kuasa Hukum Arwibas,
Guntur Daso, menyebutkan, awalnya Arwibas ditunjuk PT Jasa Tambang
Indonesia untuk mengerjakan jasa pengerukan batubara di area Ujung
Rumput Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Penunjukan tersebut tertuang
dalam Letter of Award (LoA) tertanggal 22 Mei 2010. Namun di tengah
jalan, Jasa Tambang Indonesia diganti oleh Adaro Indonesia sebagai
pemberi kuasa. (Kontan-21/BI-11)
* Warga Dayak Deah Tuntut Kompensasi Tanah Ulayat dari Adaro
Ratusan masyarakat adapt Dayak Deah yang bermukim di Desa Kampung
Sepuluh, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan,
menuntut kompensasi atas tanah ulayat yang mereka anggap telah
dieksploitasi oleh perusahaan tambang batubara PT Adaro Indonesia.
Aspirasi itu mereka sampaikan dengan cara menutup jalan tambang yang
berada di Desa Lukbatu, Kecamatan Haruai, sejak dua hari terakhir.
Selasa (31/1) siang, perwakilan masyarakat yang tergabung dalam
Lembaga Adat Dayak Deah Kampung Sepuluh (Laddeks) bertemu dengan unsur
musyawarah pimpinan daerah dan pihak perusahaan. (Kompas-25)
* Pengangkutan Batubara Ekspor Masih Butuh 150 Armada
Persaingan operator angkutan curah kering di dalam negeri semakin
sengit, menyusul masuknya dua kapal bulk carrier berkapasitas 76.000
dead weight tonnage milik PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.
Direktur Utama PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk Oentoro Surya
mengatakan dua kapal itu dijadwalkan masuk ke pasar angkutan batu bara
mulai 13 Februari sehingga menaikkan jumlah kapal bulk carrier menjadi
58 unit.
Dia memperkirakan angkutan ekspor batu bara sedikitnya 22 juta ton per
bulan membutuhkan kapal panamax berkapasitas 76.000 ton sekitar 150
unit. “Untuk memperbanyak kapal nasional dalam angkutan ekspor, butuh
political will,” tutur Oentoro. (BI-i4)
MIGAS
* BPS: kenaikan Harga BBM akan Sumbang Inflasi 1%
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka inflasi bakal melonjak
jika harga bahan bakar minyak bersubsidi dinaikkan. Berdasarkan
simulasi, inflasi bergerak lebar pada kisaran 0,5-0,9 persen.
Deputi Bidang Stastistik Sosial BPS, Djamal, mengatakan, jika harga
Premium dinaikkan Rp 1.000 per liter, dampak langsung pada inflasi
sekitar 0,5-0,6 persen. “Bila harga Premium naik Rp 1.500 per liter,
maka inflasi bertambah 0,8-0,9 persen,” ujar Djamal. (KT-A4)
* DEN Minta Subsidi BBM Harus Dikurangi Secara Bertahap
Penghapusan subsidi bahan bakar minyak mesti mempertimbangkan
dampaknya terhadap kelancaran pasokan dan tingkat inflasi. Untuk itu,
pengurangan subsidi dapat dilakukan secara bertahap dalam 30 bulan.
Menurut anggota Dewan Energi Nasional, Herman Darnel Ibrahim, opsi
solusi pembatasan BBM pada prinsipnya adalah tidak membatasi pemakaian
BBM bersubsidi dengan penyediaan alat konversi BBM ke bahan bakar gas.
(Kompas-18)
* Suplai Minim, PGN tak Bisa Dukung Konversi BBM
Naga-naganya PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak bisa mengalokasikan
gas khusus untuk mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM)
ke bahan Bakar gas (BBG). Kecuali, PGN mendapat pasokan gas baru dari
hulu.
Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso, menyatakan kebingungannya soal
alokasi gas untuk konversi BBM tersebut. Hendi mengeluh, dalam dua
tahun terakhir ini, PGN banyak menerima kritik, bahkan kecamana,
lantaran suplai gas untuk pelanggan tersendat.
“Kalau nanti kita harus melakukan alokasi lagi untuk BBG, pelanggan
mana yang bisa potong? Apakah PLN lagi atau industri? Dua-duanya
dilematis karena sama-sama mempunyai dampak ekonomis secara nasional
juga,” ujar Hendi. (Kontan-14)
* Harga BBM Non Subsidi Naik Lagi
Di tengah kebingunan pemerintah untuk mengonversi bahan bakar minyak
(BBM) ke bahan bakar gas atau membatasi penggunaan BBM subsidi, harga
BBM nonsubsidi terus naik. Mulai Selasa (1/2) kemarin, PT Pertamina
(Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi Rp 200-Rp 300 per liter.
Kenaikan harga ini berlaku di seluruh Indonesia.
Menurut Wakil Presiden Komunikasi Pertamina, Mohammad Harun, kenaikan
harga BBM nonsubsidi ini rutin terjadi. Setiap dua minggu Pertamina
harus menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti harga minyak
internasional. “Harga minyak naik, ya ikut menaikkan harga Pertamax,”
ujar Harun. (Kontan-14/ID-9)
* DPR akan Dukung Pertamina Beli Minyak mentah Bagian KKKS Asalkan
dengan Harga Murah dan Bisa Diolah di Kilang Dalam Negeri
Kalangan legislatif akan mendukung langkah PT Pertamina (Persero)
membeli minyak mentah (crude oil) bagian kontraktor kontrak kerja sama
(KKKS), bila perseroan bisa membeli dengan harga murah dan bisa diolah
di kilang di dalam negeri.
“Tapi, bila Pertamina membeli minyak KKKS dengan harga mahal dan tidak
bisa diolah di kilang dalam enegri, kami tidak akan mendukungnya.
Alasannya sederhana, karena tidak ekonomis,” kata Satya W Yudha,
anggota Komisi VII DPR. (ID-9)
* Pemerintah Diminta Buat Harga Jual Acuan Minyak Produksi KKKS untuk
Kilang Nasional
Pemerintah diminta membuat harga jual acuan minyak mentah terutama
untuk optimalisasi kepentingan kilang dalam negeri sehingga
kepentingan keamanan energi nasional juga tetap terjaga.
Wakil Direktur ReforMiner Institute Khomaidi menilai pemerintah perlu
mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai harga jual acuan minyak
mentah produksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bagi kepentingan
kilang nasional. (BI-9)
* PGN Usulkan Kilang LNG Arun Jadi Depo
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) mengusulkan kilang gas alam cair
Arun di Lhokseumawe, Aceh, direvitalisasi menjadi depo atau tempat
penyimpanan gas alam cair nasional untuk meningkatkan ketahanan energi
nasional. Hal ini dapat dilakukan setelah kontrak penjualan gas alam
cair ke Korea Selatan berakhir tahun 2014.
Presiden Direktur PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Hendi Prio
Santoso mengatakan, Indonesia harus mempunyai cadangan strategis
nasional atau stok penyangga gas alam cair (LNG). “Stok bahan bakar
minyak nasional mencapai 21 hari. Jadi, semestinya kita juga punya
stok LNG. Kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita dalam posisi
berisiko kalau terjadi gangguan pada pelayaran atau pemasok,” katanya.
(Kompas-20)
* Dirjen Migas: Indonesia Belum Perlu Buffer Stock LNG karena
kebutuhan Gas Domestik Cukup Tinggi
Indonesia dinilai masih belum membutuhkan buffer stock untuk gas alam
cair (LNG). Karena itu, kilang LNG Arun di Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) tidak bisa diubah menjadi buffer stock untuk penyimpanan LNG
yang tidak diambil pembeli.
“Saat ini belum perlu. Kebutuhan gas domestic saat ini cukup tinggi,
sehingga tidka ada gas yang bisa disimpan,” kata Dirjen Migas
Kementerian ESDM, Evita Legowo. (ID-9/BI-9)
* BP Migas: Gangguan Operasi Hambat Produksi Migas
Gangguan operasi yang dialami kontraktor kontrak kerja sama (KKKS)
migas bisa menghambat upaya peningkatan produksi migas untuk tahun
ini. Hal itu diungkapkan Gde Pradnyana, Kepala Divisi Humas, Sekuriti,
dan Formalitas BP Migas.
Menurut dia, gangguan operasi telah marak terjadi sejak awal tahun
ini. Gde mencontohkan berhentinya produksi Sele Raya di Blok Merangin
Dua, Lapangan Tampi, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebesar
1.300 barel per hari (bph) sejak 23 Januari 2012. (ID-9)
* PGN Berkukuh Ingin Bangun FSRU Belawan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk terus mematangkan rencananya membangun
floating storage and regasification unit (FSRU) di Belawan, Sumatera
Utara. PGN menolak tudingan rencana ini untuk bersaing dengan PT
Pertamina (Persero) yang kini juga membangun fasilitas serupa di Arun.
Inilah alasan PGn ingin mengoperasikan floating storage and
regasification unit (FSRU) Belawan. Pertama, PGN membangun FSRU
Belawan atas instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010, Kedua, Sumatera
Utara sedang di ambang krisis gas. Itu lantaran lapangan-lapangan gas
di sekitar Sumatera Utara saat ini sudah uzur sehingga produksi gasnya
saban tahun terus menurun. Alasan terakhir, demi menekan biaya
operasional bahan bakar pembangkit PLN di Belawan. (Kontan-14)
* Pertamina EP Temukan Cadangan Migas di Tiung Biru 15 Km dari Cepu Jateng
PT Pertamina EP menemukan cadangan minyak dan gas dari kegiatan
eksplorasi struktur Tiung Biru sebanyak 2.546 barel minyak per hari
(BPOD) dan 2,75 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).
Penemuan migas itu dibuktikan melalui uji kandungan lapisan pada sumur
Tiung Biru. Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam, menegaskan,
hal ini diharapkan dapat serta membantu upaya pencapaian target
penemuan minyak dan gas di Indonesia.
Struktur Tiung Biru terletak 15 kiloliter sebelah Tenggara Kota Cepu,
Jawa tengah, Proyek Area Fokus Eksplorasi Tiung Biru mengelola
struktur tiung Biru yang merupakan satu-kesatuan dengan struktur
Jambaran yang dikelola Mobil Cepu Ltd. (Kompas-18/Kontan-14/ID-9/BI-9)
* Pipa Limbah Minyak dan Gas Pertamina di Indramayu Bocor
Pipa limbah olahan minyak dan gas milik Pertamina EP Region Jawa
bocor. Pipa limbah olahan migas di Desa Limbangan, Kecamatan
Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, itu menyembur sejak
Selasa lalu. “Saat itu kami mendengar bunyi keras dari arah pipa,”
kata Wasnaji, warga setempat.
Setelah diperiksa, ternyata bunyi keras seperti deburan ombak itu
berasal dari smeburan air yang keluar dari pipa berlubang. Bau air
tersebut menyengat, berwarna hitam, dan semburannya membentuk kubangan
berdiameter sekitar 4 meter dengan kedalaman mencapai 1,5 meter.
(KT-A4)
ENERGI
* DPR Persilakan Pemerintah Tambah Subsidi Listrik dengan Dana Sisa Anggaran
Pemerintah mendapat lampu hijau dari parlemen untuk menambah subsidi
listrik dengan menggunakan dana sisa anggaran. Menurut Wakil Ketua
Badan Anggaran dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung, penambahan
anggaran ini tidak perlu meminta persetujuan Dewan. “Karena sudah
diatur dalam Undang-Undang APBN 2012,” ujarnya.
Penambahan subsidi maksimal Rp 10 triliun berasal dari dana sisa
anggaran lebih. Penggunaan dana tambahan ini diatur dalam Pasal 15
ayat 2. “Langsung digunakan saja kalau (tarif) listrik tidak jadi
naik,” kata Tamsil. (KT-B2)
* Proyek Listrik Masih Terkendala Soal Lahan
Pemerintah mengakui masih banyak proyek pembangkit listrik maupun
transmisi yang terkendala masalah pembebasan tanah sehingga
pembangunannya harus mundur.
Jarman, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, mengatakan dengan
terbitnya UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, diharapkan bisa memuluskan proyek-proyek
kelistrikan yang selama ini terkendala maslaah tanah.
“Sebelum ada UU, lahan jadi salah satu kendala untuk pembangunan
pembangkit dan transmisi. Mudah-mudahan dengan lahirnya UU bisa
membantu. Namun, membantunya seberapa jauh, kita lihat dulu,” ujarnya.
(BI-9)
